Lugo: Lampu Merah dari Vatikan

SURAT peringatan dari Kepausan Vatikan tiba di tangan Fernando Lugo pekan lalu. Ia diancam dipecat sebagai uskup jika tetap mencalonkan diri menjadi Presiden Paraguay. ”Atas nama Yesus Kristus, saya memintanya merenungkan perbuatannya,” kata Kardinal Giovanni Battista, penanda tangan komunike itu.

Lugo, uskup yang sejak 1994 bertugas di tanah kelahirannya, San Pedro, mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di negaranya. Pria 57 tahun ini bahkan melenting menjadi kandidat terkuat. Menurut First Análisis y Estudio, lembaga survei terkemuka di Asuncion, Lugo bahkan berpotensi meraup suara terbanyak. Hasil penelitian Lembaga Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID) juga menobatkan Lugo sebagai orang yang ”mampu memecahkan problem bangsa”.

Meski dukungan untuknya berlimpah ruah, jalan Lugo menuju kursi kepresidenan masih terjal. Hambatan pertama, ya itu tadi, Vatikan. Hukum Kanonik melarang padri terlibat dalam partai politik atau serikat pekerja.

Alih-alih meninggalkan gelanggang pencalonan, Lugo malah balik berkirim surat kepada Paus Benediktus XVI yang isinya permohonan mundur dari keuskupan dan kembali menjadi ”orang biasa”. Namun Vatikan menampik permintaan itu karena menjadi uskup adalah ”untuk selama-lamanya”. Tapi Lugo tetap maju tak gentar. Menurut dia, Paus ”tak bisa mengizinkan ataupun menghukum karena saya sudah telanjur berada di politik”.

Hambatan kedua bermuara di dalam negeri Paraguay. Konstitusi di negara berpenduduk paling sedikit di Amerika Selatan ini melarang padri menduduki jabatan politik—senada dan seirama dengan larangan Vatikan. Republik Paraguay selama ini didominasi Partai Colorado, yang bertakhta tanpa interupsi sejak 1947. Masa paling kelam adalah 35 tahun kepemimpinan Jenderal Alfredo Stroessner, yang penuh korupsi dan kebrutalan. Untunglah, pada 1989, presiden diktator itu dapat digulingkan dan pemilihan umum yang bebas pun kembali digelar. Hingga sekarang.

Banyak warga Paraguay yang yakin Lugolah satu-satunya sosok yang mampu menyatukan kelompok-kelompok oposisi untuk melawan Partai Colorado yang konservatif dan telah menikmati 60 tahun tampuk kekuasaan. Meski pemungutan suara baru akan berlangsung tahun depan, beraneka jajak pendapat di dalam negeri tampaknya telah menunjukkan hasil tunggal: pria berambut dan berjanggut serba putih itulah pemenangnya.

Kini, meski pemimpin tertinggi Katolik memberikan sinyal penolakan, Lugo tetap berkukuh dengan keputusannya. ”Mulai sekarang, katedralku adalah negaraku,” ujarnya. Para pendukung sang uskup pun berancang-ancang turun ke jalan jika sang jagoan sampai didepak dari pencalonan atas permintaan Vatikan.

Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya seorang uskup mendapat surat peringatan dari Kepausan karena berpolitik. Pada 2005, Uskup Thomas Gumbleton dari Detroit dilarang memberikan ceramah di wilayah Keuskupan Arizona, Amerika Serikat, tanpa izin Kedutaan Besar Vatikan di negeri itu.

Pasalnya, uskup yang rajin mengkritik pemerintah Amerika soal perang dan nuklir itu terlibat dalam organisasi Call to Action. Kelompok yang beranggotakan 325 orang di Phoenix, Arizona, dan 25 ribu orang di seluruh Amerika ini menggambarkan diri sebagai ”gerakan Katolik untuk kesetaraan dan keadilan di gereja dan masyarakat”. Mereka antara lain menuntut Gereja menghapus syarat selibat bagi seorang pastor, menyetujui pengangkatan pastor perempuan, dan mendukung homoseksualitas. Akibat aksi yang bertentangan dengan kebijakan Gereja inilah Uskup Gumbleton dibungkam.

Andari Karina Anom (BBC, Catholic Online, International Herald Tribune)