Dunia Sepekan

TURKI
Puluhan Media Diberangus

PIHAK berwenang di Turki mengumumkan penutupan puluhan organisasi media. Tindakan yang dilakukan bersamaan dengan pembersihan pasca-kudeta yang gagal pada 15 Juli ini menyasar 3 kantor berita, 16 saluran televisi, 45 koran, dan 15 majalah.

Keputusan untuk menutup media-media itu diumumkan bersamaan dengan pemecatan 1.700 tentara melalui Resmi Gazete, Kamis pekan lalu. Nama-nama medianya belum disebut, tapi media setempat mengisyaratkan kebanyakan adalah media berskala kecil dan bersifat lokal.

Langkah itu merupakan lanjutan dari perintah penahanan terhadap 47 wartawan—di luar 42 reporter yang sebelumnya dikabarkan juga akan ditahan. Turki mendeklarasikan berlakunya keadaan darurat selama tiga bulan pada Rabu dua pekan lalu.

Menurut para pejabat dan media setempat yang dikutip BBC News, mereka yang terdapat di dalam daftar terbaru itu kebanyakan merupakan wartawan yang pernah bekerja di Zaman. Koran dengan tiras terbesar di Turki ini diambil alih oleh pemerintah pada Maret lalu karena dituduh punya hubungan dengan gerakan Hizmet yang dipimpin Fethullah Gulen, ulama yang dianggap sebagai otak kudeta yang baru lalu.

AUSTRALIA
Amarah pada 'Guantanamo' Anak-anak

PERDANA Menteri Malcolm Turnbull memerintahkan penyelidikan atas dugaan penyiksaan di penjara anak-anak di Don Dale, di luar Darwin, Northern Territory. Sebuah komisi akan bertugas untuk itu.

Turnbull mengaku "sangat kaget... dan tercengung" terhadap contoh-contoh penyimpangan di penjara itu.

Pengumuman mengenai langkah pemerintah dilakukan beberapa jam setelah saluran televisi nasional, ABC, menyiarkan video yang merupakan rekaman kondisi anak-anak di penjara itu yang membuat siapa pun terkesiap. Dalam satu adegan, misalnya, terlihat Dylan Voller yang berusia 17 tahun disiksa, dikerudungi kepalanya sehingga tak bisa melihat, dan diikat di kursi sebagaimana tahanan di Abu Ghraib (Irak) dan Guantanamo Bay (Kuba) selama dua jam.

Rekaman itu dibuat pada 2014 dan 2015. Tapi acara Four Corners, yang menayangkannya, juga meneropong sejumlah isu jangka panjang dan contoh-contoh perlakuan sewenang-wenang di sistem peradilan anak-anak di Northern Territory.

Menurut Turnbull, penyelidikan harus secara khusus memeriksa kasus di Don Dale. Tapi, di luar itu, akan ditelaah pula "apakah ada kultur yang menyebar di seluruh sistem penahanan di Northern Territory, apakah hanya khas di sana".

MALAYSIA
Kekuasaan Najib Diperluas

PERDANA Menteri Najib Razak bakal memperoleh tambahan kekuasaan untuk menyatakan keadaan darurat tanpa persetujuan raja—sebagaimana yang diatur konstitusi Malaysia. Kekuasaan "sapu bersih" itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dewan Keamanan Nasional, yang mulai berlaku Senin pekan ini.

Dengan kekuasaan itu, Najib bisa menyatakan sebuah wilayah menjadi "kawasan keamanan" yang memungkinkan polisi memeriksa siapa dan apa saja tanpa perintah pengadilan. Menurut para pengamat, kekuasaan itu bisa disalahgunakan untuk menindas para pengkritik Najib.

"Kekuasaan dalam Undang-Undang Dewan Keamanan Nasional demikian luas sehingga sangat mungkin setiap kegiatan publik dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, dengan kemungkinan konsekuensi yang merusak," kata Amrita Malhi, peneliti tentang Malaysia di University of Adelaide, Australia, kepada Southeast Asia Globe, Rabu pekan lalu.

Penerapan undang-undang itu dilakukan pada saat kondisi politik di Malaysia kembali memanas. Hari-hari ini timbul lagi desakan dari oposisi agar Najib mengundurkan diri berkaitan dengan skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus 1MDB.

Parlemen meloloskan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang tanpa perubahan apa pun pada Desember tahun lalu. Kepada BenarNews, pengacara kebebasan sipil, Syahredzan Johan, mengatakan Majelis Raja-Raja—terdiri atas para sultan, raja, dan gubernur, yang biasanya memberi persetujuan atas undang-undang 30 hari setelah diajukan kepada raja—tak pernah menyetujuinya.