Jalan berduri menuju demokrasi

KAMPANYE pemilu terhenti sementara. Gempa berkekuatan 7,1 pada skala Richter mengguncang 50 desa di timur laut Turki. Yang tewas diperkirakan 2.000 orang - sebagian di antara korban terbenam dalam lumpur setebal 25 cm. Bantuan datang dari Arab Saudi (US$ 10 juta) dan Palang Merah Internasional mengirimkan 6.000 tenda berikut 35.000 selimut tebal. Delapan belas anjing terlatih untuk tugas penyelamatan juga diterbangkan dari Swiss. Tapi berita duka tentang korban gempa, yang mengguncang Turkl selama dua pekan terakhir, dikalahkan oleh berita hasil pemilu. Kemenangan Partai Tanah Air terlalu mengejutkan rezim militer Jenderal Kenan Evren. Dipimpin Turgut Ozal, yang pernah menjabat wakil perdana menteri, partai ini berjaya memborong 212 dari 400 kursi parlemen Turki. Sisanya terbagi antara Partai Rakyat, yang berhaluan kiri, di bawah pimpinan Necdect Calp (117 kursi),dan Partai Demokrasi Nasionalis, yang terang-terangan didukung pihak militer, di bawah komando Turgut Sunalp (71 kursi). Melihat pembagian kursi, para pengamat meramalkan Turki akan segera kembali ke pangkuan demokrasi. Bukankah kemenangan Ozal yang berhaluan kanan tengah, membuka peluang sah untuk pembentukan sebuah nemerintahan sipil? Seharusnya memang demikian. Tapi pihak militer dikabarkan tidak akan tinggal diam. Menurut UU, Dewan Keamanan Nasional punya hak penuh untuk berfungsi sebagai badan legislatif dan eksekutif sekaligus sampai parlemen bersidang dalam tempo satu bulan sesudah pemilu berakhir. Parlemen baru diperkirakan, paling cepat, bersidang akhir November, sedang restunya untuk kabinet diduga akan dilimpahkan Desember. Tapi menjelang saat itu banyak hal bisa dilakukan Badan Keamanan Nasional. Misalnya, menetapkan anggota parlemen yang baru terpilih itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat atau karena sebab lain. Dalam waktu dekat, Badan Keamanan Nasional disebut-sebut akan berubah menjadi Dewan Kepresidenan - yang kabarnya berfungsi menjamin kepentingan pihak militer. Tampaknya jalan menuju demokrasi di Turki masih dirintangi duri. Benar, berkat tangan besi Presiden Jenderal Kenan Evren Turki ditertibkan. Rakyat, yang jumlahnya 40 juta, dibebaskan dari kerusuhan politik dan jatuh bangunnya kabinet. Tiga puluh ribu orang yang disebut "teroris" sekarang mendekam di penjara, dan puluhan pembunuh politik dikirim ke tiang gantungan. Kedudukan Evren kemudian makin tak tergoyahkan. Amendemennya untuk UUD, yang diterima parlemen tahun lalu, telah menetapkan masa jabatan presiden selama tujuh tahun. Dalam masa jabatan itu ia berhak membubarkan parlemen dan menyelenggarakan pemilu lagi jika pembentukan kabinet tertunda-tunda. Dia juga berhak mengumumkan keadaan darurat perang dan mengangkat para pejabat tinggi. Walau wewenang Evren demikian komplet, di kalangan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ia dikagumi sebagai jenderal yang berusaha secara bertahap mengembalikan demokrasi di Turki. Apakah hasil pemilu ini menjamin terbentuknva pemerintahan sipil? Belum tentu. Ozal memang sudah berkonsultasi dengan Evren soal susunan kabinet baru. Tapi sang presiden tampak kurang berkenan, dan mengimbau rakyat agar tidak begitu saja percaya pada calon PM itu. Ozal dituduh Evren pandai menjual janji- janji muluk. Reaksi Ozal atas tuduhan Evren? Insinyur listrik yang pernah bekerja dua tahun di Bank Dunia itu menegaskan bahwa ia tak sudi terus-menerus jadi orang kedua. "Saya masih punya waktu enam atau tujuh tahun lagi. Memang saya pernah jadi orang kedua .... Tapi hanya dengan menjadi PM saya dapat mengabdi negara dengan sebaik-baiknya." Terkenal mahir bersilat lidah, Ozal, yang pernah berhasil menekan laju inflasi Turki dari 120% menjadi 27%, tidak menyembunyikan kecenderungannya pada peran swasta dan persaingan bebas dalam ekonomi. Dewasa ini ketika hubungan Washington-Ankara membaik, Ozal justru bertekad membina hubungan dengan Dunia Ketiga khususnya dengan negara-negara Arab. Bagaimana Ozal akan mewujudkan gagasan- gagasannya masih tanda tanya. Apakah ia kelak benar-benar jadi PM pun masih diragukan, mengingat Badan Keamanan Nasional tiba-tiba perlu bersidang ketika hasil pemilu condong pada Ozal.