"kapitalis" di negeri kapitalis

GERIMIS menyiram Gedung Putih, Washington, AS, Rabu pekan lalu. Tapi Presiden Ronald Reagan tak kehilangan kehangatan menyambut tamunya, Perdana Menteri Zhao Ziyang, pejabat tertinggi RRC pertama yang mengunjungi negeri itu. Di depan perapian, Zhao tersenyum simpul, agak bangga, sedikit canggung, dan senantiasa waspada. Kunjungan Zhao memang sangat penting dalam sejarah hubungan AS-RRC. Dirintis oleh kunjungan Presiden Richard Nixon ke Beijing, 1972, sepuluh tahun kemudian hubungan itu nyaris padam akibat kebijaksanaan pemerintahan Reagan menjual senjata kepada Taiwan. Kini, kendati mengakui berbagai perbedaan pandangan, "kami siap membangun, memupuk, dan mengembangkan ikatan yang lebih kukuh di antara kita," ujar Reagan menyambut Zhao. Ia sendiri merencanakan kunjungan balasan ke Beijing, April tahun ini. Zhao, 64, adalah tokoh model generasi pejabat Cina yang lebih muda, yang melapangkan hati dari pandangan tradisional ideologi Marxisme demi memperbaiki keadaan. Anak tuan tanah dan saudagar gandum dari Provinsi Henan, Cina Tengah, ini masuk Partai Komunis Cina (PKC) pada umur 19 tahun. Setelah RRC berdiri, 1949, ia ditugasi di Provinsi Guangdong, yang berbatasan dengan Hong Kong. Semasa Revolusi Kebudayaan, 1966-1967, Zhao digasak Pengawal Merah Dituduh "kapitalis", ia diarak di jalanan Kota Guangzhou sambil mengenakan topi badut. Dibuang ke Mongolia Dalam, ia baru muncul 1974, ketika keadaan berbalik. Zhao pejabat RRC pertama yang memakai dasi dan jas Barat, setelah Revolusi Kebudayaan ditumpas. Pada 1975, Zhao ditempatkan di Provinsi Sichuan. Di bawah kekuasaan kaum Maois radikal, provinsi berpenduduk paling padat dan pernah dijuluki "lumbung Cina" ini tumpur. Beberapa petani harus menjual anak gadisnya untuk membeli beras. Di bawah Zhao, produksi barang industri naik 81%, dan panen meningkat 25%. Ia ditarik Deng Xiaoping ke Beijing dan diangkat menjadi anggota Politbiro, 1979. Setahun kemudian, Zhao menggantikan Hua Guofeng sebagai perdana menteri. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Zhao, yang tidak bisa berbahasa Inggris, memuji "kemajuan bilateral di bidang kebudayaan, ilmu, teknologi, dan ekonomi." Tapi ia mengaku, "pertumbuhan hubungan AS-Cina jauh dari tingkat yang seharusnya." Sementara itu, Reagan mengatakan, "AS menyambut kesempatan untuk bisa berjalan berdampingan dengan RRC." Kunjungan Zhao, yang akan dilanjutkan ke Kanada, memang lebih bernada rendah Dalam dua perjanjian kerja sama AS-RRC yang ditandatangani di Washington, ia berhasil mendapatkan kerja sama AS di bidang industri dan teknologi. Ia juga berjanji tidak akan mengalihkan teknologi nuklir ke negara nonnuklir-pernyataan yang dianggap "bersejarah" oleh para diplomat Barat. Hingga tahun 2000, beberapa perusahaan AS akan ikut membangun delapan reaktor nuklir di Cina. Nada rendah itu pula, agaknya, yang membuat masalah Taiwan tersisih dari semua pembicaraan dan pernyataan resmi. Secara samar, Reagan menyatakan, "bersungguh-sungguh terhadap ikatan dengan sahabat lama." Zhao, meski menyebut Taiwan sebagai "titik rawan" hubungan AS-Cina, menyatakan, "dapat memahami perasaan tuan rumah terhadap sahabat lamanya." Di San Francisco, tempat Zhao dan Nyonya dijamu sekitar 300 tokoh politik dan pedagang Cina setempat, ia menjanjikan kebebasan politik, ekonomi, dan militer kepada Taiwan bila pulau itu bergabung dengan Daratan. Taiwan tidak akan dikenai pajak, bebas memilih sistem politik dan pengadilan, serta mempunyai perwakilan di Beijng. "Taiwan dan Daratan akan menjadi bagian RRC, kemudian Taiwan dijadikan daerah administratif khusus," katanya. Zhao sempat pula menyindir persaingan super power di Pasifik. "Lautan Teduh ini tak lagi teduh," katanya. Tanpa menyebut AS, ia mengimbau penarikan mundur semua kekuatan asing di Pasifik. Namun, masyarakat Taiwan, agaknya, tak mudah dibujuk. Selama kunjungan Zhao, media massa Taiwan memperlihatkan sikap curiga. Bahkan, demonstrasi kecil anti-Zhao sempat digerakkan para pendukung Kuomintang di Washington. Mereka berarak dan melambaikan poster: "Jangan Bantu Si Merah", dan "Ganti Sistem Totaliterisme di RRC".