Nasib Palestina di Meja Bibi

Netanyahu memiliki waktu kurang dari 25 hari untuk mendapatkan dukungan tambahan. Bila gagal, pemilihan umum kelima dalam dua tahun terakhir harus digelar. Inilah kebuntuan politik di negeri itu. Presiden Institut Demokrasi Israel Yohanan Plesner menilai Israel kini mengalami krisis politik terburuk. "Ini bukan hanya hasil dari kelemahan sistem pemilihan umum kami, tapi juga faktor Netanyahu," ujar Plesner, seperti dilaporkan Associated Press.

Para penentang Benjamin Netanyahu menilai politikus 71 tahun itu telah gagal memimpin negeri tersebut selama 12 tahun berturut-turut. Dia juga bergelimang dugaan kasus korupsi. Setidaknya, Netanyahu kini menghadapi tiga kasus korupsi di pengadilan. Dia membantah semua dakwaan dan menuduh kasus-kasus ini cuma rekayasa untuk menggulingkan dia.

Salah satu penentang yang menonjol adalah Ra'am, koalisi partai Arab pimpinan Mansour Abbas. Koalisi partai-partai Arab berhasil meraih 15 kursi parlemen dalam pemilihan umum sebelumnya, tapi kemudian koalisi ini pecah. Koalisi pimpinan Abbas kini hanya meraih empat kursi, tapi Abbas tetap berencana maju sebagai calon perdana menteri.

Bennett sebelumnya mendukung Abbas, tapi kemudian berbalik menentangnya dengan alasan untuk mencegah kebuntuan politik. Joint List, koalisi partai Arab lain pimpinan Ayman Odeh yang meraih enam kursi, menyatakan tak akan mendukung pemerintah yang dipimpin oleh Bennett. Odeh mengatakan dia "tidak akan menggantikan yang rasis dengan yang rasis", tapi tak menyebut soal Abbas.

Namun partai-partai pendukung Netanyahu juga menunggu janji politik Bibi. Menurut proposal yang diajukan Netanyahu, masa jabatannya akan ditetapkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan semua partai di bloknya setuju untuk tidak bergabung dalam pemerintahan yang dipimpinnya.

Janji seperti ini pernah dipakai Netanyahu ketika berkoalisi dengan partai pimpinan Benny Gantz. Janji itu tak terpenuhi karena koalisi kemudian kolaps. Partai Biru dan Putih pimpinan Gantz kini memegang delapan kursi di parlemen, tapi belum menentukan sikap akan memihak siapa. Kasus inilah yang juga membuat anggota Knesset ragu untuk bergabung mendukung Netanyahu.

Perempuan Palestina mendaftarkan nama untuk pemilihan parlemen dan presiden, di Kota Gaza 10 Februari 2021. REUTERS / Mohammed Salem

Siapa pun yang nanti berkuasa akan turut menentukan pula pemilihan umum Palestina, yang rencananya digelar pada 22 Mei nanti. Ini adalah perhelatan pertama sejak kisruh politik yang berujung konflik bersenjata antara kelompok Hamas dan Fatah pada 2007. Hamas mengontrol sebagian wilayah Jalur Gaza, sedangkan Fatah memiliki otoritas terbatas di Tepi Barat yang sebagian diduduki Israel.

Mkhaimar Abusada, profesor ilmu politik dari Al-Azhar University di Gaza, menyebut anak-anak muda Palestina menginginkan perubahan dalam hidupnya. "Warga Israel sudah jengkel dan lelah menjalani empat pemilihan umum dalam dua tahun, tapi kami tak memilikinya selama 15 tahun," katanya, seperti dikutip The New York Times.

Situasi sempat memanas setelah otoritas intelijen Israel, Shin Bet, meminta Abbas membatalkan pemilihan umum jika Hamas ikut serta. Fatah, yang merupakan kendaraan politik Abbas, ditengarai tengah mencari upaya damai dengan Hamas untuk bisa membentuk pemerintahan koalisi. Kepala Shin Bet Nadav Argaman disebut-sebut menyampaikan permintaan itu dalam pertemuan rahasia dengan Abbas di Ramallah pada pertengahan Maret lalu.

Abbas menolak. "Saya tidak bekerja untuk Anda, saya yang akan memutuskan soal pemilihan umum dan dengan siapa itu dilakukan. Anda yang menciptakan Hamas, bukan saya," tutur Abbas kepada Argaman dalam pertemuan itu, seperti dilaporkan The Times of Israel.

Lebih dari 93 persen warga Palestina sudah mendaftar ikut pemungutan suara. Mereka disebut-sebut menginginkan perubahan pemerintahan yang selama ini dikuasai para politikus senior yang tidak membawa perubahan penting dalam kehidupan warga Palestina. Presiden Mahmoud Abbas, yang kini berusia 85 tahun, memegang jabatan itu sejak 2005 dan diperkirakan bakal maju lagi di pemilihan umum nanti.

Kini para penantang Abbas mulai bermunculan. Nama Salam Fayyad, bekas perdana menteri Otoritas Palestina, dan mantan kepala keamanan Fatah yang hidup dalam pengasingan di Uni Emirat Arab, Muhammad Dahlan, muncul sebagai penantang Abbas. Nama bekas Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus keponakan Yasser Arafat, Nasser al-Kidwa, ikut mencuat. "Untuk menghadapi tantangan saat ini, kita butuh pemerintah yang bersatu, bukan sekadar pemerintahan berdasarkan suara mayoritas," ucap Kidwa, seperti dilaporkan Arab News.

Namun Palestina butuh persetujuan Israel untuk dapat menggelar pemilihan umum. Hingga kini, pemerintah Israel belum menanggapi permintaan Palestina untuk menggelar pemilihan. Kebuntuan politik di Israel akan mempersulit Palestina mewujudkan rencananya. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki telah mengirim surat resmi ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meminta mereka menekan Israel agar tidak menghalangi pemilihan umum Palestina, tapi Israel belum memberikan respons.

Bila Netanyahu kembali berkuasa, dia akan mengajukan syarat agar pemilihan digelar tanpa melibatkan Hamas. Tentu ini akan bermasalah dan akan membuat rencana rujuk Hamas dengan Fatah berantakan dan Palestina akan kembali jatuh dalam konflik. Sebaliknya, bila koalisi partai Arab masuk ke pemerintahan, tekanan terhadap Israel untuk mendukung pemilihan umum Palestina akan lebih besar, meskipun tak menjamin pemilihan digelar.

Berdasarkan pengalaman pemilihan umum Palestina sebelumnya, Direktur Jerusalem Center for Social and Economic Rights Ziad Al-Hammouri menilai bahwa pemilihan mungkin digelar dengan tekanan internasional. "Saya pikir pada akhirnya Israel akan menerima pemilihan, tapi akan kembali memberlakukan pembatasan pada kampanye, mengganggu peserta pemilihan, dan menghukum pemenangnya," ujarnya kepada Anadolu Agency. Bila posisi Israel saat ini berlanjut, proses pemilihan terutama bergantung pada "keputusan gerakan Fatah dan Hamas".

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (REUTERS, HAARETZ, THE NEW YORK TIMES, MIDDLE EAST EYE, AL-MONITOR, ANADOLU AGENCY)