Australia-Kanada Tunda Perjanjian Ekstradisi Hong Kong

CANBERRA – Australia menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional. Canberra juga mengumumkan langkah-langkah untuk menarik bisnis dari pusat keuangan Asia tersebut.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong, yang disahkan parlemen Cina pada Juni lalu, merupakan perubahan mendasar atas kondisi saat ini. Dia mengatakan Australia sedang menyesuaikan aturan, kedaulatan, dan program imigrasi.

"Hal-hal yang menjadi tanggung jawab kami dan yurisdiksi kami sebagai cermin atas perubahan yang kami lihat terjadi di sana," kata dia saat konferensi pers, kemarin. "Akan ada warga Hong Kong yang mungkin ingin pindah ke tempat lain, untuk memulai kehidupan baru di tempat lain, untuk mengambil keterampilan mereka, bisnis mereka."

Menurut dia, pemerintahannya melakukan perubahan terhadap program visa. Dia menjelaskan bahwa siswa, lulusan, dan pekerja Hong Kong di Australia dengan visa sementara akan memiliki kesempatan untuk tinggal dan bekerja selama lima tahun. Setelah itu, mereka bisa mengajukan permohonan izin tinggal permanen. Visa pelajar juga akan ditawarkan selama lima tahun. Kendati begitu, Morrison mengatakan pemerintahannya tidak mengharapkan banyak pelamar dalam waktu dekat.

Ada sekitar 10 ribu warga Hong Kong di Australia dengan visa pelajar atau visa kerja sementara, dengan 2.500 lebih melanjutkan di luar Australia dan 1.250 yang sedang mengajukan aplikasi. Pelamar Hong Kong akan diprioritaskan di bawah skema Talenta Global Australia dan program visa bisnis.

"Ada begitu banyak bakat di Hong Kong," ujar penjabat Menteri Imigrasi, Alan Tudge. Menurut dia, ada bisnis besar di Hong Kong dan banyak orang mungkin mencari di tempat lain di negara yang lebih bebas dan demokratis. Otoritas Australia juga menyatakan, jika ada bisnis yang ingin pindah ke Australia, menciptakan lapangan kerja, mendatangkan investasi, dan menciptakan peluang bagi Australia, "Kami akan sangat proaktif mendorong hal itu."

Dennis Chan, pelajar Hong Kong yang berkuliah di universitas di New South Wales sekaligus juru bicara kelompok masyarakat Australia-Hong Kong Link, menyambut sikap yang diambil Australia. Meski begitu, dia mengatakan beberapa lulusan khawatir mereka tidak ditanggung. Beberapa di antara pelajar telah kembali ke Hong Kong. Mereka berupaya mendapatkan visa ke Australia, tapi terkendala pandemi Covid-19. "Orang-orang yang melakukan protes di Hong Kong menghadapi kesulitan meninggalkan Hong Kong untuk datang ke Australia," kata dia.

Penangguhan perjanjian ekstradisi juga dilakukan Kanada. Pekan lalu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan Ottawa menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Dia menilai aturan dalam Undang-Undang Keamanan Nasional sebagai langkah mundur yang signifikan bagi kebebasan.

Selandia Baru juga sedang meninjau kembali hubungannya dengan Hong Kong. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan peninjauan tersebut termasuk ekstradisi, kontrol terhadap ekspor barang strategis, dan imbauan perjalanan.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mendesak pemerintahan Morrison agar berhenti mencampuri urusan internal Cina. Berbicara di Beijing, Zhao memperingatkan bahwa Cina, pemasok terbesar untuk ekspor Australia, berhak melakukan pembalasan. Perdagangan kedua negara bernilai Aus$ 235 miliar tahun lalu. “Itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain mengangkat batu hanya untuk memukul kaki sendiri,” demikian pernyataan Kedutaan Besar Cina.

Cina juga mengkritik sikap Kanada karena menambah ketegangan hubungan bilateral mereka. Kedutaan Besar Cina di Ottawa menyatakan Kanada telah "benar-benar campur tangan" dalam urusan Cina. "Beberapa negara Barat, termasuk Kanada, ikut campur dalam urusan Hong Kong dengan dalih hak asasi manusia, yang secara serius melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional," ujar juru bicara Kedutaan.

REUTERS | CHANNEL NEWS ASIA | TIMESLIVE | SUKMA LOPPIES

Australia-Kanada Tunda Perjanjian Ekstradisi Hong Kong