<font face=verdana size=1>Pakistan</font><br />Memaksa Musharraf Main Golf

Ribuan orang mengenakan jas hitam rapi-jali. Mereka anggota asosiasi pengacara Pakistan. Suara mereka sama: ”Gantung Musharraf!” Mereka berteriak sambil mengacungkan tangan.

Inilah parlemen jalanan yang digelar pengacara Pakistan untuk memaksa Presiden Pervez Musharraf mundur dan mengembalikan posisi 60 hakim yang dipecat November tahun lalu. Mereka menggelar arak-arakan kendaraan bermotor menuju Ibu Kota Islamabad, Selasa pekan lalu. Sasarannya satu: gedung parlemen.

”Tujuan kami adalah merobohkan dinding diktator tiran militer,” ujar Rashid Razvi, Ketua Asosiasi Pengacara Provinsi Sindh. ”Kejatuhan (Musharraf) akan datang hanya dalam hitungan hari.”

Dalam rombongan itu juga bergabung bekas ketua mahkamah agung yang dipecat Musharraf, Iftikhar Muhammad Chaudhry; pendukung bekas perdana menteri Nawaz Sharif dari Partai Liga Muslim Pakistan-N; massa dari partai keagamaan Jamaat-e-Islami; dan pendukung Partai Tehrik-e-Insaaf yang dipimpin bekas bintang kriket Imran Khan.

Nawaz Sharif sudah tak tahan lagi melihat Musharraf yang pernah menyingkirkannya lewat kudeta pada 1999 masih berlenggang di istana presiden. Sementara itu, puluhan hakim yang dipecat Musharraf bengong di rumah mereka tanpa pekerjaan. Nawaz ingin koalisi partainya dengan Partai Rakyat Pakistan yang mendominasi kursi di parlemen segera memakzulkan Musharraf.

Pemimpin Partai Rakyat, Asif Zardari, mengatakan Musharraf adalah batu penghalang jalan menuju demo-krasi. ”Partai kami tak mengakui Musharraf sebagai presiden yang konstitusional,” ujar Asif. Partai Zardari menawarkan satu paket usul kepada parlemen: memakzulkan Musharraf, mengembalikan posisi hakim, sekaligus mengamendemen konstitusi yang akan melucuti kekuasaan presiden. Musharraf selama ini dinilai memiliki kekuasaan ekstra, yakni membubarkan parlemen dan menunjuk panglima militer.

Menurut juru bicara Partai Rakyat, Senator Farhatullah Babar, cukup alasan bagi parlemen memakzulkan Musharraf. Kejahatan terberat Musharraf, kata dia, adalah dua kali membekukan konstitusi. Pertama, setelah mendepak Nawaz Sharif sebagai perdana menteri pada 1999, dan kedua, pada November tahun lalu dengan memberlakukan keadaan darurat. ”Musharraf melanggar konstitusi,” ujar Farhatullah.

Tapi itu belum cukup. Masalahnya ada di parlemen. Berdasarkan konstitusi, partai berkuasa butuh dukungan 295 dari 442 anggota parlemen (gabungan anggota dewan nasional dan senat) untuk memakzulkan Presiden Musharraf. Partai Rakyat sebagai pemenang pemilihan umum punya 120 kursi, sedangkan Partai Nawaz menduduki 90 kursi.

Tak mengherankan analis politik meragukan koalisi dua partai itu akan efektif. Untuk sepakat terhadap paket amendemen konstitusi, dibutuhkan dua pertiga mayoritas di parlemen. Jumlah kursi partai keduanya masih jauh dari cukup untuk bisa menghadang Musharraf.

Kesulitan teknis inilah yang membuat Musharraf tetap tenang, meski ribuan pengacara menggelar demonstrasi besar-besaran. ”Saya tak akan mundur karena tekanan,” ujar Musharraf. Ia juga membantah jika dikatakan akan mengasingkan diri. ”Saya akan hidup dan mati di sini, tak ada cara lain. Saya tak punya rumah di luar Pakistan.”

Tapi Musharraf memberikan indikasi akan turun dari jabatannya jika pemerintah baru berhasil mengurangi kekuasaannya hingga pada titik ia merasa sama sekali tak berguna. ”Jika saya tak punya peran apa pun untuk dimainkan, lebih baik saya main golf,” ucapnya.

Raihul Fadjri (AP, BBC, The Dawn, Daily Times)