Bagaimana Para Aktivis Hak Asasi Filipina Dibunuh Karena Dituduh Komunis dan Teroris

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Jumlah aktivis dan pekerja hak asasi manusia Filipina yang dibunuh terus bertambah.
Hingga Juli lalu, 134 pembela hak asasi telah dibunuh sejak 2016.
Berbagai organisasi sipil dan hak asasi memohon perlindungan kepada Mahkamah Agung.

AGNÈS Callamard, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembunuhan di luar hukum, meminta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) segera menyelesaikan pra-penyelidikan kasus Filipina. “Dalam dua bulan terakhir, lebih banyak orang kehilangan nyawa, lebih banyak di antaranya pembela hak-hak asasi manusia dan korban dari kaum termiskin dan kelompok melarat,” katanya melalui video yang dirilis pada Senin, 14 September lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Februari lalu, Jaksa ICC Fatou Bensouda telah mulai membuka pra-penyelidikan resmi mengenai berbagai pembunuhan dalam program perang melawan narkotik yang dijalankan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Penyelidikan itu akan memutuskan apakah kasus tersebut masuk yurisdiksi ICC.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pernyataan Callamard ini berkaitan dengan masih terjadinya pembunuhan di negeri itu, termasuk yang menimpa para aktivis dan pekerja hak asasi manusia. Karapatan, aliansi organisasi hak asasi manusia Filipina, menyatakan sedikitnya 318 orang telah dibunuh sejak Duterte berkuasa pada 2016. Korban itu mencakup para aktivis dan orang-orang yang terlibat dalam gerakan akar rumput. Adapun laporan Komisi Hak-hak Asasi Manusia pada Juli lalu menyebutkan 134 pembela hak asasi telah dibunuh dalam periode tersebut.

Dua tokoh hak asasi yang menjadi korban terakhir adalah Zara Alvarez dan Randall Echanis. Alvarez, pengacara dan mantan direktur pendidikan Karapatan, dibunuh orang tak dikenal setelah berkali-kali menerima ancaman pembunuhan pada 17 Agustus lalu di Kota Bacolod, Pulau Negros. Penembakan terjadi ketika perempuan 38 tahun itu pulang dari belanja makanan di pasar.

Kepala Kepolisian Stasiun 3 Mayor Richard Fajarito menyatakan pelaku sudah menguntitnya sebelum eksekusi berlangsung pada sore menjelang malam. Tersangka menembak Alvarez tiga kali dari belakang. Ketika sudah tersungkur di jalan, Alvarez ditembak beberapa kali lagi. Warga setempat sempat mengejar pelaku, tapi ia kabur menggunakan sepeda motor. Polisi belum bisa mengidentifikasi motif dan identitas pembunuh.

Sepekan sebelumnya, Randall Echanis dibunuh secara brutal di dalam rumah kontrakannya di Kota Quezon. Dia ditusuk beberapa kali oleh orang tak dikenal. Pemimpin Anakpawis, organisasi kaum miskin kota, itu juga konsultan perdamaian untuk Front Demokratik Nasional Filipina (NDFP)—sayap politik Partai Komunis Filipina (CPP)—dalam perundingan dengan pemerintah.

Mayat Echanis diambil paksa oleh polisi sebelum dikembalikan kepada keluarganya tiga hari kemudian. Polisi pada mulanya menyatakan mayat itu bukan Echanis, melainkan seseorang bernama Manuel Santiago. Anakpawis kemudian memastikan bahwa itu Echanis setelah polisi membenarkan identitasnya melalui uji sidik jari.

Cristina Palabay, pemimpin Karapatan, menyalahkan pemerintah sehingga pembunuhan terhadap para aktivis ini terjadi. “Menimbang ancaman sebelumnya yang mereka terima dari angkatan bersenjata, dugaan kami tidaklah jauh bahwa pembunuh mereka adalah angkatan bersenjata,” ucapnya kepada Al Jazeera.

Jenazah Zara Alavarez sebelum dimakamkan, di Manila, Agustus 2020. Julius Dagatan

Menurut Palabay, selama pandemi Covid-19, kota-kota memberlakukan jam malam dan mendirikan sejumlah pos pengecekan di beberapa titik. “Segalanya dalam keadaan lockdown, kan? Jalan-jalan dijaga ketat oleh angkatan bersenjata di semua pos pengecekan,” tuturnya. “Namun para pembunuh dapat menembus kepungan mereka.”

Letnan Jenderal Antonio Parlade, pemimpin Komando Luzon Selatan dan anggota Gugus Tugas Nasional untuk Mengakhiri Konflik Bersenjata Komunis, membantah pandangan bahwa Zara Alvarez adalah aktivis. “Dia bukan aktivis. Dia bergabung dengan Tentara Rakyat Nasional (NPA) selama dua tahun sampai 2015 ketika ditahan,” katanya seperti dikutip kantor berita pemerintah, Philippine News Agency. Menurut Parlade, Alvarez kemudian dibebaskan dengan uang jaminan oleh Karapatan. NPA adalah organisasi sayap bersenjata CPP.

