Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Program Pangan Dunia (WFP) mengumumkan bahwa pihaknya terpaksa akan mengurangi bantuan bagi sekitar satu juta orang di Myanmar pada April 2025. Penghentian bantuan ini akibat kurangnya pendanaan yang cukup untuk mempertahankan operasinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemotongan bantuan ini terjadi di tengah meningkatnya konflik, pengungsian, dan pembatasan akses yang secara signifikan meningkatkan permintaan bantuan pangan. Jika tambahan dana tidak ada, program ini hanya akan mampu membantu 35.000 orang yang paling rentan, menurut pernyataan WFP, Jumat, 14 Maret 2025 yang dilansir dari Antara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, PBB melaporkan sepertiga penduduk Myanmar menghadapi kerawanan pangan akut. Krisis yang sedang berlangsung telah membuat lebih dari 19,9 juta orang di negara itu sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.
"Pemotongan dana yang akan datang akan berdampak buruk pada masyarakat paling rentan di seluruh negeri. Banyak di antaranya sepenuhnya bergantung pada dukungan WFP untuk bertahan hidup," kata Perwakilan dan Direktur WFP di Myanmar Michael Dunford,
"WFP tetap teguh dalam komitmennya untuk mendukung rakyat Myanmar, tetapi pendanaan segera sangat penting untuk terus menjangkau mereka yang membutuhkan,” ucapnya.
WFP membutuhkan sekitar 60 juta dolar AS untuk dapat melanjutkan operasinya di Myanmar pada 2025. WFP memperingatkan bahwa pemotongan bantuan juga akan berdampak terhadap hampir 100.000 pengungsi di Rakhine tengah, termasuk komunitas Rohingya di kamp-kamp, yang tidak akan memiliki akses ke makanan tanpa bantuan.
Organisasi tersebut juga menyatakan keprihatinannya yang besar terhadap musim paceklik mendatang, yang berlangsung dari Juli hingga September, dan mengalami kelangkaan pangan paling parah.
Rencana darurat WFP bertujuan untuk memprioritaskan dukungan penyelamatan jiwa bagi 300.000 orang yang jika tidak, mereka tidak akan dapat mengakses makanan selama periode tersebut. Myanmar telah didera konflik sipil sejak kudeta tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi. Kondisi ini telah memperburuk krisis kemanusiaan di negara tersebut.
