Dua bulan hata-san

ENTAH ini pertanda apa, langit menjadi gelap, hujan lebat mengguyur, dan guntur meraung-raung di atas langit Tokyo, Kamis pekan lalu. Padahal pagi itu di Ruang Cemara, Matsu-no-Ma, di Istana Kaisar, sedang berlangsung upacara khidmat: pelantikan Tsutomu Hata sebagai perdana menteri ke-80 Jepang. Mungkin alam memang bijak memberi peringatan, era pemerintahan Hata tak bakal lepas dari riuh-rendahnya pertarungan kekuasaan di antara partai-partai anggota koalisi. Pergelutan memang sudah memuncak dalam tempo beberapa jam saja setelah Hata resmi dipilih sebagai perdana menteri, Senin pekan silam. Partai Sosialis Jepang (JSP), yang sudah lama memendam rasa curiga pada kelompok berideologi kanan, tiba-tiba menyatakan mundur dari koalisi. Langkah mengejutkan dari JSP ini bisa dipahami. Seakan lupa pada berbagai kesepakatan yang dicapai seminggu sebelumnya, tiba-tiba saja kelompok kanan dalam koalisi membentuk aliansi baru yang mereka namakan Kaishin alias pembaruan. Celakanya, Ketua JSP, Tomiichi Murayama, mengaku sama sekali tak tahu tentang gerakan baru ini. Tak mengherankan jika ia langsung mengambil keputusan bulat: meninggalkan koalisi. Kelompok Kaishin memang terasa memojokkan JSP. Kehadiran aliansi baru ini bisa dipastikan akan mengikis pengaruh ideologi sosialis dalam proses pembuatan keputusan di pemerintahan koalisi. Terlebih lagi, Partai Sosialis Demokrat, yang memang lebih moderat daripada JSP, ikut-ikutan pula bergabung dalam Kaishin. Total jenderal, Kaishin berkekuatan 130 anggota parlemen. Kaishin agaknya juga bakal menjadi perwujudan awal cita-cita Ichiro Ozawa, Sekjen Partai Shinseito, yang selama ini dikenal sebagai dalang semua lakon yang terjadi di panggung politik Jepang. Sudah lama Ozawa menginginkan sebuah sistem dwipartai, kubu konservatif melawan liberal, yang akan bertanding dan bergantian memerintah Jepang, seperti halnya dengan sistem yang ada di Amerika Serikat. Saat itulah, menurut Ozawa, Jepang akan menjadi sebuah negara yang normal, futsu no kuni, yang tak lagi diwarnai oleh dominasi sebuah partai selama puluhan tahun dan bebas dari skandal suap. Kaum sosialis yang tergabung dalam JSP tentu merinding bila skenario Ozawa ini betul-betul terlaksana. Ideologi mereka yang berbeda jelas tak akan bisa terakomodasi dalam sistem dwipartai ala Ozawa. Itu sebabnya pagi-pagi sekali mereka sudah berontak. Upaya Hata merayu, dengan janji akan membubarkan Kaishin, juga tak lagi mereka hiraukan. "Ini adalah sebuah pengkhianatan," kata Ketua JSP, Tomiichi Murayama, yang tampaknya tak akan memaafkan bekas-bekas sekutu dalam koalisi ini. Dengan keluarnya JSP dari koalisi, untuk sementara dominasi Ozawa memang semakin nyata. Dari 20 kursi menteri, delapan di antaranya dikuasai oleh orang-orang Partai Shinseito anak buah Ozawa. Itu pun posisi-posisi yang sangat strategis seperti menteri keuangan, menteri sekretaris negara, juga menteri perdagangan internasional dan industri (MITI), yang dikenal sebagai pusat saraf ekonomi Jepang. Tapi, tak boleh dilupakan, dominasi ini sangat rapuh. Tanpa dukungan JSP, pemerintahan Tsutomu Hata adalah pemerintahan minoritas karena hanya memiliki 182 kursi di majelis rendah dan 62 kursi di majelis tinggi. Sedangkan untuk mencapai mayoritas diperlukan 256 kursi majelis rendah dan 127 kursi majelis tinggi. Kesimpulannya, pemerintahan Hata sudah setengah lumpuh. Akan sangat sulit buat mereka untuk membuat sebuah keputusan besar. Partai Liberal Demokrat (LDP) dan JSP, yang sekarang menjadi oposisi, pasti bakal menggergaji usulan-usulan pemerintah. Para pengamat Jepang memperkirakan, paling banter Hata hanya akan berhasil meloloskan undang-undang anggaran belanja untuk tahun 1994-95 yang sudah terlambat satu bulan. Untuk hal yang satu ini, JSP bisa dipastikan bakal menyetujui anggaran baru itu. Mereka terlibat dalam penyusunannya. Di luar soal anggaran, dukungan JSP tak bisa lagi diharapkan. Yang lebih gawat lagi, setiap saat bisa saja sebuah mosi tidak percaya menggulingkan Hata dari kursi perdana menteri. Sejarah Jepang memang mengajarkan, cuma satu pemerintahan minoritas -- dari empat yang pernah ada -- yang bisa bertahan lebih dari satu tahun. Bila benar Hata terguling karena sebuah mosi tidak percaya, pemilihan umum baru akan menentukan siapa yang berhak menjadi pemerintah Jepang. Sampai di sini, riwayat nasib reformasi politik Jepang bisa tamat. Pemilihan umum nanti masih akan berlangsung dalam format lama. Sekalipun undang-undang reformasi politik sudah disahkan parlemen, undang-undang yang lebih rinci tentang wilayah pemilihan umum dalam format baru belum selesai disusun. Pemilihan umum dalam format lama jelas menguntungkan LDP dan JSP, yang dalam beberapa tahun belakangan terus meningkat kekuatannya. Tsutomu Hata bukannya tak sadar akan keadaan yang sudah gawat itu. Toh ia masih optimistis. "Pemerintahan saya adalah pemerintahan minoritas, dan kami akan menghadapi kesulitan yang luar biasa beratnya," katanya dalam konferensi pers tak lama setelah dilantik. Tapi Hata tetap menyatakan niatnya untuk sekuat tenaga mempertahankan parlemen dan tak menyelenggarakan pemilu hingga tahun 1997, sesuai dengan jadwal. Alasannya, banyak orang berpemikiran sama di kubu LDP dan JSP yang masih bisa diajak berkompromi. Sayangnya, optimisme Hata ini tak mudah menular. Kebanyakan rakyat Jepang yakin, panggung politik Jepang yang sekarang mementaskan Hata sebagai pemain dan Ozawa sebagai dalang tak bakal awet. Mereka sudah menjuluki kabinet Hata sebagai kabinet dua bulan.Seiichi Okawa (Tokyo) dan Yopie Hidayat (Jakarta)