Lintas Internasional

Amerika Serikat
Dana Kampanye Haram Arnold

MASA bulan madu gubernur baru California, Arnold Schwarzenegger, tampaknya berakhir sudah. Sang aktor laga Hollywood itu kini sibuk berurusan dengan tuduhan penggunaan uang pinjaman US$ 4,5 juta (sekitar Rp 38 miliar) untuk membiayai kampanye pemilihan gubernur, Oktober silam. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan hakim pengadilan tinggi, Loren McMaster, Arnold melanggar peraturan yang membatasi pinjaman pribadi kandidat gubernur untuk dana kampanye sebesar US$ 100 ribu (sekitar Rp 850 juta). "Pinjaman itu ilegal," kata Lowell Finley, pengacara yang menggugat Arnold.

Sebaliknya pengacara Arnold, Colleen McAndrews. Kata dia, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Komisi Praktek Politik yang Jujur, pinjaman pribadi Arnold itu tidak melanggar hukum. Malah, Arnold menuduh wakil gubernur, Cruz Bustamante, menerima donasi haram US$ 3,8 juta dari warga keturunan India, juga saat kampanye pemilihan Gubernur California.

Libya
Si Anak Manis Libya

LIBYA akhirnya takluk pada tekanan Amerika Serikat, (bekas) musuh bebuyutannya. Buktinya, negara itu mengirim 55 ribu pon peralatan, bagian mesin pengaya uranium, dan dokumen yang terkait dengan program nuklir dan rudal balistiknya. Pesawat transpor bermuatan peralatan sensitif itu meninggalkan Tripoli, Senin malam pekan lalu, menuju bandara di Tennessee, AS. Komponen nuklir itu dibawa ke Oak Ridge National Laboratory di Tennessee, laboratorium ilmu pengetahuan dan energi terbesar milik Departemen Energi.

AS menilai pengiriman materi senjata kimia itu merupakan tanda kemajuan nyata Libya dalam kesepakatan dengan AS dan Inggris untuk menyetop program nuklirnya. "Pengiriman itu barulah awal pemusnahan senjata Libya," kata Scott McClellan, juru bicara Gedung Putih. Sebelumnya, Tripoli juga sudah menerbangkan dokumen persenjataan nuklirnya ke AS. Selain itu, kata dia, Libya juga sudah mulai menghancurkan senjata kimianya.

Israel
Sharon Terima Suap

PERDANA Menteri Israel, Ariel Sharon, tetap berkeras tak akan meletakkan jabatan. Padahal banyak pihak mendesaknya lengser setelah ia dituduh menerima sogokan dari pengusaha David Appel sebesar US$ 700 ribu (sekitar Rp 6 miliar). Sharon menyatakan akan tetap memimpin kabinetnya hingga akhir masa jabatannya, 2007. "Saya tak akan mundur," ucapnya.

Sharon menyatakan tak ambil pusing dan tak mau meladeni tuduhan itu. Lima tahun lalu, sebagai Menteri Luar Negeri—begitu dituduhkan—ia menerima imbalan dari David Appel atas jasanya menekan pemerintah Yunani menyetujui pembangunan kasino dan resor di Pulau Aegean. Menurut tokoh senior Partai Buruh, Simon Peres, suatu kewajiban bagi Arik—panggilan akrab Sharon—sebagai perdana menteri untuk menjelaskan kepada publik soal tuduhan itu. Apalagi, kata Peres, inilah pertama kali seorang perdana menteri yang sedang menjabat dituduh makan suap.

Saat ini Kejaksaan Agung Israel tengah menyiapkan pemeriksaan terhadap Sharon. Pejabat sementara Kejaksaan Agung, Edna Arbel, yakin ada bukti kuat Sharon layak didakwa melakukan korupsi. Rekannya berkomplot, David Appel, sudah resmi jadi terdakwa kasus suap itu.

Sebelumnya, Sharon pernah dituduh disuap pengusaha Afrika Selatan, Cyril Kern, sebesar US$ 1,5 juta. Dana ini dipakai untuk kampanye pada Pemilu 1999.

PBB
PBB Kembali ke Irak

SEKRETARIS Jenderal PBB, Kofi Annan, berkeputusan mengirim tim ahli ke Irak untuk mengakhiri kebuntuan soal transfer kekuasaan kepada rakyat negeri itu. "Saya menyimpulkan PBB dapat berperan membantu memecahkan jalan buntu saat ini," katanya Selasa pekan kemarin. Ini merupakan keputusan PBB terbaru buat kembali ke Irak setelah kantor PBB di Bagdad diserang bom. Annan setuju permintaan Amerika Serikat, Inggris, dan pejabat Irak dalam pertemuan di PBB pada 19 Januari lalu untuk mengirim tim ke Irak guna menjajaki kemungkinan pemilihan langsung sebelum akhir Mei nanti.

AS dan Inggris berharap misi PBB itu menghasilkan kompromi antara keinginan Washington tentang kaukus regional untuk memilih pemerintahan Irak dan tuntutan pemilihan langsung oleh pemimpin Syiah, Ayatollah Ali al-Sistani.

RFX (Ma'arif, Guardian, Reuters)