Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Gebrakan heng samrin

Presiden republik rakyat khmer, heng samrin, merombak kabinetnya. kementerian kerja sama dengan uni soviet, vietnam dan laos, dihapuskan. hal ini mencengangkan pengamat politik indocina.

27 Agustus 1988 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SUATU pergeseran politik besar. besaran berlangsung di Kamboja. Sabtu pekan lalu, rezim Heng Samrin merombak total kabinetnya. Radio Phnom Penh yang ditangkap di Bangkok menyiarkan, setidaknya ada 16 pejabat tinggi -- 11 di antaranya setingkat menteri -- digeser. Satu di antaranya adalah Ney Pena yang dicopot kedudukannya sebagai menteri dalam negeri digantikan seorang bernama Sin Song. Dan Pena dipindah ke markas besar partai, membawahkan Komisi Propaganda dan Pendidikan. Dua tokoh kuat yang juga ikut tergusur adalah Menhan Koy Buntha dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ke Kim An. Mereka dianggap gagal menguasai medan perang, melawan gerilya tiga faksi pemerintahan koalisi. Menteri pertahanan kini dijabat oleh Tie Banh, merangkap Wakil PM. Koy Buntha harus menerima pos baru, yang antara lain berurusan juga dengan korban perang: Menteri Aksi Sosial dan Urusan Para Cacat Perang. Sedang posisi Ke Kim An tak jelas. Tempatnya diisi oleh Pol Saroeun. Namun, yang paling penting diputuskan dalam sidang Dewan Negara yang dipimpim langsung Presiden Republik Rakyat Khmer (PRK) Heng Samrin adalah dibubarkannya Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Kebudayaan dengan Blok Timur seperti Uni Soviet, Vietnam, dan Laos. Keputusan ini mencengangkan pengamat politik Indocina, mengingat peran Hanoi yang begitu besar dalam membentuk pemerintahan PRK. Itu bermula pada awal 1979, menyusul masuknya tentara Vietnam di Kamboja. Adakah ini isyarat dari Heng Samrin yang ingin melepaskan diri dari konflik yang tak berkesudahan? Tampaknya, masih terlalu pagi untuk menyimpulkannya. Apalagi beberapa nama yang kini naik ke panggung politik di Kamboja terdengar asing di kuping para pengamat. "Kami tak mengenal nama-nama itu sehingga sulit menerka arah kebijaksanaan kabinet yang baru," tutur seorang ahli politik Indocina. Tapi suatu pertanda yang tampaknya mengarah pada keterbukaan adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pariwisata. Ini pertanda negeri yang ramai dibahas di Istana Bogor baru-baru ini ingin merogoh dolar kaum turis. Dan orang di luaran lalu menghubungkannya dengan glasnost. Siapa tahu. AKS (Jakarta) dan Yuli Ismartono (Bangkok)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus