Melenyapkan bau asing

DI tengah krisis Teluk, sebuah negeri di Afrika Utara mencoba menghapus bau asing di tubuhnya. Bahasa Prancis bakal tamat riwayatnya di Aljazair, bila rencana pemerintah negeri itu berjalan mulus. Dua pekan lalu parlemen Aljazair menyetujui usulan pemerintah untuk menghapus bahasa Prancis, dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Akibatnya, sekitar seratus ribu pengunjuk rasa tumplek di jalan-jalan di Aljier, ibu kota negeri itu, mengecam keputusan pemerintah. Inilah upaya yang oleh Ketua Parlemen Aljazair, Abdelaziz Belkhadem, disebutkan sebagai "pengembalian secara wajar indentitas nasional". Sebenarnya, bahasa Arab sudah lama tercantum sebagai bahasa nasional dalam konstitusi Aljazair. Bila di seluruh negeri, terutama di kalangan kelas menengah ke atas, penggunaan bahasa Prancis lebih disukai, karena itu memang tak dilarang. Dan sebagai negeri yang sekitar 130 tahun dijajah Prancis, bisa dipahami bila sebagian besar dari 23 juta warga Aljazair menguasai bahasa itu. Tapi itulah, bahasa Prancis, oleh sebagian orang Aljazair, dianggap elitis dan mengingatkan pada zaman penjajah. Maka, bahasa itu diupayakan dimatikan saja. Dan upaya itu memang sangat sungguh-sungguh. Ada ketentuan pemberian sanksi berupa denda bagi yang melanggar. Dokumen-dokumen resmi yang ditulis bahasa lain, selain dinyatakan tak berlaku, pembuatnya bakal kena denda 1.000 sampai 5.000 dinar Aljazair (Rp 190.000 sampai Rp 950.000). Di sektor swasta, pelanggaran akan dikenai denda lebih besar dan sanksi lebih berat: pada pelanggaran kedua, perusahaan bakal ditutup. Bagi partai-partai politik pun, denda pelanggaran cukup gede: antara 10.000 dan 100.000 dinar. Tapi kenapa keputusan ini baru sekarang dicanangkan? Banyak pihak menilai, ini karena semakin berpengaruhnya kelompok Islam fundamentalis. Diduga, peraturan baru soal bahasa ini merupakan "buah tangan" pihak Islam fundamentalis. Adalah Front Penyelamatan Islam, yang merupakan partai kelompok Islam fundamentalis. Partai itu memenangkan pemilu di tingkat kota praja, Juni tahun lalu, dan setelah itu rupanya mendapat banyak dukungan dan mulai berpengaruh dalam panggung politik Aljazair. Banyak yang meramalkan Front Penyelamatan itu bakal mengalahkan partai yang berkuasa, Front Pembebasan Nasional, dalam pemilu tingkat nasional, yang dijadwalkan tahun depan. Memang, Front Penyelamatan Islam, yang baru sah diakui September 1989, sejak awal tak menyembunyikan niatnya menjadikan Aljazair republik yang diatur oleh syariat Islam. Aljazair, negeri yang mayoritas penduduknya Islam, sudah sejak kemerdekaan 28 tahun silam merupakan negara sekuler. Konon, sebelum soal bahasa, kaum fundamentalis sudah mulai menerapkan peraturan berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, di kota-kota yang mereka "kuasai". Kelompok ini sebenarnya juga berkembang di negara-negara tetangga Maghrib lainnya, seperti di Tunisia, Libya, dan Maroko, tapi hanya di Aljazair organisasi politik kaum fundamentalis ini diakui sah. Berita terakhir dari Aljier menyebut proses Arabisasi masih berjalan tersendat-sendat. Tetapi dokumen-dokumen resmi dan nota-nota pemerintah setempat sudah menggunakan bahasa Arab. Surat-surat kabar berbahasa Prancis seperti El Moujahid dan Horozon pun masih tetap beredar seperti biasa. Memang UU baru tidak mencakup surat kabar berbahasa Prancis untuk konsumsi orang asing. Direncanakan baru enam tahun lagi, Aljazair bebas bahasa Prancis. Sementara itu, diharapkan bahasa Arab bisa menggantikan fungsinya. Utami (Boulogne) dan FS