Langkah Kuda Putin

Populasi Rusia turun secara dramatis pada 1990-an akibat iklim ekonomi dan sosial yang keras setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1989. Putin menghadapi masalah ini sejak menjadi presiden periode pertama pada 2000, setelah Boris Yeltsin mundur. Upaya memperbaiki situasi ini sebelumnya tidak berhasil dan memicu kekhawatiran kalangan ekonom mengenai dampak kecilnya angka tenaga kerja terhadap perekonomian.

Satu topik lain adalah hukum domestik dan internasional. Salah satu masalah utama yang diuraikan Putin adalah Rusia harus mematuhi hukum internasional hanya jika tidak bertentangan dengan konstitusi. Putin berpandangan bahwa perjanjian dan keputusan badan-badan internasional dapat berlaku di Rusia “hanya sejauh mereka tidak melakukan pembatasan pada hak dan kebebasan orang dan warga negara, dan tidak bertentangan dengan konstitusi kita”.

Meski dua hal itu masalah penting, yang lebih banyak menjadi sorotan adalah reformasi konstitusi yang berhubungan dengan politik. Putin menyodorkan peningkatan peran Dewan Negara—lembaga penasihat presiden—sebagai pusat kekuasaan baru, termasuk akan menjadi “penentu arah utama kebijakan dalam dan luar negeri”, bukan sekadar badan dekoratif seperti selama ini. Dewan saat ini diketuai Putin.

Putin juga mengisyaratkan pengurangan kewenangan presiden dan penambahan kewenangan parlemen dalam pemilihan perdana menteri dan kabinet. Selama ini, pemilihan sepenuhnya berada di tangan presiden. Jika usul itu disetujui, kewenangan tersebut akan menguatkan peran parlemen dari sekadar tukang stempel keputusan presiden. “Ini akan meningkatkan peran parlemen dan partai-partai di parlemen, kekuasaan dan independensi perdana menteri, serta semua anggota kabinet,” ujar Putin.

Pada saat yang sama, Putin berpendapat bahwa Rusia tidak akan stabil jika diperintah di bawah sistem parlementer. Karena itu, dia melanjutkan, presiden harus memiliki hak memberhentikan perdana menteri dan menteri kabinet serta menunjuk pejabat tinggi pertahanan dan keamanan dan bertanggung jawab atas militer Rusia dan lembaga penegak hukum.

Usul perubahan kewenangan sejumlah lembaga ini memicu spekulasi mengenai peran yang mungkin tersedia bagi Putin setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir empat tahun mendatang. Apa yang disodorkan Putin tentang perubahan syarat calon presiden dan pejabat tinggi dinilai sebagai salah satu cara menghalangi para politikus pesaingnya untuk menduduki posisi strategis, termasuk calon presiden.

Mantan agen dinas rahasia Rusia (KGB) itu mengajukan persyaratan wajib bagi orang-orang yang memegang posisi penting untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara, termasuk perdana menteri, anggota kabinet, gubernur, kepala lembaga federal, anggota parlemen, dan hakim. Mereka, misalnya, dilarang memiliki kewarganegaraan asing atau izin tinggal di negara lain. Calon itu juga harus telah tinggal di Rusia selama setidaknya 25 tahun, naik dari ketentuan selama ini yang mensyaratkan 10 tahun.

Hal itu menimbulkan sejumlah spekulasi bahwa Putin akan tetap berkuasa dengan mengamendemen konstitusi. Dalam pidato, Putin mengungkapkan bahwa memang ada yang membahas soal perlu atau tidaknya merevisi pembatasan masa jabatan presiden dua periode berturut-turut, seperti yang digariskan konstitusi. “Saya rasa ini bukan masalah mendasar, tapi saya setuju dengan itu,” ucapnya.

Pernyataan ini seakan-akan menjadi sinyal bahwa maju lagi sebagai calon presiden sepertinya bukan pilihan Putin. Menurut Vox, yang lebih memungkinkan adalah dia maju lagi menjadi kandidat perdana menteri, seperti yang ia lakukan saat tak bisa lagi menjabat presiden pada 2008. Setelah menjabat presiden dua periode (2000-2008), Putin menjadi perdana menteri saat posisi presiden diduduki Dmitry Medvedev. Setelah menduduki posisi itu satu periode, Putin kembali maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2012.

Analis politik Dmitry Oreshkin mengatakan pidato Putin itu menjelaskan bahwa dia sedang mempertimbangkan peralihan ke jabatan perdana menteri. “Putin mengedepankan gagasan mempertahankan otoritasnya sebagai perdana menteri yang lebih kuat dan berpengaruh, sementara kepresidenan akan menjadi lebih dekoratif,” kata Oreshkin.

Ivan Kurilla, analis politik di St. Petersburg, kampung halaman Putin, punya pandangan berbeda. “Penjelasan yang paling masuk akal adalah ia ingin menjadi negarawan yang masih memegang kekuasaan, seperti mantan pemimpin Cina (Deng Xiaoping) atau (Presiden Kazakstan) Nursultan A. Nazarbayev," tuturnya.

Nazarbayev mengundurkan diri dari jabatan presiden negara di Asia Tengah itu pada 2019 setelah berkuasa hampir tiga dekade. Tapi dia mempertahankan pengaruhnya dengan menjabat “pemimpin bangsa” dan menyatakan dirinya sebagai Ketua Dewan Keamanan, yang sebelumnya mendapat penguatan wewenang.

Tapi, bagi sebagian orang, revisi konstitusi oleh Putin lebih dekat dengan strategi pemerintahan Deng Xiaoping. Meski mundur dari Komite Tetap Politbiro di Partai Komunis Cina pada 1987, Deng mempertahankan posisinya sebagai pemimpin terpenting negara melalui kepemimpinannya di badan penasihat yang terdiri atas pemimpin senior partai. Dia juga menikmati gengsi besar sebagai arsitek utama penataan ulang secara radikal prioritas ekonomi dan politik Cina setelah kematian Mao Zedong pada 1976.

Brian D. Taylor, profesor ilmu politik di Syracuse University, Amerika Serikat, mengatakan semua perubahan konstitusi ini jelas dirancang untuk memberi Putin banyak pilihan buat mempertahankan kontrolnya terhadap Negeri Beruang Merah. “Saya tidak yakin rencananya sepenuhnya dikerjakan dari A hingga Z,” ujarnya. “Dia mungkin hanya tahu A sampai E, pengetahuan kita sekarang di A sampai C.”

Putin adalah pemimpin Uni Soviet—kemudian menjadi Federasi Rusia—terlama setelah Joseph Stalin, yang menjabat sejak 1924 hingga kematiannya pada 1953. Alexei Navalny, pemimpin oposisi Rusia yang vokal, mengomentari pidato Putin. “Hanya orang idiot (atau penjahat) yang mengatakan Putin akan hengkang pada 2024,” ucapnya.

ABDUL MANAN (NEW YORK TIMES, AP, VOX, GUARDIAN)

Dari Agen KGB, Lalu Presiden, Lalu Presiden