Belum tenang jalan ke zimbabwe

PEMILIHAN umum sudah dijalankan di Rhodesia guna mengakhiri dominasi minoritas kulit putih sejak 90 tahun lalu. Hasilnya semula diharapkan bisa menghentikan pula perang gerilya sejak 6 tahun lalu. Ternyata awal pekan ini perkembangan masih menunjukkan kekacauan di bekas koloni Inggeris itu akan berlanjut. Soalnya ialah pemilu selama 5 hari yang selesai pekan lalu itu dilangsungkan dalam suasana UU Darurat, dan tidak pula disertai oleh semua kelompok kulit hitam. Robert Mugabe, pemimpin Zanla yang berpangkalan di Mozambik, dan Joshua Nkomo yang memimpin Zapu yang bermarkas di Zambia -- keduanya dari Patriotic Front -- menganggap pemilu itu hanya tipu muslihat kaum kulit putih, hingga tak mungkin akan jujur. Mereka memboikotnya. Pernah ada anjuran, antara lain dari pemerintahan Callaghan (Inggeris) yang didukung oleh pemerintahan Carter (AS), supaya PBB atau badan netral lainnya ikut mengawasi jalannya pemilu itu. Tapi pemerintahan kulit putih Rhodesia pimpinan Ian Smith menolak saran itu. Akibatnya, hasil pemilu itu masih belum dapat membangkitkan kepercayaan dunia luar. Carter, misalnya, masih belum mau melepaskan sanksi ekonomi AS terhadap Rhodesia. Kaum kulit putih Rhodesia mencoba mempertahankan dominasi mereka sejak Inggeris berangsur melepaskan koloninya di Afrika pada tahun 1950-an. Bahkan Smith dkk akhirnya membangkang, secara sepihak memproklamirkan Rhodesia lepas dari Inggeris tahun 1965. Kemudian mereka mengotot mempertahankan pemerintahan minoritas. Maret lalu, Smith dkk melihat kenyataan bahwa minoritas kulit putih yang 230.000 orang itu tidak mungkin bisa tetap berkuasa dengan tenang di antara mayoritas yang 7 juta. Itulah sebabnya Smith dkk menyetujui pemilu, tapi dengan syarat bahwa hanya 72 dari 100 kursi dewan perwakilan rakyat boleh diperebutkan kaum mayoritas. Sisanya yang 28 lagi tcrsedia untuk kaum minoritas. Karena kaum kulit putih masih tetap menguasai pasukan keamanan, kehakiman dan dinas sipil, maka dominasi minoritas itu pada hakekatnya masih akan terasa, sedikitnya untuk 10 tahun lagi. Sepantasnya kelompok gerilya dalam Patriotic Front memboikot strategi Smith dkk yang terselubung itu. UANC, partai pimpinan Uskup (Methodist) Abel Muzorewa memenangkan 52 kursi. Sudah dipastikan Muzorewa akan menjadi perdana menteri kulit hitam pertama di Rhodesia Pemerintahannya akan membawa peralihan ke Zimbabwe, nama baru negeri itu. Peralihan ini tampak tidak akan gampang bagi Muzorewa. Lagi pula, pendeta Ndabaningi Sithole, pemimpin nasionalis kulit hitam lainnya yang semula dikira akan mau ikut dalam pemerintahan baru ternyata merobah sikapnya. ZANU pimpinan Sithole merebut 12 kursi -- urutan kedua sesudah UANC. Hasil pemilu, demikian Sithole, "suatu penipuan besar." Dituduhnya kaum penguasa sengaja main curang untuk mengumpulkan suara sebanyak mungkin untuk kemenangan Muzorewa. Dengan demikian, ada tiga kelompok utama -- Mogabe, Nkomo dan Sithole -- yang akan terus bergerilya, bukan dua saja. Di pusat pertokoan Salisbury, ibukota Rhodesia, satu bom meledak pekan lalu pada saat Muzorewa merayakan kemenangan partainya. Muzorewa pun mengancam "Bila saya menjabat perdana menteri (direncanakan Mei ini juga), saya akan melanjutkan perang (terhadap kaum gerilya) sama kerasnya, bahkan mungkin melebihi dari apa yang dilakukan pemerintahan (Smith) terdahulu."