Momen

CINA
Perundingan Pertama dengan Taiwan

Hubungan antara Cina dan Taiwan memasuki babak baru. Mereka sepakat menggelar pertemuan formal tingkat pemerintah dalam waktu dekat. Kesepakatan itu dicapai dalam dialog oleh kedua belah pihak di Nanjing, Cina bagian timur, Selasa malam pekan lalu. Ini akan jadi pertemuan resmi tingkat pemerintah pertama sejak Taiwan menyatakan memisahkan diri dari Cina pada 1949.

Beijing menolak mengakui pemerintahan Taiwan. Cina masih menganggap Taiwan adalah wilayahnya. Selama ini perundingan kedua pihak tidak pernah melibatkan pejabat pemerintah masing-masing. "Ini satu hari yang tercatat di buku rekor," ujar Menteri Taiwan untuk Urusan Cina Daratan, Wang Yu-chi, seperti dikutip The Washington Post.

Adapun Zhang Zhijun, perwakilan Cina, mengatakan pertemuan kedua utusan berlangsung akrab seperti sahabat, tapi ia mengingatkan tak mudah membuat terobosan di masa depan. "Kami tentu tidak dapat membiarkan hubungan kedua pihak kacau lagi, dan lebih dari itu, kami tidak bisa mundur," kata Zhang, seperti dikutip kantor berita Xinhua.

Kedua juru runding pernah satu kali bertemu di sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) di Bali pada Oktober tahun lalu.

Menurut pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Cina masih mengarahkan 1.200 peluru kendali ke Taiwan. Cina mengancam akan menyerang jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi atau menunda tanpa batas waktu rencana penyatuan dengan Cina.

Selama ini kedua pihak sudah menjalin kerja sama di bidang ekonomi dan kebudayaan. Presiden Taiwan Ma Ying-jeou mempererat hubungan dengan Cina sejak ia berkuasa pada 2008. Perdagangan kedua pihak meningkat hingga dua kali lipat menjadi US$ 197 miliar tahun lalu berkat dibukanya penerbangan langsung Cina-Taiwan, yang membuat wisatawan Cina membanjiri Taiwan.

ITALIA
Berlusconi Diadili Lagi

Bekas Perdana Menteri Italia Silvio Ber­lusconi kembali harus berurusan dengan pengadilan. Kali ini ia menghadapi dakwaan serius. Dalam persidangan di Napoli, Selasa pekan lalu, ia didakwa menyuap politikus Partai Italy of Values (IdV), Senator Sergio de Gregorio, 3 juta euro (sekitar Rp 49,5 miliar) untuk beralih haluan ke partai Berlusconi, Partai Rakyat dan Kebebasan.

Pindahnya De Gregorio ke kubu Berlusconi menyebabkan koalisi kiri-tengah kalah dalam pemilihan umum pada 2008. Berlusconi pun menjadi perdana menteri untuk ketiga kalinya. De Gregorio telah mengaku menerima suap dari Berlusconi untuk mendapatkan keringanan hukuman. Ia telah diputus bersalah serta dihukum setahun dan delapan bulan penjara. Dalam kasus ini, jaksa akan memanggil saksi, termasuk bekas Perdana Menteri Romano Prodi dan bekas Ketua Partai IdV Antonio di Pietro.

Ini merupakan kasus hukum ketiga yang menjerat taipan media berusia 77 tahun itu. Ia juga sedang mengajukan permohonan banding hukuman tujuh tahun dalam perkara hubungan seks dengan penari klub malam berjulukan Ruby Si Pencuri Hati yang masih di bawah umur serta penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa kasus lainnya masih menunggu ke pengadilan, di antaranya tuduhan membayar lebih dari 40 artis, gadis panggung, dan anggota parlemen, untuk memberikan kesaksian palsu dalam kasus seks itu.

Selama proses banding yang berlangsung tahunan, Berlusconi masih bisa menghirup udara bebas. Akhir tahun ini, Berlusconi akan memulai kerja sosial selama 12 bulan sebagai hukuman atas penggelapan pajak pembelian hak siar yang dilakukan stasiun televisi miliknya, Mediaset.

SWISS
Kuota Pendatang Uni Eropa

Hasil referendum Swiss yang menetapkan kuota bagi pendatang Uni Eropa menuai protes dari sejumlah anggota Uni Eropa. Dalam referendum pada Ahad pekan lalu, 50,3 persen pemilih mendukung pembatasan warga Uni Eropa ke Swiss. Hasil itu membatalkan kesepakatan antara Swiss dan Uni Eropa mengenai kebebasan pergerakan warga Uni Eropa.

