Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS), yang dipimpin Partai Republik, pada Kamis waktu setempat meloloskan rancangan undang-undang yang bisa memaksa Presiden Joe Biden untuk mengirim senjata ke Israel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Langkah ini menjadi teguran bagi politikus Partai Demokrat itu karena menunda pengiriman bom, saat ia mendesak Israel untuk berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil Palestina dalam serangan brutalnya ke Gaza sejak 7 Oktober.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini adalah keputusan yang membawa bencana dengan implikasi global. Hal ini jelas dilakukan sebagai perhitungan politik, dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja,” kata Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, merujuk penghentian sementara senjata ke Israel, dalam konferensi pers bersama para pemimpin partai lainnya pada Rabu.
Undang-Undang Dukungan Bantuan Keamanan Israel disetujui 224 banding 187 suara. Sebanyak 16 anggota Partai Demokrat bergabung dengan sebagian besar anggota Partai Republik yang memberikan suara ya. Sementara tiga anggota Partai Republik bergabung dengan sebagian besar anggota Partai Demokrat dalam menentang RUU itu pada Kamis.
RUU tersebut diperkirakan tidak akan menjadi undang-undang, namun lolosnya beleid tersebut menggarisbawahi perpecahan yang mendalam pada tahun pemilu AS mengenai kebijakan Israel.
Partai Demokrat menuduh saingan mereka bermain politik, dengan mengatakan Partai Republik memutarbalikkan posisi Biden terhadap Israel.
“Ini bukan upaya serius dalam pembuatan undang-undang, itulah sebabnya beberapa anggota kaukus Partai Demokrat di DPR yang paling pro-Israel akan memilih tidak,” kata Pemimpin Partai Demokrat di DPR Hakeem Jeffries pada konferensi pers sebelum pemungutan suara.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya untuk memusnahkan pejuang Palestina Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan sekitar 1.139 orang dan 250 orang ditawan.
Pihak berwenang Palestina mengatakan setidaknya 35.272 warga sipil telah terbunuh selama kampanye Israel di Gaza hingga Kamis. Malnutrisi memicu kelaparan dan kematian pada anak-anak dan lansia Palestina tersebar luas akibat blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel.
Selain itu, sebagian besar penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur hancur.
Biden menunda pengiriman bom tersebut pada bulan ini karena kekhawatiran bahwa senjata tersebut dapat menimbulkan banyak korban di Rafah dan untuk menghalangi Israel melakukan serangan.
Pada awal Mei, Biden juga mengatakan kepada CNN bahwa dia tidak akan “memasok senjata yang telah digunakan secara historis untuk menangani Rafah” jika pasukan Israel masuk ke “pusat populasi”.
Para pembela hak asasi manusia, anggota parlemen dan pengunjuk rasa di seluruh AS telah menuntut diakhirinya transfer tersebut, dan memperingatkan presiden bahwa senjata tersebut digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang di Gaza.
Israel, yang merupakan penerima utama bantuan militer AS selama beberapa dekade, masih akan menerima persenjataan AS senilai miliaran dolar, meskipun ada penundaan satu pengiriman bom seberat 907 kilogram dan 500 pon.
Pemerintahan Biden sedang meninjau ulang pengiriman senjata lainya. Pada Selasa, Departemen Luar Negeri telah memasukkan paket bantuan senjata senilai US$1 miliar untuk Israel ke dalam proses peninjauan kongres, kata para pejabat AS.
ALJAZEERA
Foto 
