Hanya Tertunda, Israel Hampir Pasti Mencaplok Tepi Barat dari Palestina

Perbesar

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan lokasi permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat pada Februari lalu. Debbie Hill/Pool via REUTERS

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Israel memastikan akan mencaplok Tepi Barat meski waktunya ditunda.
Pengadilan Inggris menolak permintaan Maduro mengakses simpanan emas di Bank of England.
DPR Amerika Serikat menyetujui sanksi ekonomi terhadap Hong Kong.

Palestina

Pencaplokan Tepi Barat

Anak Palestina mengendarai keledai, dengan latar belakang pemukiman Yahudi di Kedar, Tepi Barat./Reuters/Ammar Awad

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MENTERI Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi menyatakan rencana pencaplokan Tepi Barat hampir pasti dilaksanakan. Dalam wawancara radio pada Rabu, 1 Juli lalu, Ashkenazi meminta pewawancara menanyakan rinciannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintahan koalisi Israel telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal dimulainya proses aneksasi sepertiga wilayah Tepi Barat, termasuk kawasan strategis Lembah Yordania. Benny Gantz, tokoh pesaing Netanyahu, mengingatkan bahwa pencaplokan harus menunggu sampai pandemi virus corona (Covid-19) berakhir. Militer dan intelijen juga memperingatkan bahwa langkah itu akan memicu pemberontakan di Tepi Barat dan mengancam keamanan Israel.

Rencana itu dikecam masyarakat Palestina dan komunitas internasional. Pada 1 Juli, sekitar 150 warga Palestina berunjuk rasa di tengah Kota Ramallah, pusat pemerintahan Palestina. Seperti dilaporkan Al Jazeera, massa mengibarkan bendera Palestina sambil meneriakkan slogan antipendudukan, seperti “kami akan tetap bertahan hingga merdeka, kami tak akan pergi”. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas telah membatalkan semua perjanjian dengan Israel ketika Israel mengumumkan rencana mencaplok wilayahnya.

Inggris

Klaim Emas Maduro Ditolak

Nicolas Maduro. /Reuters/Handout

PENGADILAN Tinggi Inggris menolak permintaan Bank Sentral Venezuela (BCV), yang dikuasai Nicolás Maduro, mengakses simpanan emas pemerintah Venezuela senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 14,5 triliun di Bank of England. Bank sentral Inggris itu adalah tempat penyimpanan emas terbesar kedua di dunia setelah Federal Reserve Bank of New York dan terkenal akan keamanannya karena emasnya tak pernah dicuri selama lebih dari 320 tahun.

Pengadilan menyatakan Inggris dengan tegas mengakui pemimpin oposisi Juan Guaidó sebagai Presiden Venezuela ketimbang Nicolás Maduro. “Pemerintah Kerajaan (Inggris) mengakui Guaidó dalam kapasitas sebagai presiden konstitusional sementara Venezuela dan, dengan demikian, tidak mengakui Maduro sebagai presiden konstitusional sementara Venezuela,” kata hakim Nigel Teare seperti dikutip BBC, Kamis, 2 Juli lalu.

Pengacara Bank Sentral Venezuela menyatakan akan mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut. Pemerintah Maduro mengaku membutuhkan emas itu untuk melawan pandemi Covid-19. Tapi Guaidó meminta Bank of England tidak menyerahkannya ke Maduro dengan alasan emas itu akan digunakan untuk korupsi. Bank of England lalu meminta pengadilan memberikan putusan.

Maduro terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan umum 2018 yang kontroversial, ketika sebagian besar partai memboikotnya. Pemilihan itu tidak diakui oleh Majelis Nasional, yang dikuasai oposisi. Mengutip konstitusi yang menggariskan bahwa dalam kasus semacam itu pemimpin Majelis Nasional turun tangan, Juan Guaidó mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara. Lebih dari 60 negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, mengakui Guaidó sebagai presiden yang sah.

Maduro, yang didukung Cina dan Rusia, mengklaim sebagai presiden yang konstitusional. Ia masih tinggal di istana kepresidenan dan mengendalikan banyak lembaga, termasuk kepolisian, militer, dan Mahkamah Agung.

Hong Kong

Sanksi Amerika untuk Hong Kong

DEWAN Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui undang-undang mengenai sanksi ekonomi Amerika terhadap Hong Kong setelah pemerintah Cina menerapkan undang-undang keamanan nasional di kota itu. Kebijakan itu akan menghukum bank-bank yang berbisnis dengan pejabat Cina. Undang-undang Amerika tersebut harus disetujui oleh Senat dan diteken Presiden Donald Trump sebelum diterapkan.

Undang-undang keamanan nasional Cina diperkirakan akan mengakhiri berbagai kebebasan sipil yang selama ini dinikmati Hong Kong. “Undang-undang itu brutal, menindak keras rakyat Hong Kong, dan dimaksudkan untuk menghancurkan kebebasan yang dijanjikan,” ucap Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi seperti dikutip BBC.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pengesahan undang-undang keamanan nasional Cina merupakan “pelanggaran yang jelas dan serius” terhadap deklarasi bersama Cina-Inggris pada 1985. Di bawah deklarasi ini, Hong Kong dikembalikan ke Cina oleh Inggris pada 1997 dan memiliki kebebasan yang dijamin selama setidaknya 50 tahun di bawah perjanjian “satu negara, dua sistem”. Inggris kini menawarkan izin tinggal dan kewarganegaraan kepada 3 juta warga Hong Kong.