Noda Kemenangan Suu Kyi

Hasil pemilihan ini membantu menggenjot citra Suu Kyi yang masih populer di kalangan masyarakat Bamar, etnis mayoritas di negeri itu. Tapi, di mata dunia, pamor perempuan 75 tahun itu terus melorot setelah serangan militer Myanmar terhadap etnis minoritas muslim Rohingya pada 2017. Lebih dari 700 ribu orang Rohingya mengungsi setelah tentara menyerbu Negara Bagian Rakhine untuk memburu milisi Arakan Rohingya. Hingga saat ini, banyak orang Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh dan negara lain. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut serangan itu sebagai genosida. Pemerintah Myanmar membantah tudingan itu dan mengklaim bahwa militer hanya memburu milisi pemberontak Arakan.

Pemilihan umum kali ini praktis tak memberi ruang bagi suara kaum Rohingya di Rakhine. Komisi Pemilihan melarang sebagian besar wilayah itu menggelar pemilihan dengan alasan keamanan. “Warga Rohingya bahkan tak bisa memberikan suara dan mendapatkan kewarganegaraan gara-gara aturan diskriminatif,” kata aktivis lembaga pembela hak asasi manusia Fortify Rights, John Quinley, seperti dilaporkan CNN.

Pemilihan umum ini juga diwarnai pembungkaman terhadap sejumlah aktivis pro-demokrasi. Sebelum pemilihan, 14 mahasiswa diciduk polisi dari rumah dan kampus mereka karena dinilai melanggar aturan berkumpul secara damai dan mengganggu ketertiban umum. Sebagian mahasiswa yang lolos dari kejaran polisi akhirnya terpaksa bersembunyi. Informasi penahanan para pelajar itu muncul dalam laporan Federasi Persatuan Mahasiswa Burma (ABFSU) dan Asosiasi Pendampingan Tahanan Politik Myanmar (AAAP).

ABFSU merupakan bagian dari kelompok pro-demokrasi yang aktif sejak 1930-an dan membuka jalan bagi kelompok sipil Myanmar masuk pemerintahan. Organisasi ini memiliki relasi khusus dengan Aung San, ayah Suu Kyi, yang menjadi salah satu pendirinya. Tapi, pada rezim Suu Kyi, organisasi itu justru semakin ditekan, apalagi setelah mereka berkampanye untuk memboikot pemilihan umum. Suu Kyi, dalam konferensi bersama sejumlah pejabat negara pada 5 Agustus lalu, mengatakan ajakan untuk memboikot pemilihan merupakan tindakan tak bertanggung jawab.

Kampanye mengkritik pemerintah itu dimulai sejak Agustus lalu. Para aktivis mendistribusikan selebaran berisi slogan seperti “diktator harus dihentikan” dan “lawan fasis pembunuh” di berbagai kota. Mereka juga menuntut jaringan Internet di Negara Bagian Rakhine, wilayah yang terus ditekan militer untuk menghentikan perlawanan milisi, dipulihkan. Swam Pyae Tae, mahasiswa yang kini dalam persembunyian, mengatakan mereka hanya ingin perang sipil di Rakhine dihentikan. “Kami hanya menginginkan perdamaian,” kata Swam kepada radio Free Asia.

Human Right Watch menyebut pemerintah Myanmar telah mengintimidasi dan mempersekusi para mahasiswa yang menyampaikan pandangan mereka dengan damai. Tindakan polisi juga dinilai berlebihan karena menyamakan aktivitas yang membagikan stiker dan selebaran dengan aksi berkumpul. “Mengkritik atau mengikuti aksi memprotes pemerintah dengan damai bukanlah tindak kriminal,” tutur aktivis Human Right Watch, Linda Lakhdir.

Penahanan para aktivis itu menodai kemenangan Suu Kyi, yang dulu menjadi ikon demokrasi dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Apalagi pengaruh militer masih sangat kuat di pemerintahan. Sejak sukses meraih dukungan publik lewat pemilihan umum pada 2015 dan menjabat di Dewan Negara, Suu Kyi tak banyak mengubah aturan represif di negerinya.

Alih-alih membangun demokrasi, pemerintah malah mempersekusi kelompok oposisi, aktivis politik, dan para jurnalis yang memberitakan isu-isu yang dianggap sensitif. Kasus yang paling populer adalah penangkapan dua jurnalis Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, pada 2017. Mereka merilis laporan investigasi pembunuhan 10 muslim Rohingya yang dilakukan tentara dan kelompok Buddha garis keras selama serangan militer di Rakhine. Keduanya divonis bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Negara dan dihukum 7 tahun penjara. Tapi, pada 2019, mereka bebas setelah mendapat amnesti dari Presiden Myanmar.

Aksi pemerintah Myanmar memberangus kelompok pro-demokrasi membuat kepercayaan terhadap Suu Kyi terus merosot. Sebagian pendukungnya pun membelot. Hnin, salah satu aktivis mahasiswa, mengatakan Suu Kyi gagal memenuhi janjinya untuk menyatukan warga Myanmar. “Saya tak mempercayainya lagi,” kata perempuan 21 tahun itu, seperti dikutip Reuters. “Mustahil mencapai demokrasi dengan jalan yang diambilnya.”

Ye Wai Phyo Aung, pendiri organisasi pembela hak asasi manusia Athan, menilai pemerintahan Suu Kyi sangat mengecewakan. Memilih NLD pada 2015 ketika usianya menginjak 20 tahun, Ye Wai kini berbalik melawannya dengan menuntut demokrasi dan kebebasan berpendapat di negerinya.

Sejak Suu Kyi dan NLD berkuasa, gugatan yang diajukan militer terhadap warga sipil justru meningkat. Athan mencatat, tentara Myanmar telah mengajukan 47 gugatan terhadap 96 orang, termasuk 51 aktivis, 4 seniman, dan 3 anggota partai politik. Menurut Ye Wai, pemerintah kini juga memburu anggota Athan. “Intel-intel mengamati kegiatan kami di media sosial dan mengumpulkan informasi tentang kami,” ucap Ye Wai kepada Deutsche Welle.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (ASSOCIATED PRESS, RADIO FREE ASIA, IRRAWADY, MYANMAR TIMES, NATIONAL PUBLIC RADIO, THE DIPLOMAT)