Partai Berkuasa di Korea Selatan Sebut Yoon Suk Yeol Perlu Dicopot

TEMPO.CO, Jakarta - Han Dong-hoon Ketua Partai Rakyat Berkuasa pada Jumat, 6 Desember 2024, menyebut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol perlu dicopot demi keamanan negara karena dia sudah mencoba memberlakukan darurat militer. Pemberlakukan darurat militer itu sudah dihentikan, namun sekarang muncul desakan memakzulkan Presiden Yool.

Yoon mengejutkan warga Korea Selatan dan partainya sendiri ketika pada Selasa, 3 Desember 2024, dia memberlakukan darurat militer sebagai upaya menumpas pasukan anti-negara dan mengatasi lawan-lawan politik yang menghalangi. Setelah enam jam pemberlakukan darurat militer, status itu dicabut setelah parlemen Korea Selatan, termasuk sejumlah politikus Partai Rakyat Berkuasa menentang keputusan Yoon. Partai Rakyat Berkuasa adalah partai nomor satu di Korea Selatan saat ini dan yang menggolkan Yoon ke kursi orang nomor satu di Negeri Gingseng. 

Menurut Han, selama enam jam pemberlakukan darurat militer Presiden Yoon telah memerintahkan penahanan pada politikus berpengaruh yang dianggap bagian dari pasukan anti-negara. Partai Demokrat yang merupakan kubu oposisi di Korea Selatan telah menjadwalkan pemungutan suara untuk memakzulkan Yoon pada Sabtu sore, 7 Desember 2024. Saat yang sama, Kepolisian Korea Selatan telah membuka investigasi soal klaim Yoon perihal dugaan pemberontakan oleh sebuah partai oposisi dan sejumlah aktivis.     

Pada Kamis, 5 Desember 2024, Partai Rakyat Berkuasa menyatakan menolak pemakzulan pada Yoon. Hanya saja, Han menyarankan sikap ini mungkin saja berubah berdasarkan bukti kredibel terhadap pihak-pihak yang ingin dipenjarakan Yoon seperti para politikus    

“Kemarin saya katakan saya mungkin tidak akan meloloskan pemakzulan untuk mencegah kekacauan di masyarakat dan para simpatisan. Namun saya percaya memberhentikan Presiden Yoon Suk Yeol diperlukan untuk melindungi bangsa dan negara mengingat fakta-fakta baru terungkap,” kata Han, yang tanpa eksplisit menyerukan pemakzulan.