Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Korea Selatan memperpanjang surat perintah penahanan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer selama enam jam. Dilansir dari Antara, Pengadilan Distrik Barat Seoul mengabulkan perpanjangan yang diminta oleh penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), setelah surat perintah awal kedaluwarsa pada Senin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoon Suk Yeol berkali-kali akan ditahan namun gagal. Upaya CIO melaksanakan surat perintah tersebut pada Jumat lalu tak berhasil setelah petugas keamanan presiden menghalangi penyelidik memasuki kediaman resmi Yoon di pusat kota Seoul.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meskipun penyelidik tidak mengungkapkan durasi perpanjangan surat perintah itu, diyakini perpanjangan tersebut melebihi batas waktu tujuh hari yang biasanya berlaku, mengingat tantangan yang diantisipasi dalam menahan Yoon.
Tim investigasi gabungan yang melibatkan polisi dan kementerian pertahanan untuk menangkap Yoon dipimpin oleh CIO. Sementara jaksa melakukan penyelidikan mereka sendiri.
CIO diluncurkan pada Januari 2021 sebagai lembaga antikorupsi independen untuk menyelidiki pejabat tinggi, termasuk presiden, dan anggota keluarga mereka sebagai bagian dari upaya untuk mengawasi jaksa. Namun, hak penyidikan dan penuntutannya terbatas.
Dilansir dari Reuters, Lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk menuntut presiden. CIO diharuskan untuk merujuk kasus tersebut ke kantor kejaksaan untuk mengambil tindakan apa pun, termasuk dakwaan, setelah pemeriksaan selesai.
Penahanan Yoon Suk Yeol tak kunjung berhasil karena pengacara Yoon mengatakan bahwa CIO tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasusnya. Undang-undang menetapkan daftar panjang pejabat tinggi dan pelanggaran yang dapat diselidiki, tetapi tidak menyebutkan pemberontakan.
Para pengacara juga mengatakan bahwa surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan distrik Seoul tidak konstitusional. Surat itu secara tegas menyatakan bahwa surat perintah tersebut dikecualikan dari dua klausul Undang-Undang Prosedur Pidana yang membatasi penyitaan dan penggeledahan di tempat yang memiliki informasi militer rahasia, atau pejabat publik yang memiliki rahasia resmi, tanpa memberikan dasar hukum.
Tim Yoon telah mengajukan pengaduan dan perintah kepada Mahkamah Konstitusi untuk meninjau keabsahan surat perintah tersebut. Namun Pengadilan Distrik Barat Seoul yang mengeluarkan surat perintah tersebut menolak pengaduan serupa pada hari Minggu.
Pada hari Jumat, dinas keamanan presiden dan pengawal militer menghalangi penyidik CIO untuk menangkap Yoon dalam kebuntuan selama enam jam. Kepala dinas keamanan, Park Chong-jun, mengatakan pada hari Minggu bahwa dinas keamanan tidak dapat bekerja sama dalam surat perintah tersebut, dengan alasan perdebatan hukum mengenai hak investigasi CIO dan keabsahan surat perintah tersebut.
Mahkamah Konstitusi mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka akan mulai meninjau pengaduan dan perintah yang diajukan oleh pengacara Yoon segera setelah hakim ditunjuk.
Pengadilan Distrik Barat Seoul, yang menolak pengaduan serupa pada hari Minggu, mengatakan bahwa CIO tidak melanggar hukum karena menangani kasus Yoon. Tuduhan pemberontakan yang dialamatkan kepada Yoon, termasuk dalam tuduhan penyalahgunaan kekuasaan yang dicakup oleh lembaga tersebut.
Foto 
