Orang Perahu, Stop Sementara ?

ARMADA ke-7 mengirim sejumlah pesawat patrolinya bersama sedikitnya 4 kapal perangnya untuk mondar-mandir di Laut Cina Selatan. Tugas menyelamatkan "orang perahu" dari Vietnam. Operasi itu pekan lalu tampaknya sekedar memberi kesan pada dunia bahwa AS cukup serius menangani soal kemanusiaan. Sebelumnya di Jenewa, Wakil Presiden AS Walter Mondale menghadiri konpercnsi PBB tentang pengungsi Indocina. Pada konperensi itu (20-21 Juli) Evian diingatkannya kembali. Evian, kota kecil Perancis yang berada di pantai selatan Danau Jenewa, tempat 32 negara berkonperensi tahun 1938 untuk membicarakan nasib kaum Yahudi yang diancam pengusiran oleh Nazi Jerman dan Austria. "Jika tiap bangsa di Evian sepakat hari itu untuk menerima 17.000 orang Yahudi serentak, tiap Yahudi di Reich sudah dapat diselamatkan," kata Mondale. ". . . Di Evian mereka memulai (konperensi) dengan harapan besar. Tapi mereka gagal dalam ujian peradaban." Zone Ekonomi Baru Artinya, 41 tahun lalu mereka tidak bulat hati untuk menampung Yahudi Jerman itu. Ada bangsa yang hanya mau menerima tenaga trampil saja. Ada yang mau menerima asalkan ia sudah di-Keristen-kan. Dalam konperensi Jenewa terakhir ini masih dirasakan sikap seperti di Evian dulu. Umumnya para peserta, walaupun bersedia menyumbang materi, terbatas sekali kesediaannya menampung jumlah pengungsi Indocina. Di wilayah ASEAN dan Hongkong kini terdapat hampir 400.000 pengungsi yang menanti pemukiman kembali di negara ketiga. UNHCR, badan PBB urusan pengungsi, menghitung cuma 250.000 orang yang sudah terjamin bisa ditampung tahun ini. Sedang janji pihak negara ketiga itu sudah dibuat sebelum mereka pergi ke konperensi Jenewa itu. ASEAN, pemberi suaka (asylum) pertama, dari semula sudah kuatir terhadap adanya masalah sisa, atau "sampah-sampah" yang tak bermanfaat. Kemungkinan "sisa" itu terjadi sudah kelihatan, sedang negara-negara pemberi suaka pertama itu masih diminta supaya tetap berperikemanusiaan. Maksudnya, arus "orang darat" maupun "orang perahu" dari Indocina supaya tetap diizinkan masuk dan jangan diusir. Muangthai sudah menggiring puluhan ribu orang kembali ke wilayah Kambodia. Malaysia pun sudah menaikkan kembali ribuan pengungsi Vietnam ke perahu dan menggiring mereka ke laut lepas. Indonesia dan Filipina sekedar mencegah supaya tidak bertambah banyak "orang perahu" itu mendarat. Kemungkinan bertambah tetap ada. Sumber Amerika menaksir 1,5 juta manusia lagi, mungkin lebih banyak, yang bertekad untuk berangkat dari Vietnam. Sebagian besar adalah keturunan Cina. Mereka umumnya dihadapkan pada pilihan: pindah ke Zone Ekonomi Baru -- yaitu dipaksa membuka hutan dan bertani -- atau berusaha lari ke luar negeri. Pemerintah Vietnam tadinya memungkinkan, tentu secara tidak sah, kepergian mereka. Jalan tidak sah ini malah memasukkan uang ke kas Hanoi sampai, menurut suatu dokumen yang diedarkan delegasi AS di Jenewa, sebesar $ 115 juta tahun lalu saja. Di konpernsi Jenewa itu ternyata delegasi Vietnam tunduk pada opini dunia. "Vietnam telah meminta saya untuk memberitahukan anda bahwa untuk suatu jangka waktu yang pantas ia akan berusaha menyetop keberangkatan illegal," demikian sekjen PBB Kurt Waldheim yang memimpin konperensi itu. Diumumkannya pula kesediaan Vietnam untuk bekerjasama dengan PBB dalam melaksanakan program 7 pasal yang bertujuan mengatur keberangkatan secara tertib. Dengan penyetopan sementara itu -- tidak jelas sampai berapa lama -- bisa menimbulkan dilemma di kemudian hari:  Dalam jangka pendek, sejumlah negara termasuk anggota ASEAN tidak perlu kuatir lagi akan bertambahnya arus "orang perahu" Vietnam. Sementara itu UNHCR bisa melanjutkan usaha membuka pusat transit atau processing center -- antara lain di Indonesia dan Filipina seperti yang telah dijanjikan dan mengatur keberangkatan pengungsi ke tempat pemukiman tetap di negara ketiga. Pusat transit itu bahkan diusulkan antara lain oleh Perancis supaya juga di ibuka di Vietnam sendiri, tapi ini masih kabur. Sebab dari situ negara Barat umumnya hanya bersedia menerima kaum emigran yang akan menyusul keluarga mereka. Ada unsur pilihan yang ketat. Pihak Barat umumnya kuatir kalau pusat transit tadi berobah nanti menjadi semacam kemah konsentrasi (concentration camp) baru di Vietnam.  Dalam jangka panjang -- ini dikuatirkan sekali oleh para pejabat PBB-Vietnam mungkin akan menyetop keberangkatan sama sekali. Artinya, tiada lagi terbuka keberangkatan illegal yang selama ini menjadi kesempatan untuk siapa saja yang ingin lari, dan tertutup harapan emigasi untuk menyusul keluarga yang, sudah bermukim di luar negeri. Jika mau menyetop sama sekali. Vietnam sudah terbukti bisa melakukannya. Secara ganas, tentunya. Belum lama ini tersiar berita, misalnya, bahwa serdadu Vietnam menembaki "orang perahu" di kepulauan Spratly, yang masih dipertikaikan oleh Vietnam, Cina, Taiwan dan Filipina. Dari 93 orang yang menompang kapal nelayan dari dekat Nha Trang di bagian selatan Vietnam, hanya delapan saja yang selamat dari pembantaian di Spratly (21 Juni) itu. Kini unit patroli Amerika dari Armada ke-7 berada di Laut Cina Selatan. Jika benar tujuannya untuk menyelamatkan "orang perahu", tulis International Herald Tribune, itu "malah menambah dramatis keterlibatan AS . . . terutama jika Hanoi mulai menghalangi orang perahu itu."