Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan Filipina akan memverifikasi dugaan ancaman pembunuhan oleh Wakil Presiden Sara Duterte terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. Menurut seorang pejabat tinggi seperti dilansir dari Reuters, Minggu, 24 November 2024, ancaman tersebtu merupakan masalah keamanan nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sara Duterte, pada hari Sabtu mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan seorang pembunuh. Duterte memerintahkan mereka untuk membunuh Marcos Jr., istrinya, dan juru bicara DPR Filipina jika dia dibunuh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penasihat Keamanan Nasional Eduardo Ano mengatakan pemerintah menganggap semua ancaman terhadap presiden adalah hal yang serius. Pemerintah akan bekerja sama erat dengan penegak hukum dan komunitas intelijen untuk menyelidiki ancaman dan kemungkinan pelakunya.
"Setiap dan semua ancaman terhadap kehidupan presiden harus divalidasi dan dianggap sebagai masalah keamanan nasional," kata Ano dalam sebuah pernyataan.
Menanggapi ancaman Duterte, komando keamanan presiden Marcos mengatakan telah memperketat protokol dalam menjaga pemimpin Filipina tersebut. Kepala polisi nasional telah memerintahkan penyelidikan.
Duterte dan Marcos pernah menjadi mitra politik yang memenangkan mandat luar biasa untuk memimpin dua jabatan tertinggi negara pada 2022. Aliansi tersebut runtuh tahun ini karena perbedaan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri dan perang mematikan mantan Presiden Rodrigo Duterte melawan narkoba.
Sekutu kongres Marcos secara terpisah menyelidiki perang melawan narkoba yang dilakukan ayah Sara, Rodrigo Duterte yang menyebabkan lebih dari 6.000 orang tewas dalam operasi antinarkoba. Sara Duterte juga terjerat kasus dugaan korupsi atas penggunaan dana publik selama menjabat sebagai menteri pendidikan. Keduanya membantah melakukan kesalahan. Duterte mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet pada bulan Juni.
Pilihan editor: Donald Trump Pilih Crazy Rich Scott Bessent Jadi Menteri Keuangan