Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Filipina memakzulkan Wakil Presiden Filipina (Wapres) Sara Duterte-Carpio atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran konstitusi yang berasal dari penggunaan dana rahasianya pada Rabu, 5 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilansir Reuters, keputusan ini kemudian membuka jalan bagi persidangannya oleh Senat. Adapun pengaduan pemakzulan terhadap Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo R. Duterte, diajukan dan ditandatangani oleh 215 anggota Kongres. Jumlah ini lebih dari sepertiga persyaratan hukum sebelum dapat dikirim ke Senat yang beranggotakan 23 orang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Senat Filipina akan mengadili Sara Duterte sebagai pengadilan pemakzulan. Beberapa anggota kongres akan bertindak sebagai jaksa.
DPR Filipina memberikan pukulan cepat dan mengejutkan terhadap wakil presiden yang terasing, yang telah membantah melakukan kesalahan. Hal ini memungkinkannya untuk mengirim tuduhan penggulingan segera ke Senat tanpa dengar pendapat lebih lanjut.
"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bertanda tangan di bawah ini, yang terdiri dari setidaknya sepertiga dari majelis rendah Kongres ke-19, dan sebagai perwakilan rakyat Filipina, tidak bisa, dan tidak akan tetap diam atau acuh tak acuh," menurut salinan pengaduan.
Kronologi
Pemakzulan Sara Duterte berawal dari tiga pengaduan yang diajukan pada Desember 2023 atas dugaan penyalahgunaan dana publik jutaan dolar.
Hal ini diperburuk dengan perseteruan politik antara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. semakin tajam dalam beberapa bulan terakhir. Padahal keduanya sempat bersekutu dalam pemilu 2022, namun hubungan mereka memburuk sejak Sara mendukung Marcos sebagai presiden dan memilih maju sebagai wakil presiden
Pertengkaran antara keluarga Marcos dan Duterte mencapai klimaks pada Sabtu, 23 November 2024, ketika Sara Duterte mengatakan bahwa dia akan membunuh Marcos jika dia sendiri yang terbunuh. Pernyataan kontroversial ini mendorong kantor Marcos bersumpah untuk segera mengambil tindakan yang tepat. Ancaman pembunuhan ini kemudian masuk dalam salah satu tuduhan pemakzulan.
Selain itu, narasi pemakzulan ini semakin menguat ketika ribuan warga Filipina turun ke jalan untuk mendesak pemakzulan Sara Duterte. Para pengunjuk rasa membawa papan yang mendesak pemakzulan Sara Duterte selama unjuk rasa. Mereka memegang plakat yang menyerukan pencopotan Sara Duterte. Mereka meneriakkan "Makzulkan Sara sekarang!"saat berkumpul pada Jumat, 31 Januari 2025.
Sekitar 4.000 orang ikut serta dalam unjuk rasa tersebut, kata polisi. Dilansir dari Al Jazeera, aksi unjuk rasa yang lebih besar diadakan awal Januari oleh sekte konservatif yang menentang seruan pemakzulan pada Desember.
Sementara itu, anggota Kongres mengirim RUU pengaduan pemakzulan ke Senat pada hari terakhir sesi kongres, sebelum anggota parlemen mengambil istirahat empat bulan untuk pemilihan paruh waktu pada Mei mendatang.
Adapun, warga Filipina akan memilih sekelompok anggota Kongres baru, 12 dari 24 anggota Senat dan pejabat pemerintah lokal lainnya pada 12 Mei. Marcos dapat menyerukan sesi khusus untuk memungkinkan Senat mengadakan sidang pemakzulan meskipun sedang istirahat legislatif, menurut Konstitusi 1987.
Lebih lanjut, tuduhan penggulingan terdiri dari tujuh pasal pemakzulan, termasuk tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden, menyalahgunakan dana rahasia, mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan melakukan tindakan destabilisasi.
"Perilaku termohon Sara Duterte selama masa jabatannya jelas menunjukkan ketidaksetiaan terhadap kepercayaan publik dan penyalahgunaan kekuasaan yang tirani yang, jika digabungkan, menunjukkan ketidakmampuannya untuk memegang jabatan publik dan ketidaksetiaannya terhadap hukum dan Konstitusi 1987," menurut salinan pengaduan.
Selain itu perilaku Duterte juga dinilai bertentangan dengan nilai-nilai pejabat publik, serta secara terang benderang melanggar konstitusi. "Dia tidak hanya berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan, dan sangat kekurangan standar tinggi untuk pejabat publik, dia juga telah dengan jelas dan terang-terangan melakukan pelanggaran Konstitusi yang dapat disalahkan, mengkhianati kepercayaan publik, terlibat dalam korupsi dan korupsi dan melakukan kejahatan tinggi lainnya," bunyi aduan.
"Ini tentang menegakkan Konstitusi dan memastikan bahwa tidak ada pejabat publik, terlepas dari posisi mereka, berada di atas hukum," kata Ketua Ferdinand Martin G. Romualdez dalam sebuah pernyataan terpisah.
DPR Filipina kemudian memakzulkan Sara Duterte atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran konstitusi yang berasal dari penggunaan dana rahasianya pada Rabu, 5 Februari 2025.
Untuk diketahui, pemakzulannya merupakan kemunduran besar bagi keluarga Duterte yang berpengaruh, yang popularitasnya tumbuh pesat setelah Rodrigo R. Duterte berada di tampuk kekuasaan pada 2016 sebagai walikota pembasmi kejahatan. Sebagai presiden Filipina, Rodrigo R. Duterte menjungkirbalikkan kebijakan luar negeri Filipina dan meluncurkan perang narkoba yang menewaskan ribuan orang.
Jejak pemakzulan Filipina
Sara Duterte adalah pejabat Filipina keempat yang dimakzulkan atau didakwa melakukan pelanggaran. Sebelumnya tercatat mantan Presiden Joseph E. Estrada pada 2000, Ketua Ombudsman Merceditas Gutierrez pada Maret 2011 dan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona pada Desember 2011.
Estrada dan Corona keduanya dihukum dan dicopot dari jabatannya oleh Senat Filipina atas tuduhan korupsi, sementara Gutierrez mengundurkan diri sebelum dia dapat diadili.
Selain itu, Ketua Mahkamah Agung Maria Lourdes PA Sereno digulingkan oleh Mahkamah Agung pada 2018 di tengah proses pemakzulan di hadapan komite DPR.
Dewi Rina Cahyani dan Sita Planasari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
