Di Thailand, Mahkamah Konstitusi Bubarkan Partai yang Hina Kerajaan

Partai progresif Thailand terancam dibubarkan. Mahkamah Konstitusi menjeratnya dengan pasal penghinaan kerajaan.

7 April 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Pendukung Move Forward Party mendengar pidato Pita Limjaroenrat (kanan atas) di Bangkok, Thailand, 15 Mei 2023. Reuters/Athit Perawongmetha

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

KOMISI Pemilihan Umum Thailand (EC) mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi pada Senin, 18 Maret 2024. Mereka meminta Mahkamah membubarkan Partai Gerakan Maju (MFP) karena percaya partai itu berusaha menggulingkan monarki konstitusional negeri. Langkah EC ini menyusul keputusan bulat Mahkamah pada 31 Januari 2024 bahwa MFP dan pemimpinnya saat itu, Pita Limjaroenrat, bersalah hendak menggulingkan monarki konstitusional melalui usulan amendemen Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai lèse-majesté atau pasal penghinaan terhadap kerajaan.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

mahkamah-konstitusi

thailand

pembubaran-partai

pita-limjaroenrat

pasal-penghinaan

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Partai Pita di Ujung Tanduk"

Iwan Kurniawan

Sarjana Filsafat dari Universitas Gadjah Mada (1998) dan Master Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina (2020. Bergabung di Tempo sejak 2001. Meliput berbagai topik, termasuk politik, sains, seni, gaya hidup, dan isu internasional.

Di ranah sastra dia menjadi kurator sastra di Koran Tempo, co-founder Yayasan Mutimedia Sastra, turut menggagas Festival Sastra Bengkulu, dan kurator sejumlah buku kumpulan puisi. Puisi dan cerita pendeknya tersebar di sejumlah media dan antologi sastra.

Dia menulis buku Semiologi Roland Bhartes (2001), Isu-isu Internasional Dewasa Ini: Dari Perang, Hak Asasi Manusia, hingga Pemanasan Global (2008), dan Empat Menyemai Gambut: Praktik-praktik Revitalisasi Ekonomi di Desa Peduli Gambut (2020).

Edisi 7 April 2024