Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BANGKOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand mendiskualifikasi pencalonan Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, 67 tahun, dalam pemilihan perdana menteri pada Maret mendatang. Komisi mengambil keputusan itu setelah Kerajaan Thailand mengeluarkan dekrit yang menunjukkan ketidaksetujuan atas pencalonan kakak perempuan Raja Maha Vajiralongkorn tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Komisi Pemilihan telah mengumumkan nama kandidat, tapi tidak termasuk Putri Ubolratana yang diusulkan Partai Thai Raksa Chart," demikian keterangan Komisi Pemilihan, kemarin. "Setiap keluarga kerajaan yang mendaftarkan diri seharusnya menaati etika kerajaan yang tidak terlibat kegiatan politik dan netral."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komisi mengatakan, hingga kemarin, sudah ada 45 calon yang mendaftar. Nama pemimpin junta militer Perdana Menteri Prayut Chan-o-Cha ada di antara 45 kandidat yang dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum.
Partai Thai Raksa Chart, yang terafiliasi dengan klan Shinawatra, mencalonkan Ubolratana sebagai kandidat perdana menteri pada Jumat lalu. Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra adalah dua Perdana Menteri Thailand yang dikudeta junta militer pada 2005 dan 2008.
Ubolratana menyatakan menerima pencalonan. Lewat Instagram, Jumat pekan lalu, Ubolratana menegaskan telah melepaskan semua gelar kerajaan dan sekarang hidup sebagai rakyat biasa. Dia ingin menggunakan haknya sebagai warga negara biasa dengan menerima pencalonannya sebagai perdana menteri. Dia juga siap bekerja untuk kesejahteraan warga Thailand.
Ubolratana melepaskan status kerajaannya ketika menikah pada 1972 dengan Peter Jensen, warga Amerika. Namun, pada 1998, mereka bercerai. Ubolratana kembali ke Thailand pada 2001 dan aktif dalam kehidupan kerajaan.
Pencalonan ini mendobrak tradisi dan menjadi momen bersejarah karena, sejak Thailand menjadi negara monarki konstitusional pada 1932, belum ada satu pun anggota kerajaan yang menjadi perdana menteri.
Raja Maha Vajiralongkorn menegaskan, tidak pantas bagi anggota keluarga kerajaan memasuki dunia politik. Sejak Thailand berubah jadi monarki konstitusional, keluarga kerajaan memutuskan menjauhkan diri dari politik. "Keluarga kerajaan harus di atas politik," ujar dia.
Setelah pengumuman pencoretan Ubolratana, satuan polisi anti huru-hara bersiaga di sejumlah lokasi di Provinsi Pichit, di utara Bangkok. Ubolratana, menurut surat kabar Matichon, dijadwalkan mengunjungi Pichit pada akhir pekan ini.
Pemilu Thailand dijadwalkan digelar pada 24 Maret mendatang. Ini akan menjadi pemilu pertama sejak pemimpin junta militer Prayuth Chan-O-Cha menggulingkan pemerintahan sipil Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Menanggapi hal tersebut, Titipol Phakdeewanich, pengamat politik di Universitas Ubon Ratchathani, mengatakan upaya Partai Thai Raksa Chart yang merupakan kubu pro-Thaksin untuk mencalonkan seorang anggota keluarga kerajaan menggemparkan pemilu. "Itu dapat menjadi bumerang bagi Partai Raksa Chart," kata Titipol.
Partai Raksa Chart juga terancam dilaporkan dan tidak ikut pemilu karena mencalonkan anggota kerajaan. Asosiasi untuk Perlindungan Konstitusi menganggap partai tersebut melanggar hukum pemilu.
Adapun Ketua Eksekutif Partai Thai Raksa Chart, Chaturon Chaisaeng, menolak berkomentar banyak. Dia menyatakan mematuhi pesan raja dan peraturan pemilihan serta tradisi kerajaan.
REUTERS | BANGKOK POST | BBC | CNN | SUKMA LOPPIES
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
