PBB Selidiki Pelanggaran HAM Demo Iran yang DIpicu Kematian Mahsa Amini

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Swiss

PBB Selidiki Pelanggaran HAM Demo Iran

DEWAN Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memutuskan untuk membentuk misi pencari fakta kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam demonstrasi di Iran. Keputusan diambil setelah pemungutan suara dengan hasil 25 perwakilan negara mendukung, lima menolak, dan 16 abstain, termasuk Indonesia.

“Saya sedih melihat apa yang terjadi di negara itu,” kata Volker Türk, Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dalam sidang khusus Dewan di Jenewa, Swiss, pada Kamis, 24 November lalu. “Gambar anak-anak terbunuh. Perempuan yang dipukuli di jalanan. Orang-orang yang dijatuhi hukuman mati.”

Türk menyoroti bagaimana pasukan keamanan, terutama Korps Pengawal Revolusi Islam dan paramiliter Basij, menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan pentungan terhadap demonstran. Protes itu dipicu meninggalnya Mahsa Amini yang ditangkap polisi syariah karena memakai hijab secara tidak benar di tahanan polisi pada September lalu. Unjuk rasa itu menyebar ke 150 kota dan 140 universitas di seluruh Iran. Lebih dari 300 orang terbunuh, termasuk 40 anak, dan sekitar 15 ribu orang ditahan.

Perwakilan Iran, Khadijeh Karimi, mengklaim bahwa langkah-langkah yang diperlukan telah diambil pemerintah, termasuk pembentukan komisi penyelidik independen. “Namun, sebelum pengumuman resmi atas hasil penyelidikan, reaksi bias dan tergesa-gesa dari sejumlah otoritas Barat dan intervensi mereka dalam urusan internal Iran mengubah demonstrasi damai menjadi kerusuhan dan kekerasan,” tuturnya, sebagaimana disiarkan PBB.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rusia

Parlemen Loloskan RUU Anti-LGBT

DUMA, parlemen rendah Rusia, menyetujui rancangan undang-undang larangan propaganda mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di berbagai media pada Kamis, 24 November lalu. Regulasi itu juga melarang penjualan barang, termasuk barang impor, yang berhubungan dengan propaganda tersebut.

Sekitar 400 legislator, termasuk Ketua Duma Vyacheslav Volodin, terlibat dalam penyusunan rancangan itu. “Kami mengikuti jalan berbeda yang dipilih oleh kakek-nenek dan buyut kami. Kami memiliki tradisi dan kami memiliki hati nurani, dan kami memahami bahwa kami harus memikirkan anak-anak kami, keluarga kami, dan negara kami untuk melestarikan dan melindungi (nilai-nilai yang) diwariskan orang tua kami kepada kami,” ucap Volodin, seperti dikutip kantor berita Rusia, TASS.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menilai regulasi itu akan menjadi pukulan serius terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi kaum LGBT di sana. “Kami meminta legislator Rusia menarik rancangan itu dan menghormati hak asasi manusia serta martabat semua orang,” demikian cuitannya di akun Twitter-nya.

Cina

Aturan Covid-19 Diperlonggar

PEMERINTAH Cina mengumumkan 20 langkah pencegahan dan pengendalian untuk beradaptasi dengan situasi baru dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menurut kantor berita Cina, Xinhua, tindakan yang disesuaikan itu antara lain masa karantina untuk kelompok dipersingkat dari tujuh hari menjadi lima hari di tempat isolasi terpusat ditambah tiga hari di rumah. Kontak dekat sekunder juga tidak lagi diidentifikasi.

Pekerja dengan pakaian pelindung mengendarai skuter saat mereka meninggalkan kompleks perumahan ditengah wabah COVID-19, di Beijing, Cina, 25 November 2022. REUTERS/Tingshu Wang

Kebijakan baru Covid-19 di Cina ini berlaku sejak 11 November lalu. Menurut Our World in Data, jumlah kasus baru harian melonjak lagi, dari sekitar 900 kasus pada akhir Oktober menjadi 55.616 kasus pada Rabu, 23 November lalu, lebih tinggi dari puncak pada 14 April lalu dengan 29.520 kasus. Namun jumlah kasus kematian tetap rendah dengan rata-rata satu kasus per hari dibanding 71 kasus pada puncak lonjakan, 25 April lalu.

Mi Feng, juru bicara Komisi Kesehatan Nasional, mengakui bahwa Cina menghadapi situasi Covid-19 yang serius dan kompleks dengan penyebaran yang lebih luas dan lebih banyak rantai penularan virus. Karena itu, otoritas kesehatan telah mengirim satuan tugas untuk memandu pemerintah daerah dalam menerapkan 20 langkah kebijakan baru tersebut.