Guafen untuk shanghai?

DI tengah spekulasi menjelang Kongres Partai Komunis Cina (PKC) ke-13 tiga pekan mendatang, sebuah kejutan melesat dari Daratan Cina. Tepatnya dari kota metropolitan Shanghai, yang berpenduduk 12 juta. Pencipta kejutan adalah bos PKC cabang Shanghai, kota yang pada aman Mao dulu dikenal sebagai kubu golongan radikal. Koran resmi Harian Ekonomi Dunia 21 September lalu menerbitkan artikel yang ditulis oleh sang Ketua, Rui Xingwen. Di situ Rui mengungkapkan usulnya kepada pemerintah pusat, agar Shanghai diizinkan menyewakan tanah kepada orang asing. "Usul dan rencana ini sangat penting," kata Rui. Dikatakannya, Shanghai memerlukan proyek-proyek vital, seperti kereta bawah tanah stasiun kereta api baru, bandar udara yang lebih baik, jaringan pipa penyalur gas ke rumah-rumah, jalan, jembatan, dan suatu sistem pembuangan kotoran bawah tanah sepanjang 19 mil "Proyek itu kebanyakan tak akan menghasilkan uang, apalagi valuta asing. Mencari pinjaman luar negeri praktis tak mungkin," tambah Rui lagi. Lalu Rui menunjuk kepada sistem yang dijalankan di Hong Kong, kota yang pada 1997 nanti akan kembali menjadi wilayah Cina. Katanya, penjualan dan penyewaan tanah di koloni itu memasukkan 30% dari penghasilannya. Dikatakannya juga, sistem Hong Kong telah menarik banyak penanam modal dunia dan membantu mendirikan sebuah pelabuhan bebas tanpa subsidi pemerintah Inggris. Menurut rancangan Rui, penyewaan dilaksanakan dengan sistem lelang dan akan diberikan kepada para penawar yang paling tinggi. "Para penyewa boleh mendirikan pabrik, fasilitas-fasilitas hiburan atau kebudayaan, dan diberi keleluasaan untuk memanfaatkannya, asal mereka membayar sewa dan pajak kepada pemerintah Cina," tulis Rui lagi. Sebenarnya, ini bukan gagasan baru. Sudah sejak akhir tahun 1970-an, ketika liberalisasi ekonomi dan politik pintu terbuka dimulai, RRC telah menyewakan tanah di zona ekonomi khusus Shenzhen. Setiap pengusaha asing di sana boleh menyewa tanah sampai 10.000 m2. Apabila direstui, tampaknya sejarah akan berulang. Di pertengahan abad lalu, ketika pemerintah Dinasti Qing di Cina kalah perang melawan imperialisme Barat dan Jepang, ia dipaksa menyerahkan beberapa wilayahnya. Pertama-tama Hong Kong kepada Inggris, gara-gara kalah Perang Candu. Lalu pada tahun 1896 Rusia dibolehkan membuat jalan kereta api di Manchuria. Setahun kemudian, Jerman merebut sebagian dari Shandong, dan Inggris pun mendapat Kowloon, lembah Sungai Yangzi dan Semenanjung Weihaiwei di Shandong. Jepang memperoleh hak-hak istimewa di Fujian Prancis menyewa paksa Semenanjung Guangzhou. Pokoknya, Cina, sampai tak lama sebelum Partai Komunis berkuasa, 1949, telah menjadi negara yang terpisah-pisah. Dalam sejarah Cina, periode itu dikenal dengan zaman membagi-bagi tanah bagaikan "memotong-motong semangka" (Guafen). Yang paling merana dari munculnya konsesi asing itu tak lain dari Kota Shanghai sendiri. Ada wilayah yang dikenal dengan nama "the bund" yakni daerah yang dikuasai negara-negara Barat. Di sana berlaku apa yang disebut extra territoriality, artinya, hukum negara yang berkuasa di sanalah yang berlaku. Dengan contoh-contoh di atas, rencana Rui harus diakui sebagai pengulangan yang berani. Bahkan boleh dikatakan sebagai suatu "lompatan jauh ke muka". Kalau itu dijalankan tentu saja tanpa asas extraterritoriality tersebut. Tapi barangkali nasibnya akan bergantung pada fraksi mana yang akan keluar sebagai pemenang, dalam Kongres PKC ke-13 Oktober depan. A. Dahana (Jakarta), kantor-kantor berita