Parlade juga menolak klaim bahwa Echanis adalah konsultan perdamaian. “Konsultan perdamaian itu diakui hanya ketika ada perundingan damai resmi. Perundingan itu tak ada,” ujarnya. Parlade mengklaim Echanis adalah anggota NPA dan telah dipenjara karena berbagai kejahatan, termasuk membunuh sesama anggota NPA. “Apakah tidak mungkin di antara 6.000 anggota NPA, atas perintah Jose Maria Sison (pendiri CPP), ada yang telah mengeksekusi Echanis sebagai balas dendam?”

Pemerintah telah memerangi pemberontakan komunis selama lebih dari 50 tahun, yang menewaskan 30 ribu orang lebih. Beberapa tahun belakangan, sejumlah upaya perdamaian dirintis oleh kedua belah pihak. Selama kampanye pemilihan presiden pada 2016, Duterte berjanji akan berunding dengan para pemberontak dan bahkan bersekutu dengan beberapa kelompok aktivis. Dia juga menyebut dirinya sebagai “presiden kiri pertama” di negeri itu. Sebagai Wali Kota Davao, Duterte juga menjalin hubungan baik dengan para komunis. Namun, setelah ia menjadi presiden, perundingan dengan kelompok komunis pun berhenti.

Baik Echanis maupun Alvarez adalah aktivis kiri yang masuk daftar komunis dan teroris yang disusun Departemen Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Keamanan Manusia. Randy Malayao, aktivis dan konsultan perdamaian NPA yang juga masuk daftar itu, ditembak mati dalam sebuah bus di perdesaan Luzon pada Januari 2019. Gugus tugas yang dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut belum dapat mengungkap pelakunya.

Human Rights Watch (HRW) menyatakan Echanis dan Alvarez menjadi korban karena dicap “merah”, bentuk pelabelan "komunis" oleh pemerintah yang sering kali berujung kematian. Organisasi hak asasi internasional itu menyatakan penegak keamanan Filipina telah melakukan eksekusi di luar hukum terhadap para aktivis kiri dengan alasan memerangi pemberontakan komunis. “Kematian ini terjadi karena pemerintah dan pejabat militer menganggap para aktivis seperti Alvarez dan Echanis, yang bekerja untuk menegakkan atau mengubah hukum, sebagai wakil para pemberontak bersenjata," kata organisasi itu dalam pernyataannya.

Kasus-kasus ini membuat berbagai organisasi sipil khawatir Undang-Undang Antiterorisme yang baru disahkan akan disalahgunakan untuk memersekusi para aktivis. Dewan Antiterorisme, penegak hukum undang-undang ini, diberi wewenang penuh untuk menunjuk individu sebagai teroris. "Dewan ini terdiri atas pejabat pemerintah, yang beberapa di antaranya berasal dari lembaga yang telah lama memberikan cap 'merah' kepada para aktivis," ucap HRW.

Karapatan, kelompok hak asasi manusia Gabriela, dan Misionaris Desa Filipina (RMP) mengajukan petisi ke Mahkamah Agung pada Mei 2019. Mereka meminta surat perintah perlindungan bagi anggotanya (amparo) dan pemerintah menghapus informasi yang merusak reputasi mereka (habeas data). Petisi itu berisi berbagai poster dan pernyataan pejabat militer yang menyebut anggota mereka sebagai teroris dan komunis, juga mengenai penguntitan dan ancaman. Alvarez seharusnya memberikan kesaksian dalam peradilan kasus ini, tapi dia tewas sebelum Mahkamah menggelar sidang.

Dalam rapat anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 10 September lalu, Administrator Mahkamah Agung Midas Marquez menyatakan akan meninjau prosedur pemberian surat perintah amparo untuk memperkuat perlindungan terhadap para aktivis. "Kami akan meninjau ulang prosedur pemberian amparo dan menimbang bagaimana kami dapat memperkuat surat perintah amparo sehingga menguatkan orang-orang yang memohon kepada pengadilan, yang datang ke pengadilan kami untuk meminta perlindungan," tuturnya seperti dikutip Rappler.

Aturan tentang amparo dan habeas data diundangkan pada 2007, masa Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, untuk menanggapi tingginya jumlah pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa. Mantan juru bicara Mahkamah, Ted Te, mengatakan aturan itu melemah ketika Mahkamah menolak para aktivis mendapat keistimewaan dari amparo dan habeas data pada 2015 karena menilai masuknya mereka ke daftar intelijen militer tak berhubungan langsung dengan hal-hal yang mereka alami. "Jika pengadilan tak dapat melindungi mereka, ke mana orang Filipa akan mengadu?" kata France Castro, anggota Dewan dari partai Aliansi Peduli Guru, bagian dari koalisi partai kiri Koalisi Patriotik Rakyat atau Makabayan.