<font face=verdana size=1>Sondhi Limthongkul:</font><br />Samak Mundur, Urusan Selesai

Konflik politik yang menghantui Thailand sejak dua pekan lalu membuat Sondhi Limthongkul kembali turun ke jalan. Dialah salah satu Ketua Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang menggerakkan demonstrasi puluhan ribu warga Thailand di depan Wisma Negara.

Konglomerat media yang mendirikan jaringan The Manager ini awalnya adalah pendukung Thaksin Shinawatra saat masih menjabat perdana menteri. Belakangan, mantan wartawan ini menyeberang menjadi tokoh anti-Thaksin dan mendirikan PAD bersama sejumlah tokoh (di antaranya mantan pejabat militer Chamlong Srimuang, yang pernah menjabat Gubernur Bangkok).

Sondhi pecah kongsi dengan Thaksin karena sang Perdana Menteri memecat satu per satu rekan bisnisnya yang masuk dalam kabinet Thaksin. Ketika Thaksin terguling, mantan mahasiswa sejarah University of California, Los Angeles, ini lantas membekukan aktivitas PAD. Namun, setelah Samak Sundaravej—yang berasal dari partai pro-Thaksin—naik ke tampuk pemimpin, Sondhi kembali mengaktifkan PAD dan menggerakkan pendukungnya untuk melawan pemerintah.

Wartawan Tempo, Angela Dewi, mewawancarai pria kelahiran 1947 ini lewat sambungan telepon internasional, Kamis pekan lalu. Sondhi mengungkapkan latar belakang gerakannya melawan pemerintah Samak dan harapan serta rencana-rencana politiknya. Berikut ini petikannya.

Pemerintah akhirnya mengajukan opsi referendum untuk mengakhiri konflik, apakah PAD masih akan bertahan dengan demonstrasi?

Pada prinsipnya, kami tidak berkeberatan dengan referendum yang diajukan pemerintah. Tapi persoalannya, referendum hanyalah salah satu taktik pemerintah Samak mengulur waktu. Kami hanya akan menerima jika pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam proses referendum itu.

Artinya, Perdana Menteri Samak harus mundur dulu, baru ada proses referendum?

Tepat. Tuntutan kami sudah jelas. Kami tidak akan menerima pemerintah yang masih menjadi perpanjangan tangan Thaksin. Apa pun tindakan pemerintah, pada dasarnya tetap saja menjustifikasi kondisi yang sama, kondisi ketika Thaksin berkuasa.

Anda punya opsi apa soal referendum ini?

Kami tidak berkeberatan jika pada akhirnya salah satu anggota parlemen dari PPP naik menggantikan Samak, asalkan saja mereka menerima empat syarat yang kami ajukan sejak awal.

(PAD mendesak pemerintah tidak mengamendemen pasal-pasal yang menguntungkan partai berkuasa, meninjau kembali keputusan Mahkamah Konstitusi tentang status Kuil Preah Vihear—situs agama yang masuk daftar World Heritage—dan membekukan semua megaproyek serta berkomitmen mereformasi politik dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam politik).

Bukankah bertahannya partai berkuasa dalam pemerintah sama saja dengan status quo?

Sepanjang mereka bersedia memenuhi tuntutan kami, tidak ada masalah siapa pun yang naik. Kami tidak menuntut sesuatu yang besar dan berlebihan, seperti amendemen undang-undang.

Ada yang melihat ini sebagai kepentingan pribadi Anda dan teman-teman pendiri PAD. Apa komentar Anda?

Saya tidak punya kepentingan pribadi apa pun. Sebagai orang yang besar di dunia media, saya hanya menyuarakan kepentingan orang banyak. Saya tidak mendukung pemerintah yang korup, tidak efisien, dan tidak menghormati keberadaan raja. Pendukung pemerintah menyebut kami diktator, mereka salah. Diktator adalah mereka yang bertahan dengan kekuasaan, meski rakyat sangat membenci mereka.

Demonstrasi sudah mengarah pada kekerasan fisik dan korban berjatuhan. Bagaimana Anda melihatnya?

Kami tidak membayangkan ini akan menjadi kontak fisik rakyat melawan rakyat. Kami hanya ingin menunjukkan bahwa kekuatan rakyat bisa mengalahkan pemerintah yang keras kepala. Itu bisa dilakukan tanpa kekerasan. Persoalannya sepele, Samak mundur, urusan selesai. Tapi ditariknya militer ke dalam konflik ini yang memicu aksi kekerasan. Kami yakin militer sebenarnya tidak menginginkan hal ini terjadi.

Bahkan jika kondisi terburuk sekalipun yang bakal terjadi?

Kami sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk apa pun, termasuk jika harus berhadapan dengan militer.