Koalisi Besar Tak Akan Memperbaiki Jerman

PEMILU 18 September menunjukkan hasil menarik. Dua partai besar, Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Uni Demokratik Kristen (CDU), gagal menjadi pemenang mayoritas. Tapi pamor Partai Liberal Demokrat (FDP) justru mengkilap. Hanya mendapatkan 47 kursi pada Pemilu 2002, partai yang mengusung kebijakan neoliberalisme di dalam negeri itu kini menyabet 61 kursi (9,8 persen) di Bundestag pada pemilu kali ini.

Angka itu menempatkan partai yang dipimpin Guido Westerwelle ini berada di peringkat ketiga perolehan suara. Karena itu, dukungan FDP pada kubu CDU/CSU (Uni Sosialis Kristen) pimpinan Angela Merkel, yang hanya mendapat 35,2 persen suara, menjadi penting. Dengan total suara 45 persen, mereka masih bisa menghadang laju koalisi SPD-Partai Hijau yang meraup 42,4 persen. ”Lonjakan suara kami yang luar biasa dalam pemilu ini menandakan pemilih kami tak menginginkan Koalisi Besar (antara SPD dan CDU/CSU),” ujar Jan Erik Spangenberg, seorang petinggi FDP, melalui surat elektronik kepada wartawan Tempo Kurie Suditomo, Kamis pekan lalu.

Berikut ini petikannya.

Mengapa SPD dan CDU/CSU gagal memperoleh suara sebesar yang mereka peroleh pada Pemilu 2002?

Partai-partai besar tradisional seperti SPD dan CDU/CSU tampaknya sudah kehilangan kekuatan untuk menyodorkan platform dan agenda yang jelas seperti yang dilakukan FDP dan Partai Kiri (PDS). Pemilih Jerman kali ini tampaknya menyukai konsep yang jelas, walau mungkin amat berbeda ideologi-nya. Karena itu, dukungan bagi partai kecil seperti kami meningkat.

Apakah FDP akan terus berkoalisi dengan CDU/CSU, atau ada kemungkinan bergabung dengan SPD?

FDP dan CDU/CSU pernah memerintah Jerman dengan sukses (di bawah pimpinan Kanselir Helmut Kohl 1982-1998—Red). Tujuh tahun terakhir, kekuasaan berada di tangan Kanselir Gerhard Schröder dari SPD yang berkoalisi dengan Partai Hijau. Dalam pemilu kemarin, mereka kehilangan suara mayo-ritas. Dan FDP-CDU/CSU juga tak men-dapat suara mayoritas. Tapi pilihan FDP masih membentuk pemerintahan d-engan CDU/CSU.

Isu apa yang akan menjadi modal kerja sama FDP dan CDU/CSU?

FDP dan CDU/CSU setuju melakukan perubahan radikal sistem pajak dan jaring pengaman sosial di Jerman, yang terlalu rumit dan tak efisien. Reformasi dasar pertumbuhan ekonomi menjadi kunci melawan pengangguran (yang melonjak di masa Schröder—Red).

Apakah FDP mendukung ide pembentukan Koalisi Besar antara SPD dan CDU/CSU?

Tidak. Koalisi Besar tak akan bisa me-melopori reformasi dasar yang h-arus di-lakukan untuk memperbaiki Je-rman. Di masa lalu, Koalisi Besar di Jerman selalu mengarah pada jalan buntu a-ntara dua partai terbesar. Lonjakan sua-ra ka-mi yang luar biasa dalam pemilu ini menandakan pemilih kami tak meng-inginkan Koalisi Besar, melainkan pe-merintahan FDP-CDU/CSU.

Jika jadi memerintah, apakah FDP tetap menjalankan kebijakan kontroversial seperti pemberlakuan pajak penghasilan 25 persen bagi seluruh profesi dan kebijakan politik luar negeri yang pro-Amerika?

Untuk jangka panjang, FDP ingin mem-perkenalkan sistem pajak rata (flat tax system), tapi saat ini konsep FDP akan berdasarkan pada tiga tingkatan, 15, 25, 35 persen. Untuk kebijakan luar negeri, FDP akan selalu bertujuan meningkatkan hubungan trans-Atlantik.

Apakah FDP bersedia bekerja dengan Partai Hijau dalam ”Koalisi Jamaika”, mengingat koalisi FDP-CDU/CSU masih tak cukup untuk menjadi mayoritas di parlemen?

Semuanya bergantung pada CDU/CSU sebagai pemenang pemilu untuk mengawali negosiasi politik. Pemimpin kami, Dr Guido Westerwelle, siap bertemu dengan Ketua CDU Angela Merkel (wawancara ini dilakukan Tempo sebelum pertemuan Merkel-Westerwelle). Kami akan menunggu hasil pembicaraan itu dan ide apa yang diusung CDU untuk langkah selanjutnya.

Jika ”Koalisi Jamaika” terbentuk, ba-gaimana menyatukan kepentingan FDP dan Partai Hijau yang sering ber-ta-brak-an?

Memang sulit membayangkan FDP dan Partai Hijau duduk bersama. Sering ka-li kebijakan lingkungan berlebihan yang diinginkan Partai Hijau bentrok de-ngan kepentingan pro-bisnis FDP. Tapi, masih ada sejumlah kedekatan antara FDP dan Partai Hijau, terutama dalam hal hak-hak kaum sipil dan kebijakan sosial.