Kim mati, demokrasi hidup ?

"BERI saya hukuman mati," kata Kim Jae-kyu, bekas Direktur KCIA (Badan Pusat Intelijen Korea Selatan) kepada Mahkamah Militer yang mengadili peristiwa pembunuhan Presiden Park Chunghee. Pernyataan ini dikemukakannya setelah penuntut umum mengajukan hukuman mati bagi Kim dan 6 orang terdakwa lainnya yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan itu. Bekas Direktur KCIA itu memberi pengakuan bahwa pembunuhan yang dilakukannya itu demi pembangunan demokrasi di Korea Selatan. Dalam sidang tertutup yang hanya dihadiri oleh keluarga Kim dan pembelanya itu, dia menyatakan, "Saya gembira telah menemukan cara kematian yang baik, dan saya tidak meminta untuk diberi hidup." Sehari kemudian, Kamis pekan lalu Kim dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer. Dia menerima keputusan itu tanpa emosi. Termasuk di antara yang dihukum mati ialah Kim Kaewon, sekretaris Presiden Park, Kolonel Park Hungju, pembantu utama Direktur KCIA dan 4 orang anggota KCIA lainnya. Letjen Kim Young-sun, Ketua Mahkamah Militer yang mengadili perkara itu mengatakan bahwa Kim dan kawankawannya melakukan pembunuhan itu dengan tujuan merebut kekuasaan. "Sebagai pembantu presiden dia seharusnya setia," kata Kim Young-sun. Dan tentang alasan untuk "pembangunan demokrasi" menurut Jenderal Kim, itu hanya suatu kepura-puraan yang dibuat untuk pembenaran tindakannya. Pura-pura atau bukan, tindakannya membunuh Park tampaknya merupakan titik awal bagi Korea Selatan dalam memasuki suatu era demokrasi baru. Paling tidak ada peluang untuk itu. Dan Amerika Serikat ambil kesempatan. Presiden Carter, yang diketahui tak menyukai cara Park memerintah, mengirim surat kepada Presiden Choi Kyu-hah. "Saya mengharapkan anda berhasil dalam memimpin perubahan konstitusional dan mengembangkan konsensus politik yang lebih luas di Korea," kata Presiden Carter. Presiden Carter, yang gagal mendorong Park untuk melunakkan cara-cara keras pemerintahannya, memuji Choi dalam keberhasilannya meniadakan tindakan kekerasan. Tiga Divisi Dari Utara Surat itu ditulis Carter setelah terjadinya penangkapan terhadap Jenderal Chung Seung-hwa, penguasa keadaan darurat yang juga Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan. (TEMPO, 22 Desember). Menurut kelangan pengamat di Seoul, keluarnya pernyataan Carter ini disebabkan adanya kerisauan di pihak AS melihat tindakan 3 divisi militer Korea ketika berlangsungnya penangkapan terhadap Jenderal Chung. Bergeraknya militer ke Seoul pada malam itu --sebagian di antaranya adalah pasukan yang bertugas menjaga perbatasan Utara -- tak mengenakkan pemerintah AS. Apalagi diketahui bahwa tindakan militer di luar wewenang yang wajar: sebagian dari pasukan itu berada di bawah komando bersama AS-Korea Selatan. Sikap AS ini tampaknya akan membantu Presiden Choi dalam menata kembali iklim demokrasi di negara itu. Walaupun kalangan pengamat di Seoul melihat bahwa gerakan terselubung dari beberapa kelompok jenderal masih terus akan memb,ayangi percaturan politik di negara itu. Mungkin inilah sebabnya pejabat AS secara mendadak mengadakan pertemuan bilateral yang berlangsung di Washington dan Seoul. Khusus membicarakan kemungkinan akan terjadinya perebutan kekuasaan oleh militer. Tapi suatu jaminan telah diberikan oleh Jenderal Lee Hui-sung, Kepala Staf Angkatan Darat yang menggantikan Jenderal Chung. Pihak militer, katanya, tidak akan melibatkan diri lagi dalam politik. Meskipun demikian peristiwa 12 Desember -- hari penangkapan Jenderal Chung -- masih menimbulkan pertanyaan: tidak adakah konflik baru nanti antara para jenderal?