Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Mirza Nurhidayat meminta Malaysia menangani kasus penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia secara serius. Satu orang dengan inisial B, tewas dalam aksi penembakan itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami meminta kesediaan pemerintah Malaysia untuk betul-betul serius menangani hal ini. Saya rasa itu pun sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Sugiono) dalam pernyataannya kemarin," kata kata Mirza, saat ditemui di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, pada Kamis, 30 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mirza turut menyinggung perjanjian antara negara anggota ASEAN yang menyepakati aturan menangani warga negara yang melintas secara ilegal. Malaysia dan Indonesia pun telah menyepakati tata cara untuk menangani nelayan tradisional yang melintas di wilayah kedaulatan laut satu sama lain.
"Kami dengan Malaysia punya common guidelines yang mengatur penanganan para nelayan tradisional yang saling melintas, untuk tidak dilakukan misalnya penahanan segala macam. Jadi, kita punya (kerja sama) bilateral," ujarnya. Mirza menuturkan Indonesia dan Malaysia memiliki semangat yang sama untuk menangani kasus itu dengan baik.
Sebelumnya, pada 24 Januari 2025, sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, otoritas Malasyia, APMM, melakukan penembakan terhadap sebuah perahu di perairan Tanjung Rhu, Selangor saat berpatroli. Penembakan dilakukan setelah para penumpang perahu dituduh melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu pekerja migran Indonesia meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mengecam keras kasus penembakan oleh APMM ini. Menurut Wakil Menteri P2MI Christina Aryani, APMM telah menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani pekerja migran Indonesia.
Merespons penembakan WNI tersebut, KBRI Kuala Lumpur telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Malaysia pada Sabtu lalu. Nota itu berisi pengajuan akses terhadap konsuler dan permintaan agar insiden penembakan dapat diinvestigasi secara menyeluruh.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini