Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumba Timur, untuk memastikan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), di Puskesmas Kanatang, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kegiatan bertajuk 'Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dan Bantuan Sosial Bagi Penyandang disabilitas Mental' ini, bertujuan untuk asesmen biologis, psikologis dan sosial (biopsikososial), untuk penanganan penyandang disabilitas mental, khususnya ODGJ, di Kabupaten Sumba Timur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pada kunjungannya ke Sumba Timur, Tri Rismaharini berdialog langsung dengan pasien ataupun dengan keluarganya. Banyak aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan pasien ataupun keluarga sebagai orang terdekat yang mengurus pasien.
"Dan ternyata memang jumlahnya cukup besar (penyandang ODGJ) karena itu kita coba tangani. Saya mengajak Dr. Dixon dan Dr. Albert dari Jakarta untuk membantu bagaimana penanganan ini," kata Tri Rismaharini, Kamis, 2 Mei 2024.
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, terdapat 419 ODGJ di 22 kecamatan di Sumba Timur. 248 pasien ODGJ sudah dilakukan asesmen sejak 27 April 2024 lalu. Asesmen biopsikososial ini dilakukan oleh tim asesor dari Kementerian Sosial, dokter spesialis jiwa, Dickson Legoh. Menurutnya, dari jumlah 248 ODGJ yang sudah diasesmen, empat orang diantaranya dalam keadaan dipasung dan dua orang lainnya sudah dikondisikan untuk bebas pasung.
"Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Binas Kesehatan dan Jajaran Puskesmas di Jepuda Kecamatan telah memberikan pelayanan sangat baik dalam upaya pendampingan dan pemberian obat kepada ODGJ," ujar Dickson Legoh.
Dari hasil asesmen, Dickson Legoh menemukan beberapa hambatan terkait pelayanan terhadap ODGJ di Sumba Timur seperti faktor kesehatan secara umum, kondisi sosial ekonomi keluarga ODGJ dan lingkungan sosialnya yang prasejahtera, dan keterasingan atau terisolirnya pasien akibat kondisi geografis, sosial, dan ekonomi sehingga banyak pasien ODGJ yang putus dalam pengobatannya.
Hambatan lainnya adalah kemampuan sosial ekonomi keluarga ODGJ yang masih masuk dalam kategori prasejahtera, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan baik. Terbatasnya akses terhadap KIS PBI JK juga menjadi kendala karena belum lengkapnya dokumen kependudukan.
Terkain kelengkapan dokumen kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Sumba Timur, Safriyanti Ina Dapadeda, turut hadir dalam acara untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Sumba Timur, baik penduduk disabilitas ataupun non-disabilitas, bisa memiliki dokumen kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Sehingga pada kesempatan ini kami dari Dinas Dukcapil mengambil kesempatan untuk melakukan perekaman. Terkait kepada mereka yang disabilitas, khususnya yang gangguan mental dan jiwa," kata dia. (*)
Foto 
