Tuntas Dasa Tugas Utama

Jumlah balita yang diukur pada Desember 2024 sebanyak 7.987 balita. Dari jumlah itu, anak yang mengalami stunting sebanyak 258 balita atau 3,23 persen. "Prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan secara konsisten," kata Muhlis.

Jurus yang diterapkan dalam menekan stunting, menurut dia, dengan mengalokasikan anggaran per orang/per kepala keluarga (KK) sebesar Rp 900 ribu per anak yang berusia di bawah dua tahun (baduta). Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga mencegah stunting melalui screening anemia, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil, pelayanan ibu hamil, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, hingga intervensi sensitif dalam program air minum dan sanitasi.

Terdapat dua BUMD dengan kepemilikan penuh dari pemerintah daerah, yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Utara dan Perusahaan Daerah Batara Membangun. PDAM Barito Utara masih membutuhkan penanganan karena belum mencetak laba. Adapun BUMD Perusahaan Daerah Batara Membangun sudah mencatatkan keuntungan, mampu memberikan bagi hasil kepada pemerintah daerah, dan berstatus BUMD sehat.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Seketariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Utara, Yasser Arafat (tengah) dalam pelaksanaan audit kasus stunting tahap II yang dilaksanakan di ruang Rapat C kantor Bupati, Muara Teweh, pada Kamis, 7 November 2024. Dok. Humas Kabupaten Barito Utara

Sejak dilantik menjadi Penjabat Bupati Barito Utara pada 25 September 2023, Muhlis berusaha meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan prosedur operasional terstandar (SOP), cepat, transparan, dan adil. Caranya, menerapkan pelayanan terpadu melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Si Cantik Cloud, aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu; menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik, dan sebagainya. Penilaian Ombudsman RI menunjukkan, nilai kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Barito Utara menunjukkan peningkatan skor dari 67,8 pada 2022 menjadi 73,22 di 2023. 

Tingkat pengangguran pada 2024 menudun dibandingkan 2023, dari 3,97 persen menjadi 1,81 persen. Untuk menurunkan tingkat pengangguran, pemerintah melaksanakan berbagai program pemagangan dan pelatihan. Penurunan angka pengangguran juga dipengaruhi oleh usaha mandiri masyarakat dan penerimaan kerja baru di sektor pertambangan.

Pada aspek kemiskinan ekstrem, data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 1.309 KK masuk kategori miskin ekstrem. Sedangkan dari Data Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Kalimantan Tengah di Barito Utara hingga Desember 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 205 KK atau 840 jiwa. Artinya, pada 2024 terjadi penurunan jumlah kemiskinan ekstrem dibandingkan 2023.

Sebanyak 199 KK atau 97,07 persen penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Barito Utara telah mendapatkan intervensi melalui anggaran APBN dan APBDes. Sebanyak 205 KK atau seluruh penduduk miskin ekstrem tersebut sudah mendapatkan intervensi melalui anggaran APBD. Bentuk penanganan yang dilakukan, antara lain melanjutkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan sosial, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), menyalurkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBA-DR), dan bantuan usaha ekonomi produktif. Juga ada bantuan bibit, pupuk, pembangunan irigasi dan sanitasi, alat tangkap ikan, dan lainnya.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh dengan pembiayaan sejak 2015 sampai 2024. Tak hanya membangun secara fisik, Muhlis juga menambah jumlah poliklinik, peralatan medis, dan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat. Sepanjang 2024, data kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 39.389 orang.

Mengenai pengelolaan APBD, Muhlis menerapkan prinsip kehati-hatian dan tepat sasaran. Dia memonitor dan mengevaluasi kinerja penggunaan dana, serta berkoordinasi dengan jajarannya dalam menyusun dan merealisasikan penyerapan anggaran. Hingga akhir 2024, penyerapan sebesar 76,59 persen dari APBD senilai Rp 2,7 triliun. 

Pemerintah Kabupaten Barito Utara memiliki sejumlah kegiatan unggulan, terutama dalam penanganan inflasi, stunting, kemiskinan, pembangunan infrastruktur jalan, dan sektor pertanian. Dinas Perdagangan dan Perindustrian membuat inovasi KIOS TPID yang menyediakan bahan pokok dengan harga normal. Masyarakat juga dapat menjual hasil pertanian atau kerajinan di KIOS TPID. "Si Penting Mie Ketapang" dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan bercocok tanam di pekarangan, Inovasi infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum guna mendata jalan rusak, hingga POS P’BUDI atau Pupuk Bersubsidi dari Dinas Pertanian.

Terakhir, aspek perizinan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerbitkan 878 perizinan sepanjang 2024. Perizinan itu meliputi sektor perekonomian, pendidikan, pekerjaan umum, perhubungan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pertanahan. Perizinan berusaha melalui OSS dapat dilakukan secara mandiri dan mobile, di mana saja dan kapan saja, selama pelaku usaha memiliki perangkat yang tersambung dengan internet. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan tingkat risiko usaha rendah dan menengah rendah, maka pengajuan dan persetujuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan secara mandiri dalam waktu kurang dari 15 menit. Semua proses perizinan ini tidak dikenakan biaya apapun dan syaratnya mudah.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang terjalin dengan baik bersama seluruh jajaran aparatur sipil di daerah, para pemangku kepentingan, dan tentunya masyarakat Kabupaten Barito Utara," kata Muhlis. "Mari kita terus memajukan Barito Utara menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan."