"Pendukung Milosevic Tak Akan Menang"

Goran Svilanovic telah berusia 40 tahun tatkala negerinya, Serbia-Montenegro, lahir—secara resmi—pada Februari lalu. Seperti ikut membesarkan bayi kecil, kini Menteri Luar Negeri Serbia-Montenegro itu tengah berupaya keras mengangkat negerinya dari status "paria internasional", terutama di bidang ekonomi dan politik.

Perang di Balkan selama 10 tahun memang telah mencampakkan nama Serbia ke pelimbahan. Di bawah rezim pemimpin Slobodan Milosevic, jutaan manusia mati karena disika dan dibunuh. Dan dunia mengutuk Serbia dengan berapi-api. Sebelum perang, negeri itu bernama Yugoslavia dan menempati posisi terhormat di mata dunia—terutama di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito.

Tapi perang antaretnik membuat Yugoslavia kehilangan hampir semua negara bagiannya—tinggal Serbia dan Montenegro. Awal tahun ini, nama Yugoslavia sendiri telah lenyap berubah menjadi state union Serbia-Montenegro. Melalui jalur diplomasi, Svilanovic berupaya keras memikat kembali perhatian dunia terhadap Serbia-Montenegro.

Aktif dalam Aliansi Sipil Serbia sejak dulu, Svilanovic ikut memobilisasi massa untuk menggoyang Milosevic. Tahun 2000, dia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri Serbia-Montenegro. Dia juga memimpin Forum Hak Asasi Yugoslavia dan menjadi Ketua Komisi Hak Asasi Pusat Aksi Antiperang. Svilanovic turut berperan dalam penangkapan para tersangka pelaku kejahatan perang—termasuk Milosevic.

Kini, dia bersafari ke berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk membuka hubungan perdagangan dan ekonomi. Di sela-sela kesibukannya di Jakarta, dia menerima wartawan TEMPO Yuli Ismartono, Purwani D. Prabandari, dan Yanto Mustofa dari Koran Tempo di Hotel Borobudur, Kamis lalu.

Berikut ini, petikannya:

Sebagai sebuah negeri baru, apa prioritas utama Serbia-Montenegro?

Ada empat prioritas. Bergabung dengan Uni Eropa, menjadi negara berorientasi regional, punya hubungan berimbang dengan kekuatan besar seperti Amerika, Rusia, dan Cina, serta melanjutkan hubungan baik dengan negara berkembang.

Seberapa jauh keempat prioritas ini telah dijalankan?

Kami memang mendahulukan prioritas pertama dan kedua. Untuk bergabung dengan Uni Eropa, banyak hal yang harus kami lakukan agar diterima. Sekarang ini kami sedang menjalankan rencana aksi harmonisasi antara dua republik yang membentuk Serbia dan Montenegro. Jika ini sudah terlaksana, kami berharap bisa mendukung proses studi kelayakan yang dilakukan Uni Eropa untuk mengetahui apakah kami sudah siap bergabung dengan Uni Eropa.

Bagaimana dengan prioritas kedua?

Tiga tahun lalu, sebagai Menteri Luar Negeri, saya mewarisi suatu keadaan ketika tak ada hubungan diplomatik dengan Bosnia-Herzegovina dan Macedonia. Hubungan dengan AS, Inggris, Jerman, dan Prancis putus. Karena itu, dalam tiga tahun terakhir kami memfokuskan diri pada negara terdekat, terutama republik-republik di bekas Yugoslavia.

Bagaimana hubungan negeri Anda dengan Albania? Bukankah banyak warga Albania di Kosovo yang masih menjadi masalah di Serbia?

Ada tiga hal yang harus kami kerjakan dalam tiga tahun belakangan. Pertama, meredefinisi hubungan Serbia dan Montenegro. Dulu kami federasi, dan sekarang menjadi state union. Kedua, bekerja sama dengan pengadilan internasional untuk kejahatan perang di bekas Yugoslavia. Ketiga, status Kosovo.

Apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah Kosovo?

Dialog antara Beograd (ibu kota Serbia-Montenegro) dan Pristina (ibu kota Kosovo) dilangsungkan pada 14 Oktober lalu di Wina. Itu hasil dari pertemuan antara Uni Eropa dan Balkan Barat di Yunani musim panas lalu. Dialog meliputi beberapa isu, yakni keamanan bagi semua orang di Kosovo, repatriasi mereka yang lari dari Kosovo, transportasi agar masyarakat bebas bergerak, serta soal energi.

Apa kesulitan utama repatriasi?

Tidak ada jaminan keamanan. Kami menghitung sekitar 200 ribu orang meninggalkan Kosovo dan sekarang masih di Serbia.

Sudah ada pembicaraan tentang kemerdekaan Kosovo?

Baru akan dibicarakan pada musim semi 2005. Sekarang masih terlalu awal. PBB juga tak membuka isu ini.

Benarkah Serbia-Montenegro terhambat masuk Uni Eropa karena kurang bekerja sama dalam menyerahkan para tersangka (kejahatan perang) Serbia ke pengadilan Den Haag?

Tidak benar. Saya sendiri yang memimpin komite nasional untuk bekerja sama dengan pengadilan Den Haag. Telah ada 23 orang yang ditahan atau menyerahkan diri. Namun ada beberapa nama yang masih tetap buron, seperti mantan jenderal Ratko Mladic.

Apakah para pendukung Milosevic masih menjadi ancaman keamanan?

Tidak. Dalam pemilu mendatang mereka tak akan bisa mendapat 15-20 persen pendukung. Maka kami yakin mereka tidak akan menang.