Dokumen Pentagon | tempo.co

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyelidiki kebocoran dokumen perang Ukraina.
Ahli PBB memuji penghapusan hukuman mati di Malaysia.
ASEAN mengecam serangan udara militer Myanmar yang menewaskan 100 orang.

Amerika Serikat

Dokumen Pentagon Bocor

DEPARTEMEN Pertahanan Amerika Serikat sedang menyelidiki sejumlah gambar yang beredar di media sosial belakangan ini yang diduga dokumen rahasia Pentagon. Pejabat Departemen telah memberikan arahan kepada Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin III mengenai kebocoran tersebut. “Tim Pentagon terus meninjau dan menilai kebenaran dokumen yang difoto dan beredar di situs media sosial, dan yang dalam beberapa kasus tampaknya berisi materi sensitif dan sangat rahasia,” kata Chris Meagher, Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Publik, kepada media pada Selasa, 11 April lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebagian dokumen yang bocor itu menyoroti kelemahan persenjataan dan pertahanan udara Ukraina dan memprediksi kebuntuan dalam perang Rusia-Ukraina. Meagher mengakui gambar yang beredar itu mirip dengan laporan kepada pejabat pertahanan senior mengenai berbagai operasi militer.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penelitian Bellingcat, kelompok jurnalis investigasi berbasis di Belanda, menyimpulkan dokumen itu beredar setidaknya sejak Januari lalu. Dokumen itu pada mulanya muncul di kanal-kanal Discord, media sosial yang banyak diikuti pemain game, dan kemudian meluas ke Telegram, Twitter, dan media massa di dunia.

Pejabat Ukraina ragu terhadap keaslian dokumen itu. Mykhailo Podolyak, penasihat kepala Kantor Presiden Ukraina, yakin bahwa Rusia berada di balik bocornya dokumen itu. Dmitry Peskov, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, menilai dokumen itu menunjukkan luasnya keterlibatan Amerika dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Ukraina.

Malaysia

PBB Puji Penghapusan Hukuman Mati

PAKAR hak asasi manusia di Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memuji keputusan parlemen Malaysia mencabut hukuman mati untuk sejumlah kejahatan serius melalui Undang-Undang Penghapusan Hukuman Mati Wajib. Keputusan ini berpotensi akan menyelamatkan nyawa 1.300 narapidana hukuman mati. “Kami tegaskan kembali bahwa hukuman mati merupakan pencabutan nyawa secara sewenang-wenang dan merupakan pelanggaran mendasar terhadap independensi peradilan dan jaminan peradilan yang adil,” kata mereka.

Para ahli itu antara lain Morris Tidball-Binz, Pelapor Khusus tentang eksekusi di luar hukum, sumir, atau sewenang-wenang; dan Tlaleng Mofokeng, Pelapor Khusus tentang hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi. Mereka adalah bagian dari Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan ahli independen yang bertugas mencari fakta dan memantau situasi negara tertentu atau masalah tertentu di dunia.

Undang-undang itu akan menggantikan hukuman mati dengan hukuman alternatif untuk 11 jenis kejahatan, termasuk pembunuhan dan terorisme. Regulasi yang merupakan inisiatif pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ini juga menghapus pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati.

Myanmar

ASEAN Kecam Serangan Udara Junta

PERHIMPUNAN Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengecam serangan udara militer Myanmar di Desa Pa Zi Gyi, Wilayah Administratif Sagaing, yang berbatasan dengan India. “Segala bentuk kekerasan harus segera diakhiri, terutama penggunaan kekerasan terhadap warga sipil. Ini akan menjadi satu-satunya cara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif buat menemukan solusi damai yang berkelanjutan di Myanmar,” demikian pernyataan yang dirilis ASEAN pada Kamis, 13 April lalu.

Tangkapan layar unggahan twitter @CrphMyanmar tentang kondisi kota Pa Zi Gyi yang dibom tentara Myanmar, 11 April 2023. Twitter @CrphMyanmar

Serangan pada Selasa, 11 April lalu, itu mengakibatkan sedikitnya 100 orang, termasuk 30 anak-anak, tewas. Menurut Myanmar Now, serangan itu menyasar upacara pembukaan kantor administrator lokal yang prodemokrasi, yang dicap sebagai musuh junta militer Myanmar dan berafiliasi dengan Pemerintahan Persatuan Nasional, pemerintahan bayangan yang digalang politikus Liga Nasional untuk Demokrasi.

Juru bicara militer Mayor Jenderal Zaw Min Tun menyalahkan kelompok perlawanan bersenjata antijunta sehingga korban sipil jatuh. Dia menyebut mereka sebagai “teroris” dan mengklaim bahwa mereka hadir dalam upacara tersebut dan telah memaksa warga sipil berpartisipasi.