Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menerbitkan perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat. Beberapa jam kemudian, Rusia menyatakan bahwa langkah mahmakah yang berkedudukan di Den Haag, Belanda ini tidak berarti.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Rusia, seperti sejumlah negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini dan dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan ini batal," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, pada Sabtu 18 Maret 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan Presiden Rusia sekaligus sekutu dekat Putin, Dmitry Medvedev, membandingkan surat perintah itu dengan tisu toilet. “Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin. Tidak perlu menjelaskan DI MANA kertas ini harus digunakan,” tulis Medvedev dengan emoji tisu toilet dalam akun Twitternya.
Namun, jaksa ICC Karim Khan mengatakan ada begitu banyak contoh orang yang mengira mereka berada di luar jangkauan hukum.
"Lihatlah (Slobodan) Milosevic atau Charles Taylor atau (Radovan) Karadzic atau (Ratko) Mladic," katanya, mengacu pada serangkaian penjahat perang dari bekas Yugoslavia, dan mantan Presiden Liberia yang berhasil diadili.
Selain Putin, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan pejabat Rusia untuk perlindungan anak, Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Mereka diduga membuat skema untuk mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia
Surat perintah penangkapan datang sehari setelah penyelidik PBB mengatakan pemindahan paksa dan deportasi anak-anak Ukraina ke daerah-daerah di bawah kendali Rusia merupakan kejahatan perang.
Para penyelidik mengatakan orang tua dan anak-anak telah berbicara tentang anak-anak yang diberi tahu oleh dinas sosial Rusia bahwa mereka akan ditempatkan di keluarga asuh atau diadopsi.
Baik Rusia maupun Ukraina bukan anggota ICC, tetapi Kyiv telah menerima yurisdiksi pengadilan dan bekerja sama dengan kantor Khan.
Rusia membantah tuduhan kejahatan perang oleh pasukannya. Para ahli mengatakan kecil kemungkinannya akan menyerahkan tersangka.
Namun, hakim ICC menyatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan yang disebutkan tersebut.
Sebelumnya, Beijing dan Moskow mengumumkan bahwa Presiden China sekaligus sekutu strategis Rusia, Xi Jinping, akan berada di Rusia minggu depan untuk menandatangani perjanjian yang mengantarkan era baru hubungan.
Adapun, Amerika Serikat menuduh China mempertimbangkan pengiriman senjata untuk mendukung kampanye Rusia, klaim yang dibantah keras oleh Beijing.
Rusia menandatangani Statuta Roma, yang mengatur ICC, pada 2000, tetapi tidak pernah meratifikasi perjanjian untuk menjadi anggota. Rusia secara resmi menahan ratifikasi dari undang-undang pendirian ICC pada 2016, sehari setelah pengadilan menerbitkan laporan yang mengklasifikasikan aneksasi Krimea oleh Rusia sebagai pendudukan.
CNN | ANI