Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dalam Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang membahas isu Timur Tengah dan Palestina pada Senin, 20 Januari 2025, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan seruan tegas agar DK PBB segera mengambil langkah nyata untuk mengakhiri penderitaan warga Palestina, pasca-disepakatinya gencatan senjata Israel - Hamas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami menyambut baik tercapainya gencatan senjata di Gaza, dan kesepakatan ini harus menjadi langkah awal mencapai perdamaian di Timur Tengah”, ujar Arrmanatha, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, Selasa, 21 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam kesempatan itu, Arrmanatha menyesalkan kesepakatan ini baru tercapai setelah jatuh puluhan ribu korban jiwa. DK PBB harus memastikan setiap fase kesepakatan ini dijalankan sepenuhnya dan menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang.
Lebih lanjut, Arrmanatha juga menyoroti pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang terus meluas, yang disertai dengan kekerasan dan impunitas yang semakin tak terkendali. Dalam pernyataannya, Wamenlu menyampaikan dua hal yang menurutnya harus menjadi fokus utama pasca-disepakatinya gencatan senjata.
Pertama, akhiri krisis kemanusiaan di Gaza. Caranya, bantuan kemanusiaan harus segera disalurkan tanpa hambatan, sejalan dengan seruan Sekjen PBB. Arrmanatha menekankan pentingnya jaminan keselamatan bagi pekerja kemanusiaan dan mendesak agar upaya rekonstruksi Gaza mulai dipersiapkan, termasuk pencabutan blokade 18 tahun yang telah melumpuhkan perekonomian Gaza.
“Peran UNRWA sangat krusial dalam mencapai langkah-langkah tersebut. DK PBB harus melindungi UNRWA dari segala ancaman dan kampanye disinformasi yang menyerang lembaga ini”, ujar Wamenlu RI.
Kedua, mengembangkan solusi politik yang komprehensif untuk mengakhiri konflik Israel – Palestina, dengan mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian. Kementerian Luar Negeri RI meyakini solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang adil bagi Palestina dan Israel. "Alternatif lain hanya akan menghasilkan apartheid dan penindasan," tegasnya.
Arrmanatha mengajak masyarakat internasional untuk mendorong dialog yang tulus, guna mengatasi akar masalah kolonialisme dan ketidakadilan sejarah di Palestina. Wamenlu juga menyerukan dukungan penuh dan komitmen Indonesia untuk mensukseskan High Level International Conference on the Implementation of the Two-State Solution, yang akan berlangsung bulan Juni mendatang, sebagai langkah konkret mewujudkan perdamaian.
Bukan hanya itu, Arrmanatha juga mengajak agar DK PBB dapat menegaskan relevansinya. Sebab di tengah situasi global yang semakin kompleks, DK PBB harus bisa menghentikan kebuntuan dan mendorong reformasi DK PBB.
"Sejarah akan menilai apakah DK PBB mampu bangkit menghadapi tantangan atau justru menjadi tidak relevan", ujar Wamenlu RI.
Sesi Debat Terbuka DK PBB kali ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, yang menjabat sebagai Presiden DK PBB bulan Januari. Agenda “Middle East, including the Palestinian Question” telah menjadi salah satu agenda utama DKK PBB selama lebih dari 7 dekade dan dibahas secara berkala setiap tiga bulanan.
Sidang DK PBB kali ini, turut dihadiri oleh tujuh negara pada tingkat Menteri, antara lain Palestina, Slovenia, Kolombia, Namibia dan Sierra Leone, yang meneguhkan isu Palestina sebagai isu yang menjadi perhatian tinggi dari negara di berbagai kawasan.
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
Foto 
