Orang sabah yang dituduh

SEPERTI biasanya, Ketua Menteri Sabah Joseph Pairin Kitingan berangkat ke kantor pukul 9. Dari rumah ke kantor, jaraknya cuma empat kilometer. Dalam jarak sependek itulah, Sabtu pekan lalu, mobilnya disetop operasi jalan raya. Adakah Menteri melanggar lalu lintas? Tentu saja tidak. Yang menyetop bukan polisi lalu lintas, melainkan anggota Badan Pencegah Rasuah (korupsi). Langsung Pairin dibawa ke kantor polisi terdekat. Setelah diambil foto dan sidik jarinya, ia dibawa ke kantor Pengadilan Menengah. Di situlah, Ketua Eksekutif Sabah yang sudah lima tahun memerintah itu mendengarkan tiga tuduhan tindak korupsi yang dilakukannya antara 1985 dan 1987. Yakni, penyalahgunaan wewenang dalam memberikan hak konsesi hutan seluas lebih dari 2.000 hektare kepada kerabatnya, pemberian kontrak pembangunan toko senilai hampir M$ 1,5 juta kepada sanak familinya, dan pemberian kontrak pembangunan jalan raya senilai M$ 10,5 juta kepada iparnya. Penangkapan atas diri menteri besar negara bagian yang kaya minyak dan kayu itu terjadi hanya dua hari setelah sekretaris persnya, Dr. Maximus Ongkili, ditangkap. Ongkili, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Institute Pengkajian, ditahan atas dasar Undang-undang Keamanan Nasional, yang memberi hak kepada pemerintah untuk menahan seseorang tanpa proses pengadilan untuk waktu yang tak terbatas. Kepala Polisi Haniff Omar hanya mengatakan, Ongkili ditangkap karena kegiatannya mengancam keselamatan negara. Bagi para pengamat politik Sabah, penangkapan atas Pairin Kitingan, 49 tahun, tidak mengejutkan. Tindakan Pairin membawa partainya, Partai Bersatu Sabah, keluar dari Barisan Nasional, lima hari sebelum pemilu Oktober yang lalu, benar-benar membuat repot Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Waktu itu, Pairin punya alasan. Kata dia, Mahathir, ketua koalisi Barisan Nasional, partai yang berkuasa, menolak permintaan Sabah untuk memiliki universitas, pemancar televisi sendiri, serta mendapatkan royalti minyak lebih besar. Yang kemudian makin merepotkan Mahathir adalah bergabungnya Partai Bersatu Sabah dengan partai oposisi -- yakni Partai Aksi Demok- ratik yang didominasi keturunan Cina dan Semangat 46 pecahan UMNO. Mahathir menilai tindakan Pairin bagaikan "menusuk Barisan Nasional dari belakang". Tapi sebenarnya sudah lama Sabah, salah satu dari 13 negara bagian dalam Federasi Malaysia, punya hubungan yang tak begitu mesra dengan pemerintah pusat. Karena itu, dugaan orang mungkin tak terlalu salah. Yakni, penangkapan atas Pairin, Ongkili, dan adik Pairin, Jeffrey Kitingan, lebih bermotivasi politik ketimbang kriminal. Kenapa baru sekarang ia ditindak untuk kejahatan beberapa tahun lalu itu? Apabila kesalahannya terbukti, Pairin bisa dijatuhi hukuman kurungan paling lama 14 tahun atau denda maksimum M$ 20.000, atau denda plus hukuman penjara untuk setiap tuduhan. Nasib Ongkili, yang sering mengeluarkan pernyataan antipemerintah federal, akan lebih buruk lagi. Di bawah Undang-undang Keamanan nasional, ia bisa ditahan selama 60 hari. Penahanan tanpa proses hukum itu pun bisa diulang terus-menerus -- tak terbatas. Ini merupakan salah satu batu ujian bagi sistem peradilan Malaysia -- negeri yang menganut trias politica -- yang dikenal dengan sangat jujur. Di pengadilan nanti akan terbukti atau tak terbukti tuduhan-tuduhan terhadap Ketua Menteri itu. Pairin sendiri, selama penangkapan dan mendengarkan pembacaan tuduhan, tetap bertahan pada sikapnya yang khas: percaya diri, dan tanpa ekspresi. Ekram H. Attamimi (Kuala Lumpur) & ADN