Serangan Udara Setelah Pertemuan Jakarta

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha tidak datang dan mengirim Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai. Presiden Filipina Rodrigo Duterte absen dan mengutus Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr. Presiden Laos Thongloun Sisoulith juga hanya mengirim Menteri Luar Negeri Saleumxay Kommasith. Naiknya jumlah kasus Covid-19 menjadi alasan para pemimpin tiga negara itu tidak bisa hadir.

Para peserta pertemuan menyepakati suatu konsensus untuk menyelesaikan krisis Myanmar, yakni penghentian kekerasan, dialog guna mencari solusi damai, pembentukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan lima poin konsensus itu berangkat dari pembahasan para menteri luar negeri saat makan malam sebelum pertemuan puncak. "Hal yang lebih penting adalah penghentian penggunaan kekerasan," ucap Retno kepada Tempo pada Kamis, 29 April lalu.

Dalam pertemuan itu, Jenderal Min Aung memang mengiyakan soal konsensus tersebut. Namun Dewan Administrasi Negara—nama resmi junta militer Myanmar—menyatakan saran para pemimpin ASEAN baru akan dipertimbangkan saat situasi negaranya sudah stabil. Dalam pernyataan yang dipublikasikan di media pemerintah The Global New Light of Myanmar dua hari setelah pertemuan itu, Dewan juga menggariskan bahwa mereka akan mempertimbangkan saran-saran ASEAN jika sesuai dengan peta jalan mereka.

NUG menyebutkan pertemuan pemimpin ASEAN dan konsensusnya tidak menggambarkan situasi serta aspirasi masyarakat Myanmar. Perdana Menteri NUG Winn Khaing Thann bahkan menilai poin pertama konsensus yang menyatakan "semua pihak harus menahan diri" adalah sebuah kekeliruan. Pasalnya, hanya militer yang melakukan kekerasan terhadap warga Myanmar. "Kekerasan itu muncul dari dan hanya dilakukan satu pihak," tutur Winn dalam keterangan persnya.

Sebelumnya, permintaan NUG untuk bisa hadir di Jakarta tak dikabulkan ASEAN. Alih-alih mendapat keterangan dari NUG tentang tekanan junta terhadap warga Myanmar, menurut Winn, ASEAN justru memberikan panggung kepada Jenderal Min Aung Hlaing.

Winn meminta ASEAN lebih melibatkan NUG dalam pembahasan misi utusan khusus, bantuan kemanusiaan, dan mekanisme pengawasan kepatuhan rezim militer terhadap isi konsensus. Winn menghargai upaya ASEAN memfasilitasi dialog di antara pemangku kepentingan di Myanmar, tapi juga mendesak Aung Sang Suu Kyi dan Presiden Win Myint dibebaskan dulu sebelum dialog digelar.

ASEAN memang belum satu suara dalam hal pembebasan tahanan politik junta militer. Konsensus itu pun tak menyinggung pembebasan tahanan politik. Masalah ini hanya menjadi bagian dari pernyataan bersama para pemimpin ASEAN.

Meski demikian, Indonesia, Malaysia, dan Singapura masuk gerbong anggota ASEAN yang turut mendesak agar tahanan politik segera dibebaskan. Menurut Menteri Retno, Presiden Joko Widodo sejak awal menyatakan pembebasan tahanan politik itu adalah langkah yang penting. "Tidak mungkin terwujud dialog inklusif kalau tahanan politik tidak dibebaskan," kata Retno.

KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, 24 April 2021. ANTARA/HO/ Setpres-Muchlis Jr

Mantan Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta, mengatakan perbedaan sikap itu menjadi faktor utama ASEAN sulit menyatukan suara dalam menghadapi krisis Myanmar. Selepas kudeta, menurut Ramos-Horta, hanya Malaysia dan Indonesia yang langsung mengkritik situasi di Myanmar, sementara negara lain memilih bungkam. "Alasan menghormati independensi seharusnya tidak menjadi patokan ketika kejahatan kemanusiaan sedang terjadi," ujar Horta dalam seminar daring yang digelar Asia Democracy Research Network pada Kamis, 29 April lalu.

Dalam forum yang sama, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies, Evan A. Laksmana, menilai ASEAN perlu segera bertindak untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi dan mendukung upaya pembebasan orang-orang yang ditangkap tentara, termasuk tahanan politik. "Lima poin konsensus itu bukan solusi akhir," tuturnya.

Manajer Program Asia Timur dan ASEAN Forum Asia Rachel Arinii menyebutkan pertemuan ASEAN itu juga belum menggambarkan upaya serius penanganan krisis kemanusiaan di Myanmar. Apalagi konsensus ASEAN tidak menyinggung soal lebih dari 700 orang yang tewas sejak kudeta terjadi. "Ini mengkhawatirkan," katanya.

Masalah lain adalah ASEAN belum mengakui Pemerintah Nasional Bersatu. Menurut Arinii, berbicara hanya dengan junta militer justru membuat ASEAN seperti memberikan legitimasi kepada rezim itu. Pada akhirnya, pertemuan Jakarta hanya memberikan keuntungan kepada Jenderal Min Aung Hlaing, yang bisa saja mencari-cari alasan untuk menghindari konsensus itu.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (THE IRRAWADDY, MYANMAR NOW, REUTERS)

Lima Poin Konsensus ASEAN

1. Kekerasan di Myanmar segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
2. Memulai dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
3. Utusan khusus Ketua ASEAN, dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN, memfasilitasi proses dialog.
4. ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan pada Manajemen Bencana).
5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan.