Kembali jadi 'koloni' inggris

SEORANG anak muda dengan santai berjalan di daerah pertokoan di Salisbury, Zimbabwe-Rhodesia. Dia mengenakan baju lengan panjang dengan motif bendera Inggris Union Jack. Hari-hari itu 6,8 juta penduduk Rhodesia menantikan tibanya seorang gubernur dari Inggris sebagai pertanda kembalinya 'penjajahan' ke negara itu. Ini merupakan hasil konperensi yang disponsori Inggris bagi penyelesaian sengketa antara pemerintah Abel Muorewa - yang didukung kaum kulit putih -- dengan Front Patriotik, gerilya kaum kulit hitam. Konperensi selama 82 hari di London itu sepakat untuk menerima kehadiran Inggris sebagai penguasa sementara. Sampai pemerintahan baru dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum di bawah supervisi 'penjajah sementara' itu. Dan pekan lalu, Lord Soames pemimpin Konservatif di Majelis Tinggi Inggris yang ditunjuk sebagai Gubernur Rhodesia, tiba di Salisbury. Secara Sepihak Di lapangan terbang ia disambut dengan lagu kebangsaan Inggris God Save the Queen, yang sudah 14 tahun tak pernah diperdengarkan lagi. Bahkan lagu itu hampir tak dikenal oleh 230 ribu kaum kulit putih yang jadi penduduk negara itu. Yaitu sejak lan Smith secara sepihak memutuskan hubungan Rhodesia dengan Inggris, tahun 1965. Namun sukses tidaknya keputusan London ini -- yang oleh pers Inggris disebut sebagai keberhasilan pribadi Lord Carrington, Menlu Inggris -- masih banyak tergantung pada sikap selanjutnya Front Patriotik yang dipimpin oleh Joshua Nkomo dan Robert Mugabe. Karena salah satu prasyarat pemilu adalah suatu gencatan senjata antara gerilya Front Patriotik dan Angkatan Bersenjata Rhodesia. Semula gencatan senjata diperkirakan akan tercapai 3 hari setelah diumumkannya persetujuan London, 5 Desember yang lalu.Tapi suatu pertempuran antara tentara pemerintah Salisbury dan gerilya kulit hitam terjadi lagi 14 Desember, sehari setelah kedatangan Lord Soames. Di London, pemimpin Front Patriotik, Joshua Nkomo mengatakan bahwa tak akan ada gencatan senjata sampai Front yakin adanya kesamaan status dengan tentara pemerintah Salisbury. Nkomo juga mempersalahkan Inggris yang terlalu cepat mengirimkan gubernurnya sebelum perjanjian gencatan senjata ditandatangani. Menurut rencana, sekitar 15.000 gerilyawan akan melaporkan diri ke 14 tempat 'wilayah penyatuan'. Sementara 20.000 tentara pemerintah Salisbury akan berada di sekiur kamp militer yang tersebar di berbagai tempat. Kegiatan kedua pihak akan dimonitor oleh Pasukan Negara Persemakmuran yang berkekuatan 1.200 orang. Kehadiran pasukan pengawas ini diharap akan menjamin terciptanya perdamaian. Namun James Chikerema, bekas pemimpin gerilya dan ketua Partai Demokrasi Zimbabwe mengatakan bahwa pasukan pengawas itu pasti akan mundur bila pertempuran secara besar-besaran terjadi. Sambil menunggu terbentuknya pemerintahan baru dari suatu negara merdeka yang akan dinamakan Zimbabwe Inggris dan Amerika Serikat secara sepihak telah mencabut embargo ekonominya terhadap Rhodesia. Hal ini mungkin akan menjengkelkan negara-negara Afrika dan negara komunis di PBB. Sanksi itu diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1966 atas permintaan Inggris. Kini Inggris dan AS mencabutnya dengan maksud memperlancar penyelesaian bagi suatu sengketa yang telah berlangsung selama 10 tahun . Secara sayup-sayup masih kedengaran sikap pesimis dari berbagai kalangan di Rhodesia. Seorang pengusaha kulit putih yang berdiam di luar kota Salisbury mengatakan bahwa penyelesaian ini hanya akan mengakhiri keterlibatan Inggris "Tapi saya pikir pertempuran akan terus berlangsung," kata pengusaha itu sambil tetap menyandang senjatanya.