Berburu Gading Gajah Tanzania

Ketika Presiden Cina Xi Jinping mempresentasikan tawaran kerja sama kepada pemerintah Tanzania, rombongan kunjungan kenegaraan sibuk memborong gading untuk dibawa pulang secara ilegal. Kisah ini dikuak Lembaga Investigasi Lingkungan Internasional—Environmental Investigation Agency (EIA)—pekan lalu dalam laporan berjudul "Titik Menghilang: Kejahatan, Korupsi, Pemusnahan Gajah Tanzania".

Paparan tersebut bercerita tentang kunjungan Xi bersama delegasi resmi pada Maret 2013 yang memicu lonjakan penjualan gading ilegal di Tanzania. Harga gading di pasar lokal pun naik dua kali lipat. Lalu, pada Desember, kunjungan resmi Angkatan Laut Cina juga mengakibatkan meroketnya perdagangan gading. Temuan ini tak mengejutkan bagi EIA. Berdasarkan investigasi lembaga itu pada 2006, seorang pemasok gading mengungkap, staf Kedutaan Besar Cina merupakan pembeli utama gading.

Lembaga non-pemerintah yang berbasis di London itu menjelaskan, Tanzania merupakan sumber utama perburuan gading di dunia, dan Cina menjadi importir terbesar gading selundupan. Negeri di timur Benua Hitam itu terkenal dengan Kawasan Lindung Selous, yang populasi gajahnya merosot 67 persen dalam empat tahun terakhir, dari 38.975 menjadi 13.084 ekor. Pada 2013, gajah yang mati mencapai 10 ribu ekor—atau 30 gajah per hari. "Tanpa pendekatan zero-tolerance, masa depan gajah dan industri pariwisata Tanzania dalam bahaya," ujar Mary Rice, Direktur Eksekutif EIA, seperti dirilis situs lembaga itu pada 6 November lalu.

Perdagangan ilegal gading mulai meledak di Cina pada 2008. Ketika itu, Negeri Panda mengantongi izin membeli 62 ton gading berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional tentang Spesies Terancam Punah dalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cina berdalih membutuhkan gading demi menjaga kelangsungan hidup perajin tradisional ukiran gading. Hak perdagangan gading legal diberikan perusahaan negara ke 200 pabrik dan pengecer berlisensi. Namun, akibat beredarnya gading legal di pasar, permintaan meningkat pesat. Nilai ukiran gading dipandang sebagai investasi yang setara dengan emas dan perak.

Untuk rombongan pejabat yang berkunjung bersama Presiden Xi, gading dipasok dari Pasar Perajin Mwenge, Dar es Salaam, kota perdagangan di Tanzania. Menurut investigasi EIA, seorang penjual gading, Suleiman, mengatakan delegasi Cina telah memesan ribuan kilogram gading dua minggu sebelum kunjungan. Seluruhnya diangkut ke Cina dalam paket diplomatik menumpang pesawat presiden. "Harganya sangat tinggi karena permintaan banyak. Ketika semua tamu, semua delegasi, datang, itulah saat jual-beli meningkat," kata Suleiman seperti disebut dalam laporan EIA. Harga gading di pasar berlipat hingga US$ 700 per kilogram selama kunjungan.

Cerita serupa dikisahkan pedagang yang menolak disebut namanya di Pasar Mwenge. Modus ini sudah berlangsung bahkan ketika Hu Jintao masih menjabat presiden pada 2009. "Anda tahu ketika Presiden Hu Jintao berkunjung ke Tanzania? Mereka datang mengambil banyak barang. Tapi itu bukan untuk Hu Jintao. Itu untuk delegasi. Mereka langsung pergi ke bandar udara. Tidak ada yang mengecek paket VVIP," ujarnya.

Ironisnya, pemerintah Tanzania ikut menjadi dalang eksploitasi gading gajah. Partai yang berkuasa, Chama Cha Mapinduzi, merupakan salah satu pelakunya. Menurut EIA, pelaku perdagangan gading ilegal yang sudah diketahui malah bebas dari hukuman. Tahun lalu, misalnya, intelijen Tanzania menyerahkan daftar nama pelaku penyelundupan kepada Presiden Jakaya Kikwete. Tak satu pun dari mereka diinvestigasi lebih lanjut, apalagi ditangkap.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, membantah laporan EIA. Ia mengklaim pemerintah Cina konsisten menentang perburuan liar dan telah berusaha membongkar penyelundupan gading. "Laporan ini tidak berdasar. Kami sangat kecewa," katanya, 6 November lalu.

Meng Xianlin, Direktur Jenderal Spesies Terancam Punah Kantor Manajemen Ekspor-Impor Cina, juga mengaku tak pernah mendengar keterlibatan pejabat Cina dalam perdagangan gading. "Tidak ada bukti nyata. Saya tidak pernah melihat kasus seperti itu," ujarnya.

Atmi Pertiwi (EIA, Washington Post, Al Jazeera America)