Kembalinya Keluarga Marcos ke Panggung Kekuasaan Filipina

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Komisi Pemilihan Umum mengizinkan putra mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos maju sebagai calon presiden.
Cina menghukum hampir 100 pejabat karena gagal menangani bencana banjir Henan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Rusia membahas masalah Ukraina dan NATO.

Filipina

Komisi Izinkan Putra Marcos Jadi Calon Presiden

KOMISI Pemilihan Umum Filipina menolak petisi yang ditujukan guna memblokir Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., putra mantan presiden Ferdinand Marcos, untuk maju sebagai calon presiden pada Senin, 17 Januari lalu. Bongbong dinilai tidak layak maju karena terlibat penggelapan pajak. "Tidak ada niat dari pihak terkait untuk menipu pemilih dengan menyembunyikan kualifikasi bagi jabatan publik," kata Komisi dalam keputusannya, seperti dikutip Reuters.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada 1995, Bongbong tidak membayar pajak penghasilan dan mengajukan permohonan pengembalian pajak saat memegang jabatan publik selama 1982-1985. Pengadilan banding membebaskan dia dari tuntutan tidak membayar pajak tapi menguatkan putusan bersalah karena gagal mengajukan permohonan pengembalian pajak. Setelah kasus ini selesai, Bongbong memegang sejumlah jabatan publik, seperti wakil gubernur dan gubernur serta anggota kongres dan senator.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bongbong kini menjadi salah satu kandidat terkuat dalam jajak pendapat calon presiden. Kandidat lain yang akan bertarung dalam pemilihan presiden pada 9 Mei mendatang adalah mantan petinju Manny Pacquiao, Wali Kota Manila Francisco "Isko" Moreno, Wakil Presiden Leni Robredo, dan Senator Panfilo Lacson. Presiden Rodrigo Duterte, yang dilarang konstitusi mencalonkan diri lagi sebagai presiden, akan maju sebagai calon wakil presiden.

Cina

Pejabat Dicopot karena Banjir

PEMERINTAH Cina menghukum hampir 100 pejabat dan eksekutif perusahaan karena dinilai bertanggung jawab atas bencana banjir yang mengakibatkan 398 orang tewas atau hilang pada Juli 2021. Menurut kantor berita Xinhua pada Jumat, 21 Januari lalu, mereka dihukum karena kurang bertindak dalam menanggapi banjir yang melanda Zhengzhou, ibu kota Provinsi Henan. Ini bencana terburuk sejak negeri itu mulai memiliki catatan meteorologi.

Xu Liyi, pejabat tinggi Partai Komunis Cina di provinsi itu, dan Wu Fumin, Wakil Wali Kota Zhengzhou, dicopot dari jabatannya. Pejabat lain dihukum dengan disiplin Partai dan sanksi administratif.

Hasil penyelidikan badan disipliner Partai menemukan bahwa Xu Liyi tidak sepenuhnya memahami risiko banjir, lalai dalam mengambil tindakan pencegahan, dan menangani keadaan darurat secara tidak benar. Badan penanggulangan bencana di Zhengzhou juga mengabaikan peringatan banjir dan melakukan malapraktik dalam laporan tentang jumlah kematian dan orang hilang.

Swiss

Amerika-Rusia Lanjutkan Perundingan Ukraina

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov (kanan) di Jenewa, Swiss, 21 Januari 2022. REUTERS

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu untuk membahas masalah Ukraina di sebuah hotel di Jenewa, Swiss, Jumat, 21 Januari lalu. Bagi Blinken, pembicaraan itu "terus terang dan substantif" dan, menurut Lavrov, mereka juga "terus terang" dengan kesepakatan untuk "melakukan dialog yang wajar". "Saya berharap emosi akan berkurang," tutur Lavrov, seperti dikutip BBC.

Perundingan ini merupakan lanjutan dari tuntutan Rusia agar Pakta Atlantik Utara (NATO) tidak memperluas keanggotaannya di Eropa. Ukraina, yang menjadi pemisah antara Rusia dan Eropa, berencana menjadi anggota NATO. Bila itu terjadi, Rusia benar-benar "dikepung" negara anggota NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin juga memperingatkan NATO dan Amerika untuk tidak mempersenjatai negara anggota pakta tersebut.

Blinken memperingatkan bahwa mereka akan bertindak cepat dan keras jika Rusia menginvasi Ukraina. Tapi dia mengatakan Amerika siap mengupayakan cara mengatasi kekhawatiran Rusia tersebut. Adapun Lavrov menggambarkan perundingan ini bermanfaat tapi menuduh NATO bekerja melawan Rusia. Lavrov menegaskan kembali posisi Moskow bahwa mereka "tidak pernah mengancam rakyat Ukraina" dan tidak berencana menyerang negara itu.