Para Ibu di Garis Depan

Unjuk rasa dan pemogokan massal terus berlanjut di berbagai kota di negara Amerika Latin itu. Pada Jumat, 28 Mei lalu, empat orang tewas ketika ribuan pengunjuk rasa membanjiri jalanan Kota Cali, yang telah menjadi episentrum protes nasional. Wali Kota Cali Jorge Ospina menyatakan ada tiga orang yang tewas. Media lokal melaporkan kematian keempat terjadi di jalan antara Cali dan Candelaria. "Harus ada dialog antara mereka yang menyerukan pemogokan, pemerintah, dan seluruh masyarakat. Jika tidak ada pembicaraan, spiral kekerasan akan terus berlanjut dan, sayangnya, lebih banyak orang bisa tewas," ucap Ospina.

Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, Jaksa Agung Francisco Barbosa menyatakan dua orang tewas di Cali ketika seorang agen dari unit investigasi kejaksaan menembaki warga sipil. Menurut dia, agen tersebut tidak sedang bertugas.

Istana Keadilan—kantor kejaksaan di Kota Tulua—terbakar pada Selasa malam, 25 Mei lalu. Seluruh gedung itu hangus dan kini hanya tersisa abu serta reruntuhan tembok. Tak ada korban manusia dalam insiden ini. Wali Kota Tulua John Jairo Gomez menyesalkan kerusuhan tersebut. "Sangat disayangkan sekelompok orang yang tanpa cinta atau penghormatan terhadap kota kita atau rakyatnya telah merusak kota, menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan transportasi, seperti lampu dan tanda lalu lintas," tuturnya seperti dikutip Deutsche Welle.

Camilo Andres Arango, remaja 18 tahun, tewas akibat luka tembak dalam kerusuhan di Tulua. Direktur Kepolisian Nasional Jorge Vargas menyatakan Arango meninggal ketika unjuk rasa damai berubah menjadi kerusuhan. Kejaksaan Agung mengumumkan akan mengadili Luis Angel Piedrahita Hernandez, polisi yang diduga bertanggung jawab atas tewasnya Arango, meskipun Hernandez mengaku tak bersalah. Juliette Rivero, wakil Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kolombia, meminta pemerintah menyelidiki tewasnya Arango.

Demonstrasi juga pecah di daerah-daerah lain. Sebagian besar berlangsung damai, meskipun bentrokan antara polisi dan demonstran terjadi di beberapa kota, termasuk di Madrid, yang dekat dengan Ibu Kota Bogota.

Unjuk rasa di Bogota diwarnai nyanyian dan musik. Para demonstran menyatakan akan terus berdemonstrasi. "Hingga pemerintah mendengarkan kami, kami harus tetap berada di jalanan, ujar Alejandro Franco, mahasiswa yang hampir menuntaskan kuliahnya. Dia mengaku ikut dalam protes untuk menuntut perbaikan pendidikan dan kesehatan. "Jika rakyat tidak mendapat kedamaian, pemerintah pun tidak," katanya kepada Reuters.

Gelombang unjuk rasa besar melanda Kolombia sejak 28 April lalu. Pemicunya adalah reformasi pajak, yang juga akan mengenakan pajak pada orang dengan pendapatan lebih rendah dibanding dalam aturan saat ini. Presiden Duque berharap kebijakan ini akan menambah dana untuk proyek publik dan memperbaiki ekonomi yang lesu di tengah pandemi Covid-19.

Protes pada mulanya diikuti para buruh yang dipimpin berbagai organisasi serikat pekerja. Belakangan, kelompok masyarakat kelas menengah bergabung dengan alasan kebijakan itu akan mengurangi pendapatan mereka. Presiden Duque akhirnya mencabut kebijakan itu dan Menteri Keuangan Alberto Carrasquilla mundur. Namun perubahan ini tidak dapat menghentikan demonstrasi, yang bahkan meluas dan isu yang dibawa bertambah, termasuk perbaikan sistem kesehatan dan pendidikan.

Menteri Pertahanan Diego Molano menuduh kekerasan yang terjadi "disiapkan, diorganisasi, dan didanai oleh pembangkang FARC" dan anggota ELN. Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) dan Tentara Pembebasan Nasional (ELN) adalah kelompok gerilyawan yang memerangi pemerintah sejak 1964. Pemerintah Presiden Andres Pastrana Arango berunding dengan FARC dan mencapai kesepakatan damai pada 2016. ELN tidak terlibat dalam perundingan ini dan terus memerangi pemerintah hingga kini.

Perundingan antara pemerintah dan organisasi penyelenggara demonstrasi macet. Kedua pihak bersepakat mengakhiri demonstrasi pada pekan lalu sebagai langkah menuju perundingan. Tapi, pada Kamis, 27 Mei lalu, penyelenggara demonstrasi menyatakan pemerintah belum meneken perjanjian itu dan menangguhkan perundingan. "Kami telah mencapai kesepakatan. Satu-satunya hal yang hilang adalah tanda tangan presiden untuk memulai negosiasi," ucap Francisco Maltes, Presiden Serikat Pekerja Pusat (CUT).

Pemerintah mengaku belum menandatangani kesepakatan karena beberapa pemimpin unjuk rasa menolak mengutuk blokade jalan dan menyebut hal itu tidak dapat dinegosiasikan. Kementerian Keuangan Kolombia memperkirakan protes dan blokade jalan telah merugikan negara US$ 2,68 miliar karena menyebabkan macetnya pasokan pangan, naiknya harga, dan terganggunya operasi di pelabuhan.

Sebagian masyarakat mengeluhkan unjuk rasa ini karena berdampak pada perekonomian mereka. "Saya harus menutup toko saya setiap kali ada unjuk rasa," ujar Laudice Ramirez, pria 62 tahun di selatan Bogota. "Saya akan bangkrut, tapi para pemuda tak punya pilihan lain."

Demonstrasi yang berlarut-larut ini telah mengganggu perekonomian negeri itu. Beberapa perusahaan minyak terpaksa berhenti beroperasi karena blokade pelabuhan, jalan, tambang, dan kilang. Pelabuhan Buenaventura, pelabuhan utama negara itu, lumpuh. Cerrejon, salah satu tambang batu bara terbesar negeri itu, berhenti beroperasi karena kekurangan pasokan bahan bakar akibat blokade.

Jaime Cabal, Presiden Federasi Nasional Pedagang Fenalco, mengatakan 40 ribu perusahaan terpaksa tutup sementara atau permanen dan hampir 300 ribu pekerjaan telah hilang. Menteri Keuangan Jose Manuel Restrepo menyatakan kerusuhan ini telah merugikan Kolombia sekitar 480 miliar peso atau Rp 1,8 triliun per hari dan memperkirakan akumulasi kerusakan selama bulan lalu mencapai Rp 40 triliun.

IWAN KURNIAWAN (Al Jazeera, Deutsche Welle, Reuters, Energyworld)