Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL – Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat, Komite Intelijen Daerah (Kominda), dan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) untuk membahas Otonomi Khusus dan antisipasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Papua. Rapat ini dilaksanakan di kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ali Baham mengatakan, Otonomi Khusus (Otsus) telah memberikan dampak signifikan selama 23 tahun terakhir bagi Orang Asli Papua (OAP). Dia menyoroti kehadiran pejabat OAP yang kini menduduki posisi strategis, serta pembangunan infrastruktur yang telah berlangsung berkat Otsus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ali Baham juga mengungkapkan pengalamannya sebagai saksi sejarah dalam lahirnya UU Otsus, serta perbandingan kondisi Papua sebelum dan setelah UU tersebut diberlakukan. Ia menekankan bahwa Otsus bukan hanya kontribusi Presiden Jokowi, tetapi juga presiden sebelumnya.
"Akhir reformasi orde baru tahun 1999 kalau kita rapat di Kantor Gubernur di Jayapura itu, pejabat orang asli Papua yang eselon II hanya sekitar lima orang. Tapi sekarang kita hitung sudah berapa banyak. Jadi kalau kita berbicara apakah ada perubahan atau tidak? Dengan adanya Otsus, coba hitung hal ini,” ujarnya.
Ali Baham mengatakan, banyak program pembangunan yang telah dilaksanakan selama kepemimpinan Presiden Jokowi, yang memberikan manfaat bagi Papua Barat. Dia menegaskan bahwa pemekaran provinsi dan pembangunan infrastruktur merupakan langkah berani yang telah dilakukan.
Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Mayjen. TNI, Daru Cahyono, pada kesempatan yang sama mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi dan pemerintahan baru yang akan datang.
Selain itu, iaa pun menekankan pentingnya menjaga keamanan dan kelancaran proses pembangunan, terutama menjelang Pilkada Papua. Daru juga menyampaikan pesan presiden untuk terus memantau situasi keamanan hingga pelantikan presiden baru.
Wakpolda Papua Barat, Brigjen Pol. Alfred Papare pun memberikan gambaran mengenai kerawanan Pilkada di Papua Barat menjelang pilkada. Namun, pihaknya menjamin situasi di Papua Barat masih kondusif menjelang tahapan pengesahan calon gubernur dan bupati, serta pencabutan nomor urut.
"Kami dari Polri dan TNI di forum ini kami sampaikan, kami jamin situasi di Papua Barat masih aman kondusif sampai kita akan masuk pada tahapan pengesahan paslon gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupatu dan pencabutan nomor urut pada 22-23 September 2024,” kata dia. (*)
Foto 