Prancis dan Jerman merupakan dua negara anggota Uni Eropa yang paling keras mengkritik hasil referendum yang digagas kelompok sayap kanan Partai Rakyat Swiss itu. Seperti dilansir BBC, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan Swiss justru akan dirugikan oleh keputusan itu. "Kami akan mengkaji hubungan kami dengan Swiss," kata Fabius dalam wawancara dengan radio RTL.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan membuat keputusan yang berlawanan dengan Uni Eropa bukanlah strategi yang menguntungkan. "Swiss merusak negaranya sendiri dengan hasil referendum ini," katanya kepada The Guardian.

Dalam tiga tahun ke depan, pemerintah Swiss harus sudah membuat undang-undang untuk melaksanakan hasil referendum. Pemerintah, yang sebenarnya tak menghendaki adanya referendum, diperkirakan membuat aturan yang fleksibel karena referendum tidak menetapkan rincian kuota.

PAKISTAN
Ledakan di Bioskop Porno

Puluhan orang sedang asyik menyaksikan film porno ketika dua ledakan menghancurkan sebuah gedung bioskop di Peshawar, Pakistan, Selasa pekan lalu. Sedikitnya 10 orang tewas dan 16 lainnya cedera dalam ledakan itu.

Pejabat kepolisian Pakistan menyatakan tiga buah granat dilemparkan ke gedung bioskop Shama, yang kerap memutar film Bollywood dan film porno dari seluruh dunia, yang diterjemahkan ke bahasa Pashto secara asal-asalan.

Serangan di kota dekat perbatasan dengan Afganistan itu terjadi tepat sepekan setelah serangan serupa ke bioskop Picture House, yang menewaskan empat orang. Peshawar, yang terletak di wilayah barat laut Pakistan, merupakan garis depan para pemberontak Islam yang sering menyasar gedung bioskop yang memutar film porno dan membebaskan penontonnya mengisap ganja.

"Teroris melempar tiga granat bikinan Cina ke dalam gedung bioskop sekitar pukul 15.40, ketika pertunjukan sedang berlangsung," ujar Kepala Kepolisian Peshawar, Ijaz Khan, seperti dikutip The Telegraph. Hingga pekan lalu tak ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab.

Kelompok pemberontak memaksa gedung bioskop di wilayah itu tutup. Polisi telah memperingatkan para pengusaha bioskop supaya memasang kamera pengawas, tapi tak seorang pun mengindahkan peringatan itu. Toko cakram digital dan kios pangkas rambut juga menjadi sasaran mereka. Kelompok pemberontak memaksa penduduk kota itu tak mencukur jenggot dan rambut.

THAILAND
Penangkapan Pemimpin Oposisi

Pemerintah Thailand bersikap lebih keras terhadap kelompok oposisi. Sepekan setelah pemilihan umum, aparat keamanan menangkap tokoh oposisi Sonthiyan Chuenruthainaitham, salah seorang pemimpin unjuk rasa menentang pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang memerintahkan penangkapan 19 tokoh oposisi pekan lalu.

Seperti dilaporkan BBC pada Senin pekan lalu, para tokoh oposisi itu dituduh melanggar keadaan darurat yang diberlakukan di Bangkok dan sekitarnya oleh Yingluck pada akhir bulan lalu. Kelompok oposisi tak mengindahkan keadaan darurat dengan terus menggelar unjuk rasa di jalanan serta berupaya menggagalkan pemilu pada 2 Februari lalu.

Meski gelombang unjuk rasa sudah mulai surut, pemimpin unjuk rasa Suthep Thaugsuban bertekad terus menggelar aksi hingga Yingluck mundur dan digantikan dengan dewan rakyat yang ditunjuk. Hingga pekan lalu hasil pemilu belum diumumkan karena sejumlah daerah masih harus menggelar pemungutan suara ulang.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Thailand, Somchai Srisutthiyakorn, mengatakan komisinya baru akan mengumumkan hasil pemilu paling cepat pada akhir April. Itu berarti selama lebih dari dua bulan ke depan kondisi politik di Thailand akan tetap tak menentu. "Pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah baru akan digelar pada 27 April nanti," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Rabu pekan lalu.