Guncangan Politik Akibat Gerakan Protes

PEMERINTAH Libanon terancam mengalami perpecahan setelah gerakan protes melanda sejumlah kota di negara itu dalam dua pekan terakhir. Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri pada Selasa, 29 Oktober lalu, setelah ribuan demonstran turun ke jalan selama 13 hari berturut-turut untuk menuntut perombakan rezim yang dicap korup.

Hariri, putra mantan perdana menteri Rafic Hariri yang terbunuh pada 2005, memutuskan mundur setelah para pengunjuk rasa menolak paket reformasi yang ia tawarkan lima hari sebelumnya. Melalui paket itu, Hariri berjanji memberantas korupsi, memperbaiki infrastruktur yang tidak berfungsi, membantu keluarga miskin, dan memangkas separuh gaji para politikus.

Mundurnya Hariri sempat disambut sorak-sorai para demonstran. Tapi mereka menolak menghentikan aksi protes sampai semua tuntutan dipenuhi. “Kami akan turun ke jalan sampai seluruh sistem runtuh. Sudah 30 tahun sistemnya rusak,” kata Hanna Haji, salah satu demonstran, seperti diberitakan Time.

Para pengunjuk rasa menyatakan ingin mengakhiri korupsi, nepotisme, salah urus pemerintah, dan, yang terpenting, sistem politik sektarian. Sistem politik Libanon saat ini didasarkan pada perjanjian pembagian kekuasaan sektarian yang disepakati setelah perang saudara berakhir pada 1990. Sistem ini membagi jatah presiden kepada kaum Kristen, perdana menteri kepada muslim Sunni, dan ketua parlemen kepada muslim Syiah. Kantor-kantor tertentu juga dibagi untuk setiap sekte keagamaan.

---

 

JERMAN

Dua Eks Loyalis Assad Didakwa Kejahatan Perang

 

PENGADILAN Jerman mendakwa dua mantan pejabat dinas rahasia Suriah telah berpartisipasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, Selasa, 29 Oktober lalu. Menurut kantor penuntut umum Kota Karlsruhe, keduanya, Anwar Raslan dan Eyad al-Gharib, ditangkap pada Februari lalu bersama tersangka ketiga di Prancis dalam operasi gabungan polisi Jerman dan Prancis.

Raslan dan Al-Gharib meninggalkan Suriah pada 2012, setahun setelah perang saudara mencabik-cabik negara itu. Raslan diduga membunuh 58 anggota oposisi Suriah serta bertanggung jawab atas pemerkosaan dan kekerasan seksual di penjara di sekitar Damaskus, tempat lebih dari 4.000 pengkritik rezim Presiden Bashar al-Assad diterungku sepanjang April 2011-September 2012.

Adapun Gharib, mantan perwira yang mengelola pos pemeriksaan dan diduga memburu demonstran, didakwa membantu dan bersekongkol dalam dua kasus pembunuhan. “Dia juga diduga menganiaya setidaknya 30 orang pada musim gugur 2011,” kata jaksa penuntut, seperti dikutip The Local.

 

---

 

REUTERS

 

HONG KONG

Joshua Wong Dilarang Mengikuti Pemilu

 

SALAH satu aktivis prodemokrasi paling menonjol di Hong Kong, Joshua Wong, dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan dewan distrik pada 24 November mendatang. Komisi pemilihan umum mencoret pencalonan Wong karena menilai pemuda 23 tahun itu memiliki sikap politik pro-kemerdekaan Hong Kong.

Melalui surat pada Selasa, 29 Oktober lalu, petugas komisi pemilihan mengatakan Wong tidak melepas pandangan politiknya bahwa kemerdekaan bisa menjadi pilihan untuk masa depan Hong Kong. Ini melanggar konstitusi Hong Kong, yang menyatakan bahwa kota itu bagian tak terpisahkan dari Cina.

Wong membantah kesimpulan komisi. Menurut aktivis yang memimpin protes prodemokrasi besar-besaran di Hong Kong pada 2014 ini, komisi telah salah menafsirkan pandangan politiknya. “Saya tidak mengusulkan separatisme sebagai pilihan dalam penentuan nasib sendiri,” kata Wong, seperti dirilis CNN. Dia menilai keputusan komisi didasari tekanan Beijing.

Pemilihan dewan distrik akan menjadi ujian pertama bagi publik Hong Kong di tengah badai politik terbesar yang melanda wilayah itu sejak Inggris menyerahkannya kepada Cina pada 1997. Para pemrotes mendesak penyelidikan independen atas kebrutalan polisi dan menuntut kebebasan demokrasi yang lebih besar.