Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya inovasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Hal ini disampaikan dalam Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2024 di Surabaya, Kamis, 5 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ribka menekankan integrasi layanan publik sebagai fokus utama, agar masyarakat mendapat pelayanan lebih cepat, mudah, murah, cerdas, dan berkualitas. Salah satu contoh keberhasilan adalah Sistem Analisa Data Kemiskinan (SIANDIK) di Sumedang, Jawa Barat, yang memastikan program pemerintah lebih efektif dan bantuan tepat sasaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia juga mengapresiasi capaian Indonesia dalam UN E-Government Survey 2024 dengan kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI), sebagai bukti potensi besar sistem pemerintahan digital.
Menurut Ribka, inovasi pemerintah tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong pemanfaatan potensi untuk keberlanjutan jangka panjang.
Pada kesempatan ini, Ribka juga mengapresiasi para pemenang IGA 2024 atas partisipasinya dalam menciptakan pemerintah daerah (Pemda) yang inovatif. Ia mengatakan bahwa jumlah inovasi dan partisipan pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meskipun begitu, kenaikan tersebut masih tidak merata di semua wilayah. Karena itu, ia berharap semua pemda dapat lebih memacu dan menumbuhkembangkan inovasi di daerahnya masing-masing. "Besar harapan kami kepada daerah terinovatif untuk dapat menginspirasi daerah lain," pesannya.
Sebagai informasi, jumlah penerima penghargaan daerah terinovatif tercatat sebanyak 42 daerah. Lalu terdapat juga 76 daerah yang memperoleh predikat sebagai daerah sangat inovatif. Adapun jumlah inovasi di tahun ini tercatat sebanyak 31.719 inovasi. Sementara jumlah partisipan yang terdaftar sebanyak 529 daerah dari total 546 daerah otonom.
Selain itu, menurut pembagian jumlah inovasi secara wilayah, Pulau Jawa menghasilkan 13.500 inovasi; Sumatera sebanyak 10.397 inovasi; Kalimantan dan Sulawesi 4.933 inovasi; wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku 2.513 inovasi; dan Papua sebanyak 321 inovasi. (*)
