Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, - Pemerintah tandingan Myanmar (NUG) menyatakan tidak lagi percaya pada upaya ASEAN untuk mengakhiri krisis politik di negara itu. Hal ini mereka sampaikan saat petinggi ASEAN bertemu dengan pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing di ibu kota Naypyitaw Jumat kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami memiliki sedikit kepercayaan pada upaya ASEAN. Semua harapan kami hilang,” kata Moe Zaw Oo, wakil menteri luar negeri dalam pemerintahan bayangan yang dianggap makar oleh junta dikutip dari Reuters, Sabtu, 5 Juni 2021.
“Saya tidak berpikir mereka memiliki rencana yang solid untuk kredibilitas mereka,” katanya tentang ASEAN.
Ketua ASEAN Erywan Yusof dan Sekretaris Jenderal Lim Jock Hoi, keduanya dari Brunei Darussalam, bertemu pemimpin junta Min Aung Hlaing seperti dilaporkan Myawaddy TV, televisi yang dikelola militer.
Dikatakan pertemuan itu membahas kerja sama Myanmar dalam masalah kemanusiaan, mengadakan pemilihan setelah negara itu stabil, dan mengungkit tuduhan kecurangan yang militer alamatkan pada pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dalam pemilihan tahun lalu.
Kunjungan tersebut disebut bagian dari konsensus lima poin yang dicapai pada pertemuan para pemimpin ASEAN di Jakarta pada akhir April, yang dihadiri oleh Min Aung Hlaing, dan dirayakan oleh ASEAN sebagai sebuah terobosan.
Belum ada kejelasan apakah pemimpin ASEAN itu bakal bertemu dengan penentang militer atau pemangku kepentingan lainnya.
Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, sekelompok pakar internasional independen, mengatakan sangat penting bahwa utusan ASEAN bertemu semua pihak di negara itu, termasuk para pemimpin protes, NUG, anggota parlemen terpilih dan partai Suu Kyi.
"Kegagalan untuk bertemu dengan semua pihak terkait berisiko memberikan legitimasi kepada junta dan merusak upaya dan pengorbanan besar yang dilakukan oleh rakyat Myanmar untuk melawan upaya kekerasan dan melanggar hukum junta untuk merebut kekuasaan," katanya.
Sumber: REUTERS
Foto 
