Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

internasional

Pelangi di Arab Saudi

Kementerian Perdagangan Arab Saudi menyita mainan dan pakaian anak-anak berwarna pelangi yang dianggap berkaitan dengan LGBT. Bertentangan dengan keyakinan Islam dan moral.

18 Juni 2022 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

  • Arab Saudi menyita mainan yang dianggap berhubungan dengan LGBT.

  • Buku pelajaran sekolah Hong Kong menyebutkan kota itu bukan bekas jajahan Inggris.

  • Pakistan menyerukan kepada masyarakat untuk mengurangi minum teh buat menekan impor.

ARAB SAUDI

Pemerintah Menyita Mainan Berwarna Pelangi

KEMENTERIAN Perdagangan Arab Saudi telah menyita mainan dan pakaian anak-anak berwarna pelangi dari toko-toko di Ibu Kota Riyadh pada Rabu, 15 Juni lalu. Mereka mengklaim barang-barang tersebut dianggap berkaitan dengan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). “Tim pengawas kami memeriksa outlet penjualan dan menyita produk yang mengandung simbol dan indikasi yang menyerukan penyimpangan dan bertentangan dengan akal sehat, dan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelanggarnya,” begitu menurut Kementerian melalui Twitter.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di stasiun televisi Al-Ekhbariya, seorang pejabat mengatakan bahwa barang-barang itu “bertentangan dengan keyakinan Islam dan moral publik serta mempromosikan warna homoseksual yang menyasar generasi muda”. Walaupun Arab Saudi tak punya undang-undang yang mengatur orientasi seksual atau identitas gender, hubungan seks di luar nikah, termasuk hubungan seks homoseksual, dilarang ketat. Pria juga dilarang berperilaku atau berpakaian seperti perempuan atau sebaliknya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada April lalu, bioskop di Arab Saudi tidak menayangkan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness setelah Disney menolak permintaan pemerintah untuk memangkas adegan yang disebut “merujuk pada LGBT”. Film animasi Lightyear, yang menampilkan adegan ciuman sesama jenis, juga dilarang.


CINA

Sejarah Hong Kong Ditulis Ulang

SISWA sekolah dasar dan menengah Hong Kong akan mendapat buku pelajaran baru mengenai sejarah kota itu. Menurut South China Morning Post pada Rabu, 15 Juni lalu, empat buku teks yang baru-baru ini dirilis dari tiga penerbit menyebutkan Hong Kong bukan bekas jajahan Inggris karena Cina tidak mengakui penyerahan kekuasaan kota itu dari Inggris.

Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina pada 1997 setelah memerintah di sana selama lebih dari 150 tahun. Namun buku-buku baru tersebut menyatakan Inggris hanya “menjalankan pemerintahan kolonial” di Hong Kong. Cina menegaskan bahwa mereka tidak pernah menyerahkan kedaulatan Hong Kong kepada Inggris karena itu terjadi akibat perjanjian yang tidak adil setelah Perang Candu.

Perjanjian Nanjing pada 1842 diteken Cina dan kekuatan imperialis asing untuk mengakhiri Perang Candu. Perjanjian ini memaksa Cina membayar ganti rugi dan menyewakan Hong Kong kepada Inggris. Perjanjian ini menjadi awal dari apa yang disebut Cina sebagai “Abad Penghinaan”.


PAKISTAN

Pemerintah Berusaha Menekan Impor

PEMERINTAH Pakistan meminta masyarakat mengurangi kebiasaan minum teh untuk menjaga stabilitas ekonominya. “Saya mohon bangsa ini mengurangi konsumsi teh barang satu-dua cangkir karena kita mengimpor teh dengan utang,” kata Ahsan Iqbal Chaudhary, Menteri Perencanaan Pakistan, seperti dikutip BBC pada Rabu, 15 Juni lalu.

Warga Pakistan menikmati teh dan sarapan di restoran lokal di Mariabad, Quetta, Pakistan, Juni 2019. REUTERS/Akhtar Soomro

Permintaan itu menjadi viral di media sosial dan banyak orang ragu masalah keuangan negara yang serius dapat diatasi dengan berhenti minum teh. Pakistan termasuk pengimpor teh terbesar dunia dan mengimpor teh senilai 70,82 miliar rupee atau sekitar Rp 5 triliun dalam tahun fiskal 2021-2022.

Cadangan devisa Pakistan turun dari sekitar US$ 16 miliar pada Februari menjadi kurang dari US$ 10 miliar pada pekan pertama Juni, yang hampir tidak cukup untuk menutupi biaya impor untuk dua bulan ke depan. Bulan lalu pemerintah membatasi impor lusinan barang mewah untuk menekan impor.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus