KARIR politik Shintaro Abe bermula di bangku Diet (Parlemen),
seperempat abad lalu. Ia, sebelum jadi menlu akhir 1982, pernah
menduduki pos menteri pertanian dan perdagangan. Pernah jadi
wartawan di masa muda, Abe akan genap 59 tahun Jumat ini. Pekan
lalu di tengah kesibukannya, ia meluangkan waktu diwawancarai
koresponden TEMPO di Tokyo, Seiichi Okawa. Petikan percakapan
mereka:
Penambahan dana pertahanan Jepang ramai dibicarakan. Ada
kekhawatiran di kalangan ASEAN. Sebaliknya AS menyimpulkan dana
itu masih tidak memadai. Bagaimana pendapat Anda?
Menghadapi situasi dunia yang tak menentu AS senantiasa berupaya
memperkuat pertahanannya seraya mengajak negara-negara Eropa dan
Jepang untuk melakukan hal yang sama. Benar, jika keadan
mendesak, AS dapat membantu keamanan Jepang sesuai perjanjian
kedua negara. Tapi adalah wajar bila AS berkehendak Jepang
memperkuat diri. Kalau dibandingkan dengan kemampuan
keuangannya, saya kira, dana pertahanan Jepang masih rendah.
Lihat saja: AS menyediakan dana pertahanan 5-6% dari GNP. Uni
Soviet bahkan lebih dari 10%. Tapi Jepang tetap akan menekan
dana itu serendah mungkin - sedikit di bawah 1% (sekitar 2.750
milyar yen - red).
Bila AS mendesak terus, angka 1% dari GNP itu mungkin akan
terlewati juga. Jika ini terjadi, jaminan apa yang akan
diberikan Jepang kepada ASEAN?
Saat ini tidak ada rencana untuk meningkatkan dana pertahanan
lebih dari 1%. Jika itu sampai terjadi kami dapat menjelaskannya
secara terbuka pada pemimpin-pemimpin ASEAN.
Bicara tentang batas laut, 1.000 mil, timbul pertanyaan jarak
itu diukur dari mana? Dari Tokyo atau Okinawa?
Jepang adalah negeri kepulauan. Sebab itu alur laut amat penting
bagi kehidupan Jepang. Pada saat genting, misalnya, Jepang akan
menetapkan batas itu berdasarkan alur kapal selatan-timur dari
Tokyo dan selatanbarat dari Osaka.
Andaikata kapal Jepang diserang pihak asing di kawasan konsep
alur laut 1.000 mil dari Okinawa, bagaimana mengatasinya?
Terus terang Jepang tidak mempunyai pesawat pengebom, kapal
induk, atau kapal perang untuk tugas itu. Kekuatan militer
Jepang semata-mata untuk pertahanan.
Dalam hubungan ekonomi Indonesia-Jepang, ada beberapa
kebijaksanaan Jakarta yang kurang berkenan di sini. Misalnya,
counter purchse, larangan ekspor log, dan pembatasan
penangkapan udang. Pendapat Anda?
Kebijaksanaan itu dimaksudkan pemerintah Indonesia untuk
melindungi industri dalam negeri. Tapi kami khawatir
kebijaksanaan itu akan menciutkan volume perdagangan kedua
negara. Karena itu Jepang mengimbau Indonesia untuk meninjau
kembali kebijaksanaannya.
Menurut harian Yomiuti Shimbun, tcrbitan 28 Maret, Jepang akan
mengusulkan konsep Global Infrattutute Fund (GLF) dalam
pertemuan puncak negara-negara industri d WLlliamsburg, AS,
akhir Mei. Dana itu, antara lain, untuk pembangunan proyek
raksasa Terusan Kra di Semenanjung Malaysia. Komentar Anda?
Konsep GLF itu memang ramai dibicarakan. Misalnya, di Balai
Penelitian Ekonomi - lembaga yang mengajukan konsep itu kepada
pemerintah. Tapi nampaknya tidak akan dibahas di Williamsburg.
Karena dunia masih dalam tekanan resesi ekonomi. Konsep itu
juga belum pernah dibahas dalam sidang kabinet.
Meski bantuan dan kerja sama ekonomi Jepang dinilai baik oleh
bangsabangsa ASEAN, masih terasa ada kecurigaan dari mereka.
Orang Indonesia, umpamanya, masih menaruh syak wasangka kepada
Jepang. Bagaimana menjembataninya?
Harapan pemerintah dan rakyat Jepang: persahabatan dengan
negara-negara ASEAN tetap terpelihara baik. Itu makanya 70% dari
bantuan luar negeri Jepang ditujukan bagi ASEAN. Bicara tentang
Indonesia, kami yakin bantuan ekonomi diartikan baik oleh
pemerintah dan rakyatnya. Jika masih ada rasa tidak percaya,
rencana bantuan ekonomi itu akan kami tinjau kembali supaya
lebih sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini